Minggu, 30 Mei 2010
Planetarium dan Observatorium Targetkan PAD 1,3 Triliun
Informasi terbaru Planetarium dan Observatorium Targetkan PAD 1,3 Triliun JAKARTA, MP - Setelah proyektor pemutaran teater bintang diganti dengan model baru yakni tipe universarium IX buatan Jerman, kini Planetarium dan Observatorium Jakarta, banjir pengunjung. Sebelumnya proyektor yang digunakan adalah tipe universarium MVIII buatan Carl Zeiss Jerman, sering rusak sehingga mengecewakan pengunjungnya. Kini satu-satunya sarana pendidikan dan wisata ilmiah tentang astronomi di Indonesia ini setiap harinya dikunjungi oleh 320 â" 400 an pengunjung. Tak heran jika pihak pengelola menargetkan retribusi yang disetorkan ke kantor kas daerah atau PAD 2010 mencapai Rp 1,3 Triliun. Target tersebut diyakini akan tercapai mengingat perolehan retribusi Januari â"Mei 2010 sudah mencapai Rp 650 juta. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga sesuai target.
âKami optimis, target perolehan retribusi Rp 1,3 triliun pada tahun 2010 ini dapat tercapai. Apalagi setiap harinya jumlah pengunjung terus bertambah. Kami juga selalu jemput bola, mendatangi sekolah-sekolah baik di Jakarta maupun provinsi lain, agar mereka mau berkunjung ke Planetarium dan Observatorium Jakarta ini,â terang Delly Indirayati, Kepala UPT Planetarium dan Observatorium Jakarta, Minggu (30/5).
Setiap hari, kecuali hari Senin, pihak pengelola memutar pertunjukan empat hingga lima kali teater bintang atau simulasi penampakkan benda-benda dan peristiwa langit dengan menggunakan starball. Pertunjukkan di Planetarium tidak hanya memperlihatkan langit pada satu tempat di bumi saja, namun keadaan langit juga dapat dirubah menurut waktu, sehingga alat atau proyektor dapat menunjukkan massa yang telah lampau maupun yang akan datang.
Pertunjukkan untuk rombongan siswa sekolah, dikemas sedemikian rupa yang dikaitkan dengan pelajaran geografi, fisika, meteorologi dan astronomi, sesuai dengan kurikulum sekolah. Materi pertunjukan untuk siswa SD dan SMP, hampir sama yakni meliputi pengenalan benda-benda langit, perubahan fase bulan, gerhana matahari, gerhana bulan, gerak semu matahari planet-planet, bumi sebagai planet, tata surya, bintang, galaksi bimasakti dan galaksi lainnya.
âKami juga merubah paradigma, yakni pengunjung yang datang pantang kami tolak. Yakni untuk menyiasati ruangan penuh saat pertunjukkan berlangsung maka pengunjung yang telah datang kami ajak untuk nonton pada jam pertunjukkan berikutnya. Sehingga mereka tidak kecewa karena masih dapat nonton pertunjukan walau waktunya agak sedikit lama,â katanya.
Untuk melihat pertunjukan berdurasi 50 menit itu, pengunjung hanya perlu membayar tiket Rp 3.500 untuk anak-anak dan Rp 7.000 untuk dewasa. Untuk jadwal pertunjukan setiap hari yaitu pukul 09.30, pukul 11.00, pukul 13.30, dan pukul 15.30. Namun jika jumlah pengunjung berikutnya cukup banyak, maka pertunjukan akan ditambah jamnya yakni pada pukul 17.00,
Media yang dijadikan pertunjukan adalah kubah setengah lingkaran dengan diameter 22 meter. Untuk dapat menontonnya maka pengunjung harus duduk di kursi yang telah tersedia. Namun posisi duduknya tidak bisa tegak mengingat kubah berada persis di atas kepala pengunjung. Agar terlihat enjoy, maka pengunjung harus merebahkan diri, seolah sedang menatap bintang di langit. Pihak pengelola, menyediakan kursi sebanyak 150-an untuk setiap pertunjukan. Saat ini pertunjukan tentang astronomi yang tengah diputar adalah berjudul âTata Suryaâ. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang Planetarium dan Observatorium Targetkan PAD 1,3 Triliun
Sabtu, 29 Mei 2010
5.000 Pelanggan Air PAM Dikenai Penyesuaian Tarif
Informasi terbaru 5.000 Pelanggan Air PAM Dikenai Penyesuaian Tarif JAKARTA, MP - Tahun ini, sekitar 5.000 pelanggan air bersih di Jakarta yang termasuk dalam areal pelayanan PT Aetra Air Jakarta dan PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) segera dikenai penyesuaian kelompok tarif air. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis Air Minum Semester I, ribuan pelanggan tersebut dikategorikan layak dikenai penyesuaian kelompok tarif air dilihat dari luas bangunan, struktur atau kualitas bangunan, dan fungsi atau peruntukan bangunan.
Diperkirakan, jumlah tersebut akan bertambah hingga akhir tahun yang didasarkan oleh hasil survei yang dilakukan di lapangan kepada pelanggan yang dikategorikan dalam kelompok Rp 1.050 hingga Rp 3.550.
Corporate Communications Head PT Palyja, Meyritha Maryanie mengatakan, dari total pelanggan Palyja yang berjumlah 412 ribu pelanggan, di dalamnya terdapat 70 persen atau 288.400 pelanggan yang termasuk dalam kelompok tarif air golongan I hingga III. âMereka membayar harga air di bawah harga produksi air baku sebesar Rp 7.500 per meter kubik,â ujar Meyritha Maryanie di Jakarta, Sabtu (29/5).
Ia merinci, dari 288.400 pelanggan itu, pelanggan yang berada di kelompok tarif air IIA1 dengan kisaran tarif Rp 1.050 per meter kubik berjumlah 80 ribu pelanggan. Kelompok pelanggan inilah yang dilakukan survei dalam bentuk sensus pelanggan untuk pembaharuan data sehingga dinilai layak mendapatkan penyesuaian kelompok tarif air.
Untuk tahun 2009, Meyritha mengungkapkan, dari hasil survei terhadap 10 ribu pelanggan, sebanyak 70 persen atau sekitar 7.000 pelanggan mengalami penyesuaian kelompok tarif atau kenaikan tarif air. Sisanya, sebanyak 30 persen atau 3.000 pelanggan, mengalami penurunan kelompok tarif bahkan terdapat pula yang tetap alias tidak mengalami penurunan maupun kenaikan tarif.
Sedangkan untuk tahun 2010, hingga bulan April, tercatat sudah 2.000 pelanggan kelompok IIA1 (Rp 1.050 per meter kubik) yang mengalami penyesuaian tarif. Sebagian besar dinilai layak dinaikkan kelompok tarifnya menjadi Rp 3.550 per meter kubik dan hanya sedikit yang dikenakan penurunan kelompok tarif air. âJumlah tersebut akan terus bertambah, karena setiap bulannya kami melakukan sensus data pelanggan untuk melihat apakah layak mendapatkan penyesuaian kelompok. Namun, hingga April tahun ini, baru dua ribu pelanggan yang terkena penyesuaian,â jelasnya.
Dirinya menuturkan, penyesuaian kelompok tarif air kepada pelanggan berupa kenaikan golongan kelompoknya serta penurunan golongan kelompoknya. âYang dinaikkan kelompok tarifnya bertujuan meminimalisasikan subsidi yang selama ini diberikan kepada pelanggan kelompok IIA1,â tutur Meyritha.
Sebelum dilakukan penyesuaian, lanjutnya, Palyja telah mengirim petugas ke lapangan untuk menyensus keberadaan rumah dan pemakaian air di rumah pelanggan. Selain itu, mereka juga memotret rumah pelanggan untuk dijadikan bukti penyesuaian kelompok tarif air, apakah layak dilakukan atau tidak.
âUntuk melakukan sensus atau survei di lapangan, kami membutuhkan petugas yang cukup banyak dan anggaran yang cukup besar. Kami lakukan updating data pelanggan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak,â paparnya. Setelah pelanggan setuju terhadap penyesuaian, baru dilakukan perubahan kelompok tarif air.
Sementara itu, PT Aetra Air Jakarta telah melakukan survei di kawasan Balai Pustaka, Jakarta Pusat dan kawasan Gudang Air, Jakarta Timur kepada sekitar 7.655 pelanggan. Dari jumlah tersebut, hasil survei menetapkan sekitar 3.079 pelanggan akan mengalami penyesuaian kelompok tarif air. Diantaranya 3.004 pelanggan akan dinaikkan kelompok tarif airnya dan 75 pelanggan akan diturunkan kelompok tarif airnya.
Pada umumnya, pelanggan tersebut berasal dari kelompok tarif air IIA1. Mereka dinaikkan menjadi kelompook IIA2 dengan tarif air sebesar Rp 3.550 per meter kubik. Karena luas rumah, struktur dan fungsi bangunan rumah pelanggan telah berubah menjadi lebih besar dan baik, sehingga tingkat konsumsi airnya pun meningkat.
Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, Sjahril Japarin menjelaskan, pada awal Juni, penyesuaian kelompok tarif air segera diberlakukan. Tindakan penyesuaian ini dilakukan karena dari total jumlah pelanggan Aetra sebanyak 383 ribu pelanggan, 76 persen diantaranya termasuk kelompok tarif air yang rendah atau kelompok I-III, Rp 1.050-Rp 5.500 per meter kubik. Sisanya 24 persen kelompok tarif air tinggi yakni, kelompok IV hingga VII atau Rp 6.825-Rp Rp 14.650 per meter kubik.
Khusus kelompok I dan II dengan kisaran tarif Rp 1.050 per meter kubik terdapat sebanyak 42.616 pelanggan. Dalam kelompok tersebut termasuk rumah sakit pemerintah, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana. (red/*bj)
Rabu, 26 Mei 2010
Imigrasi Tangkap 19 Wanita Asing Pekerja SPA V2
Informasi terbaru Imigrasi Tangkap 19 Wanita Asing Pekerja SPA V2 JAKARTA, MP - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM menangkap 19 wanita berkewarganegaraan asing yang bekerja di Spa V2 di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat.
"Kami menduga ada pelanggaran izin tinggal," kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, M. Husin Alaydrus beberapa saat setelah penangkapan di Jakarta, Rabu malam.
Ke-19 wanita itu berasal dari beberapa negara, yaitu China (lima orang), Thailand (empat orang), Filipina (satu orang), Vietnam (empat orang), dan Uzbezkishtan (lima orang).
Menurut Husin, ketika dilakukan penangkapan, mereka tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen keimigrasian, misalnya izin tinggal.
Mereka diduga melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, khususnya ketentuan mengenai pelanggaran izin tinggal.
Husin menegaskan, petugas imigrasi akan memeriksa warga negara asing itu, sebelum memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan.
Pemeriksaan dilakukan di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lantai tiga. Pemeriksaan dilakukan oleh beberapa petugas imigrasi di beberapa ruangan.
Sebagian besar warga negara asing itu tidak bisa berbahasa Inggris maupun Indonesia, sehingga proses komunikasi sedikit terganggu.(red/*an)
Oknum Pungli Prona Akan Ditindak
Informasi terbaru Oknum Pungli Prona Akan Ditindak JAKARTA, MP - Untuk membantu masyarakat memiliki legalitas hukum atas tanah yang dimilikinya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat membuat sertifikat gratis lewat Program Nasional Agraria (Prona). Karena itu, BPN Jakarta Pusat akan menindak oknum yang memungut uang secara tidak sah (pungutan liar) sebagaimana yang selama ini diresahkan warga RT 07-08 RW 01, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
"Kita tidak pernah memungut biaya apa pun pada program pembuatan sertifikat Prona. Jika ada oknum BPN Jakarta Pusat yang melakukan, akan kita tindak," ujar Ishak Djamaluddin, Kepala BPN Jakarta Pusat, Rabu (26/5).
Ishak menambahkan, pungutan dalam pembuatan sertifikat Prona di wilayah Kelurahan Kwitang dilakukan oleh pihak lain. Sebab, pembuatan sertifikat Prona seluruhnya ditanggung oleh BPN dan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). âWarga yang mengajukan sertifikat Prona tidak dikenakan biaya apa pun juga,â jaminnya.
Menurutnya, pengeluaran uang dari pihak warga selaku pemohon hanya saat membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Kantor Pajak Pratama yang ada di tiap wilayah. Sedangkan, kuota pemohon sertifikat pada Program Prona 2009 untuk Kelurahan Kwitang adalah 350 sertifikat. âSelama tahun 2009 BPN Jakarta Pusat mengeluarkan total 1.465 sertifikat Prona,â jelasnya.
Sertifikat itu diberikan kepada warga yang bermukim di Kelurahan Kramat, Kelurahan Paseban, dan Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, serta Kelurahan Tanahtinggi, Kelurahan Kampungrawa, Kecamatan Joharbaru. Untuk tahun 2010, sebanyak 5 kelurahan akan mendapatkan sertifikat dalam program Prona meliputi, Kelurahan Gunungsahari Utara, Gunungsahari Selatan, Serdang, Kemayoran, dan Harapanmulia. "Kuota yang akan diberikan ada 420 sertifikat" tukasnya.
Ketua RW 07 Bambang Ismiyadi yang disebut-sebut sebagai koordinator saat dikonfirmasi mengakui, jika dirinya mengumpulkan uang Rp 250 ribu dari warga yang ingin membuat sertifikat tanah. Ia juga mengaku, panitia yang terbentuk saat itu meminta uang administrasi dari warga Rp 150 ribu. "Rinciannya untuk kas RT Rp 25 ribu, kas RW Rp 25 ribu, dan ZIS Rp 50 ribu. Adapun sisa Rp 50 ribu untuk mengurus fotokopi surat-surat dari BPN Jakpus,â bebernya.
Pihaknya juga kembali meminta uang tambahan dari warga sebesar Rp 100 ribu. Uang itu sebagai biaya transport dan konsumsi petugas yang mengukur tanah di rumah-rumah warga. âJumlah pemohon sertifikat di Kelurahan Kwitang sendiri ada 500 pemohon, dari 350 kuota. Tapi, ada 50 pemohon tambahan lainnya merupakan limpahan dari Kelurahan Paseban,â ucapnya.
Jumlah yang diajukan akhirnya mencapai 400 orang, dan sertifikat yang telah terbit diterima warga. Sedangkan 100 pemohon sisanya rencananya akan diikutsertakan pada program Prona berikutnya.
Terkait warga lain yang mengeluh karena harus mengeluarkan uang Rp 900 ribu, itu untuk membayar biaya BPHTB. Biaya BPHTB ditentukan luas tanah yang dimiliki tiap pemohon. Bambang juga mengaku tidak bisa memenuhi keinginan warga yang meminta uangnya dikembalikan. Karena menurutnya, uang itu sudah habis untuk keperluan administrasi. "Untuk warga yang belum menerima sertifikat akan diikutkan dalam Prona 2010," tandasnya. (red/*bj)
Jumat, 21 Mei 2010
Dilarang Merokok Dalam Gedung di Jakarta
Informasi terbaru Dilarang Merokok Dalam Gedung di Jakarta JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akan mengusir perokok yang merokok di dalam gedung demi menciptakan Jakarta Bebas Asap Rokok alias "Smoke Free Jakarta", program yang dicanangkan beberapa waktu lalu.
Lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No.88/2010 yang merupakan revisi Pergub No.75/2005 tentang Kawasan Merokok, ruang merokok yang tadinya wajib dibuat oleh gedung malah dihilangkan dan para perokok "dipersilahkan" merokok di luar ruangan.
"Ngusir orang keluar lebih gampang daripada `bikin` ruangan. Ini juga terjadi di luar negeri, di Amerika, dulu bandara `disediain` tempat, tapi sekarang sudah gak boleh. Terpaksa dia merokok di luar bangunan," kata Foke (panggilan Fauzi Bowo) di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.
Foke menyatakan siap untuk menghadapi protes yang mungkin terjadi karena aturan tersebut kini juga berlaku untuk restoran atau tempat hiburan malam dimana pembagian ruangan "merokok" dan "tidak merokok" juga akan dihilangkan.
Resiko berkurangnya pengunjung tempat hiburan disebut Gubernur harus siap dihadapi namun juga harus diperhitungkan keuntungan atau "benefit" yang akan didapat bagi masyarakat secara keseluruhan.
"Itu adalah cost and benefit (biaya dan keuntungan) yang harus diperhitungkan. Benefit jangka panjang lebih banyak jika pengunjung tidak merokok daripada hanya mengharapkan penambahan pengunjung tapi menambah resiko penambahan dampat negatif dari rokok tersebut," paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Peni Susanti mengatakan bahwa revisi Pergub dikeluarkan karena berdasarkan survei yang dilakukan, ruang atau kubik khusus merokok di dalam gedung tidak bisa melindungi penghuni, pekerja, dan pengunjung lain dari asap rokok.
Survei yang digelar bekerja sama dengan Swisscontact Indonesia Foundation itu menyatakan bahwa di hampir seluruh gedung yang diterapkan kawasan dilarang merokok masih ditemukan kadar nikotin di udara dalam kadar tertentu.
Misalnya di sekolah, nikotin ditemukan di 32 persen lokasi yang diukur sedangkan di rumah sakit nikotin terdeteksi di 68 persen lokasi.
"Padahal kedua tempat itu merupakan kawasan dilarang merokok total," kata Peni.
Survei lainnya menunjukkan bahwa 93 persen dari 747 responden di lima wilayah DKI Jakarta mendukung diterapkannya kebijakan 100 persen bebas asap rokok diseluruh gedung di Jakarta termasuk tempat umum dan tempat kerja. (red/*an)
Rabu, 19 Mei 2010
DKI Janjikan Bantuan Buat Putri Ismail Marzuki
Informasi terbaru DKI Janjikan Bantuan Buat Putri Ismail Marzuki
JAKARTA, MP - Kondisi Rachmiaziah Ismail Marzuki (60), putri Ismail Marzuki yang hidup serba kekurangan mengundang keprihatinan mendalam dari Pemprov DKI Jakarta. Bagimana tidak, Rachmiaziah tidak punya rumah dan tinggal di rumah kontrakan tipe 45 di Perumahan Bappenas Blok A 12, Cinangka, Wates, Sawangan, Depok, Jawa Barat.âKita kemarin sudah turun langsung ke bawah. Kita juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Jawa Barat untuk memberikan bantuan kepada ibu Rachmiaziah,â ujar Budihardjo, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Rabu (19/5).
Pemprov DKI Jakarta, kata Budiharjo, tidak akan lepas tangan terhadap putri angkat Ismail Marzuki tersebut. Perhatian tetap akan diberikan, agar kehidupan anak angkat pahlawan nasional itu tidak lagi terkatung-katung tanpa tempat tinggal. "Hanya saja, dikarenakan ibu Rachmi tinggal di Depok, maka untuk santunan rumah diserahkan oleh Dinas Sosial Kota Depok," ujarnya.
Sedangkan dari Pemprov DKI bantuanya kemungkinan besar berupa uang. "Hanya saja untuk jumlahnya berapa belum ditentukan," katanya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan inventarisir ulang terhadap barang-barang peninggalan Ismail Marzuki. Setelah itu akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait termasuk ahli waris, bagaimana baiknya pengelolaan benda-benda tersebut. "Apakah mau dilelang ataukah mau dititipkan di Museum Taman Ismail Marzuki," tuturnya.
Sebenarnya, lanjut Budiharjo, pada tahun 1985 barang-barang tersebut sudah dititipkan dan keluarga mendapat kompensasi. Hanya saja saat itu belum ada MoU dengan pihak kelurga dalam arti hitam di atas putih. Sehingga saat ini akan dibuat kesepakatan dengan pihak keluarga. Jika pihak keluarga menghendaki lelang, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pelelangan. Namun, jika ingin dititpkan, maka akan tetap berada di TIM. "Kita hanya ingin menjaga agar barang-barang milik pahlawan nasional tetap terjaga dengan baik," katanya.
Kepala Badan Pengelola Kesenian Jakarta (PKJ), Taman Ismail Marzuki (TIM), Teguh Widodo, mengatakan, benda-benda yang terkait erat dengan kehidupan Ismail Marzuki, saat ini masih disimpan rapih di Museum Taman Ismail Marzuki. Benda-benda itu antara lain, berupa naskah lagu Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, dan Indonesia Pusaka. Selain naskah-naskah lagu, juga ada beberapa benda lain seperti biola, akordion, jam dinding, serta album foto Ismail Marzuki. "Beberapa benda yang dititipkan di sini berupa naskah lagu-lagu seperti lagu Indonesia Pusaka, Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, serta beberapa naskah lagi yang saya lupa," jelasnya.
Namun untuk biola dan akordion, saat ini kondisinya tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk yang lain seperti kertas naskah dan album foto, masih sangat baik tersimpan. Sementara untuk royalti atas beberapa lagu-lagu peninggalan Ismail Marzuki, Teguh tidak mengetahui persis hal itu. "Soal royalti, saya kurang begitu paham ada ketentuan kadaluarsanya atau tidak," ungkapnya.
Teguh menambahkan, sejak 1 Mei 1995, TIM memberikan tunjangan kepada janda Ismail Marzuki, Zuraidah. Namun, pemberian tunjangan itu dihentikan pada September 2001 lantaran Zuraidah menetap di Malang, Jawa Timur. âTunjangan tersebut akhirnya kita alihkan ke ibu Rachmi. Saat ibu Zuraidah meninggal, kami juga berikan santunan belasungkawa yang besarannya mencapai Rp 1 juta. Setelah ibu Zuraidah meninggal dunia tunjangan pun dihentikan,â ungkapnya.
Teguh juga menegaskan pihak TIM tidak sanggup memberikan rumah yang layak bagi Rachmiaziah lantaran terkendala masalah biaya. "Kita tidak bisa memberikan rumah yang layak. Mungkin hal itu bisa dilakukan pejabat terkait atau pejabat yang lebih tinggi," tandasnya. (red/*bj)
Selasa, 18 Mei 2010
6 Kelurahan Bersaing Wakili DKI ke Tingkat Nasional
Informasi terbaru 6 Kelurahan Bersaing Wakili DKI ke Tingkat Nasional
Atas prestasinya itu, keenam kelurahan akan bersaing dalam lomba kelurahan tingkat provinsi, dimana yang keluar sebagai pemenang berhak mewakili DKI Jakarta dalam lomba serupa di tingkat nasional tahun ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Muhayat, memberikan apresiasi kepada keenam lurah yang terpilih mewakili pemerintah kota dan kabupaten masing-masing. âSaudara merupakan lurah terbaik, karena telah dinilai secara obyektif dan komprehensif oleh tim penilai berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan,â ujar Muhayat saat membuka acara Lomba Kelurahan dan Evaluasi Prestasi Kerja Lurah Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/5).
Muhayat mengungkapkan, lomba kelurahan dan evaluasi prestasi kerja lurah bertujuan meningkatkan kinerja lurah dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya dan hasil guna pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga untuk mengetahui seberapa besar peran lurah sebagai penyelenggara pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam mengatasi permasalahan di wilayahnya.
âKita juga dapat mengetahui tingkat keberhasilan program pemerintah dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga tercipta kompetisi yang sehat dalam memajukan wilayah kelurahan sebagai sarana pembinaan pemerintahan, dan mendorong semangat kerja perangkat kelurahan untuk lebih meningkatkan penyelengggaraan tugas dan tanggung jawabnya,â jelas Muhayat.
Dia berharap, nantinya akan terpilih satu lurah terbaik yang dapat mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang Lomba Kelurahan dan Evaluasi Prestasi Kerja Tingkat Nasional Tahun 2010.
Mantan Walikota Jakarta Pusat itu menyambut baik penyelenggaraan lomba yang dilakukan setiap tahun ini. Sebab, sudah tidak asing lagi bila pemerintah kelurahan adalah lini terdepan dalam memberikan layanan dan terbuka bagi masyarakat. Kedudukan kelurahan sebagai frontliner dalam penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat menuntut aparatur kelurahan merespon kebutuhan dan permasalahan di masyarakat dengan cepat. Hal ini dilandasi karena pelayanan publik merupakan salah satu tugas pemerintah.
Kelurahan dalam operasional penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, menurut Muhayat, memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, lurah menjadi ujung tombak pemerintahan dan baik buruknya pemerintahan dapat dinilai dari lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk itu lurah dituntut untuk lebih mandiri, transparan, akuntabel, demokratis, dan cepat merespon segala perubahan dengan efektif.
âGubernur sendiri berusaha melihat memahami dan memantau kondisi kelurahan sebagai frontliner dengan melakukan kunjungan kerja langsung ke kelurahan seperti, berkantor di kelurahan, monitoring pagi, dan kegiatan PSN maupun acara lain yang terkait dengan program pemerintah lainnya,â tandasnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Tuty Muliaty menuturkan, proses penilaian kelurahan terdiri atas 13 indikator. Diantaranya terkait penerapan pendidikan, kesehatan, kebersihan, partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, potensi yang dimiliki kelurahan dan prestasi yang pernah diraih. âPenilaian dilakukan mulai bulan April hingga pertengahan Mei ini. Akhirnya terpilih enam kelurahan yang masing-masing mewakili enam wilayah di DKI Jakarta,â kata Tuty.
Saat ini, keenam lurah tersebut akan mempresentasikan 13 indikator di hadapan 23 orang sebagai tim penilai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Setelah prensentasi, pekan depan tim penilai akan terjun langsung ke wilayah kelurahan terpilih untuk melihat kebenaran data dan informasi yang telah disampaikan. Sehingga pada awal Juni, pemenang lomba sudah bisa diumumkan. (red/*bj)
Langganan:
Postingan (Atom)