"Obama Anak Menteng" Diluncurkan

Informasi terbaru "Obama Anak Menteng" Diluncurkan JAKARTA, MP - Penulis dan sutradara Damien Dematra meluncurkan karya terbarunya, novel "Obama Anak Menteng" di SDN 01 Menteng, Jakarta. Sekolah itu menjadi tempat belajar Presiden Amereika Serikat Barack Obama sewaktu kecil.

"Buku ini dibuat untuk menginspirasi anak-anak agar mau `bermimpi`, buku yang bercerita tentang masa kecil Obama di SDN Menteng 01 ini ialah contoh dari kekuatan mimpi, the power of dreams," ujar Damien ketika meluncurkan buku itu di SDN 01 Menteng, Jakarta, Senin.

Selanjutnya, Damien menyatakan, buku itu mengisahkan keberhasilan Presiden Barack Obama sebagai seorang pluralis.

"Obama ialah ikon dari pluralisme, dan lewat buku ini saya ingin menyatakan jangan takut untuk berbeda, atau menjadi minoritas. Dari yang minoritas bisa menjadi orang nomor satu di tempat yang mayoritas seperti Obama," ujar Damien yang telah menulis tujuh novel terbitan Gramedia.

Kisah masa kecil, di sekolah, dan rumah Obama yang terletak di kawasan Menteng menjadi latar belakang dari novel yang ditulis dalam kurun waktu lima hari itu.

Dengan mewawancarai kurang lebih 30 orang kerabat, teman sekolah, dan teman sepermainan Obama selama dua minggu, Damien menyatakan novel ini bisa dikatakan memang terinspirasi dari kisah nyata dari pengalaman masa kecil Obama di Indonesia, namun tetap ditambahi dengan unsur-unsur imajinasi.

Damien berharap buku yang ditulis sebanyak 206 halaman ini, bisa diberikan langsung kepada Presiden Barack Obama saat kedatangannya ke Indonesia pada 23 Maret mendatang.

Menurut Damien, ide penulisan buku itu bersumber dari perbincangan saat makan malam dengan beberapa teman Damien yang berasal dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

"Buku ini ditulis karena panggilan idealisme saya sebagai penulis, ingin membuat karya yang inspiratif. Bukan disengaja karena Obama mau datang," kata Damien.

"Obama Anak Menteng" ditulis dalam waktu lima hari dengan riset selama dua minggu.

Sejumlah teman dan kerabat Obama merupakan narasumber pembuatan novel.

"Obama senang bermain tenis meja, sepak bola dan tinju. Dia maunya menyerang terus," kata Slamet Januardi, teman sekaligus tetangga Obama.

Menurut Slamet, Obama suka bermain sebagai penyerang saat bermain bola dan tidak pernah mau menjadi kiper.

Kesukaan Obama bermain bola tertulis dalam bab 8. Pada bab itu digambarkan bagaimana Obama dan teman-temannya bertarung dalam pertandingan sepak bola. Lawannya harus berbuat curang untuk mengalahkan Barry (panggilan Obama). Barry pun terjatuh.

Ia berkata pelan, wajahnya hangat. "I played footbal and things got rough." (halaman 77) Hal itu dikatakan Obama kepada ayahnya Lolo Soetoro, saat ayahnya ingin tahu apa yang terjadi pada Obama.

Damien menyatakan buku tersebut juga akan dibuat film dan mulai digarap pada akhir tahun ini. (red/*an)

Tinggalkan komentar anda tentang "Obama Anak Menteng" Diluncurkan

Tidak Masuk Kerja, TKD Terancam Dipotong

Informasi terbaru Tidak Masuk Kerja, TKD Terancam Dipotong JAKARTA, MP - Pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) sepertinya tidak mampu meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Buktinya, sekitar 780 PNS di lingkungan Pemprov DKI diduga tidak masuk kerja Senin (15/3) dengan dalih sakit, izin, dan cuti. Sehingga mereka tidak terancam terkena sanksi oleh pimpinan atau institusinya.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk melaporkan secara langsung nama-nama PNS yang mangkir atau bolos kerja pada hari ini. “Segera laporkan jika ada PNS yang mangkir hari ini,” ujar Fauzi Bowo, Senin (15/3).

Gubernur dengan tegas menyatakan, tidak akan menolerir pegawai yang tidak masuk kerja hari ini. Bagi PNS yang bolos akan dikenakan sanksi administrasi dan pastinya ada pengurangan TKD yang diterimanya nanti. Sanksi yang diberikan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu diatur, PNS yang membolos tanpa alasan jelas akan diberikan sanksi tegas secara bertahap, mulai dari teguran, peringatan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat dan jabatan, hingga pemecatan.

Kepala BKD DKI Jakarta, Budi Astuti, mengatakan, absensi PNS Pemprov DKI hingga kini masih dalam tahap penghitungan. “Penghitungan dari data absensi elektronik belum selesai. Nanti kalau rampung saya kabari ya,” kata Budi Astuti saat dihubungi beritajakarta.com, Jakarta, Senin (15/3) petang.

Ia menerangkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI, hari ini tidak perlu dilakukan inspeksi mendadak (sidak) baik dari pihak Gubernur DKI maupun dari Inspektorat Provinsi dan Kota. Akan tetapi pengawasan cukup diserahkan sepenuhnya melalui sistem pengawasan melekat (waskat) pada atasan langsung. Kemudian data kehadiran langsung dikirimkan ke BKD untuk dibuatkan laporannya kepada gubernur DKI. “Data kehadiran kami memang diminta agar melaporkan ke gubernur melalui BKD,” ujarnya.

Budi memprediksi, dari total 78 ribu PNS DKI, sekitar 99 persen di antaranya atau sekitar 77.220 pegawai pada hari ini tetap masuk kerja. Sehingga sekitar 780 PNS, diprediksi tidak masuk kerja. Kebanyakan PNS yang tidak hadir ini dikarenakan cuti, sakit, dan izin. Tidak ada yang alpa atau tidak hadir tanpa alasan. “Tapi data secara rinci belum bisa saya berikan karena laporan belum masuk dengan lengkap. Yang pasti PNS tetap melaksanakan tugasnya meskipun hari kejepit,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pengendalian BKD DKI, Slamet. Menurutnya, hingga kini dirinya beserta para staf BKD masih melakukan penghitungan absensi secara manual. Selain itu, jam pulang PNS DKI sekitar 78 ribu orang itu pada pukul 16.00 wib. “Saya belum bisa memberikan informasi berapa PNS yang masuk, karena masih dihitung. Kalau hanya data sementara takutnya akan memberikan dampak yang tidak baik,” kata Slamet.

Laporan ketidakhadiran harus dilihat dari dua titik, yaitu kehadiran di pagi hari dan saat pulang. “Itu harus lengkap. Misalnya, ada PNS yang tidak ada saat absen di pagi hari, kemudian ternyata dia tandatangan atau ada finger print saat pulang. Tentunya yang bersangkutan akan tetap dinyatakan hadir,” terangnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Tidak Masuk Kerja, TKD Terancam Dipotong

Pelaksanaan UN Libatkan Kepolisian

Informasi terbaru Pelaksanaan UN Libatkan Kepolisian JAKARTA, MP - Untuk menjamin kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah melakukan berbagai persiapan. Diantaranya, memberikan pengawalan ketat dengan melinatkan petugas kepolisian mulai dari distribusi soal-soal ujian ke masing-masing sekolah, penjagaan ketat soal-soal ujian hingga berlangsungnya pelaksanaan UN yang diadakan Maret-Mei 2010 bagi seluruh siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta sekolah setingkat Madrasah.

Kepala Disdik DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan pelaksanaan UN di DKI Jakarta akan dimulai dari tingkat SMP dan SMA serta Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah pada 22-26 Maret 2010. Kemudian dilanjutkan dengan UN ditingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah pada bulan Mei 2010.

Supaya pelaksanaan UN dapat berjalan dengan baik, aman, terhindar dari kecurangan dan lancar, Taufik menegaskan Disdik DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan kepolisian di lima wilayah untuk membantu menjaga keamanan di setiap sekolah penyelenggara ujian. “Langkah ini kita lakukan sebagai antisipasi bila ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan jalannya pelaksanaan UN di Jakarta,” ujar Taufik Yudi Mulyanto.

Dirinya menuturkan, penempatan aparat kepolisian juga dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan soal ujian yang merupakan dokumen negara. Direncanakan setiap sekolah minimal akan dijaga satu personil polisi selama ujian berlangsung. Bila diirasakan membutuhkan penjagaan lebih, maka bisa saja dikirimkan bala bantuan personil polisi sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. “Yang penting soal UN tidak bocor, tidak dicuri dan pelaksanaan ujian berjalan dengan tenang dan tertib,” katanya.

Selain melibatkan polisi, lanjutnya, untuk mengantisipasi kebocoran soal ujian, Disdik DKI Jakarta akan melakukan sistem acak terhadap pengawas ujian. Para guru sebagai pengawas tidak akan ditempatkan di sekolah mereka melainkan akan mengawasi di sekolah lain dengan lokasi cukup jauh dari sekolah asal. Bahkan, penempatan guru tidak akan dilakukan di sekolah yang wilayahnya masih satu kecamatan dengan sekolah asal. “Selain guru, kita juga akan melibatkan unsur perguruan tinggi untuk ditugaskan sebagai pengawas UN,” tuturnya.

Terkait kesiapan pelaksanaan UN, diterangkannya, Disdik DKI Jakarta telah mengistruksikan kepada seluruh sekolah untuk mengintensifkan pelatihan terhadap siswa calon peserta ujian. Dari data yang dimiliki Disdik, untuk tahun ini sebanyak 186.862 siswa tingkat SMP/SMA akan ikuti UN. Dengan rincian SMA sebanyak 59.898 siswa, SMK 73.968 siswa, SMP 31.512 siswa, Madrasal Aliyah (MA) 4.830 siswa dan Madrasah Tsanawiyah 16.654 siswa. “Untuk siswa SD yang akan mengikuti UN sedang didata kembali, karena ujiannya baru dilaksanakan Mei,” paparnya.

Mata pelajaran yang akan diujikan sebanyak enam mata pelajaran. Untuk jurusan IPA yakni, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia dan Biologi. Dan untuk siswa jurusan IPS mata pelajaran yang diujikan yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Sosiologi dan Geografi.

Untuk standar nilai kelulusan tahun masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,5. Bagi siswa yang berhalangan hadir saat ujian utama, akan diberikan ujian susulan. Dan bagi yang tidak lulus akan kembali diberi kesempatan pada ujian ulang yang akan di gelar pada Mei 2010. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Pelaksanaan UN Libatkan Kepolisian

PD Pasar Jaya dan Pedagang Bentuk Tim Tentukan TPS

Informasi terbaru PD Pasar Jaya dan Pedagang Bentuk Tim Tentukan TPS JAKARTA, MP - Ratusan pedagang Blok 6 Pasar Senen,Jakarta Pusat yang kios serta lapaknya ludes terbakar akibat diamuk si jago merah, Kamis (11/3) lalu, kini bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya niat mereka untuk kembali berdagang segera terealisasi dalam waktu dekat.

Pihak PD Pasar Jaya akhirnya berinisiatif membuat tim khusus bersama sejumlah pedagang guna mencari lokasi yang akan digunakan sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi pedagang yang kios dan lapaknya musnah dilalap api dalam peristiwa kebakaran itu.

“Dari pertemuan antara PD Pasar Jaya dan pedagang, akhirnya kami sepakat membentuk tim khusus yang bertugas untuk mencari TPS sesegera mungkin,” demikian diungkapkan Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis di areal Los D Blok 6 Pasar Senen, saat temu wicara dengan ratusan pedagang korban kebakaran, Sabtu (13/3).

Lebih lanjut Djangga menjelaskan, tim tersebut nantinya beranggotakan dari unsur PD Pasar Jaya dan sejumlah pedagang yang menjadi korban. Tujuanya adalah agar tidak ada rasa saling curiga satu sama lain baik itu sesama pedagang maupun dengan PD Pasar Jaya. Selain itu yang utama,kata Djangga, agar para pedagang bisa secepat mungkin berdagang kembali guna membiayai kehidupan sehari-hari. “Para pedagang kan satu dua hari itu ada hitunganya, jadi kalau dua hari ini tidak dagang pasti berat sekali,” ucap Djangga.

Sebenarnya pihak PD Pasar Jaya mempunyai beberapa pasar yang masih kosong di beberapa lokasi. Tapi Djangga mengingatkan, para pedagang dipastikan menolak jika TPS berjarak terlalu jauh dari Pasar Senen. Sebab itulah, tim ini dibentuk agar bisa mencari TPS sesuai keinginan pedagang. “Jadi terserah pedagang maunya ditempatkan dimana,” kata Djangga seraya menambahkan, terkait pemicu kebakaran, PD Pasar Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

Adapun rencana pembangunan kembali, sambung Djangga, pihaknya akan menunjuk konsultan yang nantinya akan melakukan semacam uji kelayakan guna mengetahui apakah kondisi bangunan masih layak untuk ditempati atau tidak.

Ivo Edwin Arianto, Manajer Area 02 Pasar Senen, memaparkan komposisi anggota tim nantinya terdiri dari PD Pasar Jaya sekitar 3 orang, sedangkan dari pihak pedagang antara 10 hingga 20 orang.

Prinsipnya tegas Ivo, tim akan bekerja cepat agar TPS segera ditemukan sehingga usaha pedagang dapat segera berlanjut. “ Tim akan bekerja cepat dan sigap sehingga usaha pedagang tidak terhenti terlalu lama,” tandasnya. Untuk total kios dan lapak yang terbakar dan terkena imbasnya, Ivo mengungkapkan, total berjumlah 618 terdiri dari kios 468 unit dan 150 lapak pkl.

Selli (35) salah satu pedagang berharap, tim tersebut nantinya bisa bekerja semaksimal mungkin agar ia dan pedagang lainya bisa berdagang lagi secepatnya. “Saya harap tim bisa tentukan TPS secepatnya, karena sejak kebakaran saya dan lainya tidak dagang,” kata Selli.(red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang PD Pasar Jaya dan Pedagang Bentuk Tim Tentukan TPS

DKI dan Polda Antisipasi Demo Tolak Obama

Informasi terbaru DKI dan Polda Antisipasi Demo Tolak Obama JAKARTA, MP - Menjelang kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ke Indonesia, pihak kepolisian tidak hanya disibukkan dengan ancaman gangguan keamanan dari kelompok teroris saja, melainkan juga datang para demonstran yang berencana menggelar aksi demonstrasi menolak kedatangan presiden kulit hitam pertama AS itu.

Hal ini setidaknya didasari dari catatan Polda Metro Jaya yang menyebutkan sedikitnya terdapat tiga kali aksi unjuk rasa selama 3 bulan terakhir dengan mengusung isu menolak kedatangan Obama.

Dari catatan tersebut, Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengantisipasi ancaman aksi demonstrasi yang diperkirakan akan meningkat intensitasnya menjelang kedatangan Barack Obama pada 20 Maret mendatang.

“Tiga bulan terakhir ini sudah terdapat tiga kali aksi unjuk rasa yang mengusung tema ancaman menolak kedatangan Barack Obama,” ujar Kombes Irlan, Direktur Intelejen dan Keamanan Polda Metro Jaya, usai menghadiri rapat koordinasi Muspida bersama Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta.

Salah satu antisipasi yang akan dilakukan adalah, dengan membatasi cakupan kegiatan demonstrasi. Dia mengakui bahwa kegiatan aksi unjuk rasa memang tidak dilarang karena dilindungi oleh undang-undang.

Meski begitu, nantinya ada beberapa titik lokasi yang memang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat demonstrasi karena lokasi itu akan disambangi Obama saat berkunjung di Jakarta. Salah satunya adalah, SDN 01 Menteng yang terletak di Jalan Besuki, Menteng, Jakarta Pusat.
"Demonstran masih tetap bisa menyatakan pendapatnya, hal itu dibenarkan oleh hukum dan undang-undang yang berlaku. Namun apabila mereka mendekat ke lokasi yang sudah dilarang, maka akan kita amankan,” tegasnya.

Hingga kini, kata Irlan, jumlah aksi unjuk rasa yang menentang kedatangan Presiden Amerika masih sedikit. Dari total 704 aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta selama 2010 ini, yang isunya menolak kedatangan Obama hanya 3 saja. "Sementara sisanya mengusung isu lain seperti Kasus Bank Century dan lain sebagainya," bebernya.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan, terkait kedatang Obama, diakuinya hingga kini belum ada rapat khusus yang dilakukan dengan pemerintah pusat untuk membahas lebih lanjut pengamanan maupun konsep protokoler yang disiapkan.

Meski demikian, Fauzi Bowo menegaskan, Pemprov DKI Jakarta dengan aparatur yang dimiliknya akan bekerja sama dengan unsur Muspida lainnya untuk menyukseskan kedatangan Obama di Jakarta. Mereka (petugas keamanan) nantinya disiagakan di lokasi- lokasi yang mungkin dikunjungi Obama. "Sejumlah tempat itu adalah Bandara Halim Perdanakusuma, Istana Negara, Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan lainnya," tandasnya.(red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang DKI dan Polda Antisipasi Demo Tolak Obama

130 Pedagang Ayam Kembali Demo

Informasi terbaru 130 Pedagang Ayam Kembali Demo JAKARTA, MP - Sekitar 130-an massa yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Unggas Jakarta, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rabu (10/3) siang. Kedatangan mereka untuk mendesak agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas dibatalkan demi kelangsungan hidup dan usaha pedagang ayam.

Kedatangan para demonstran yang mengendarai empat bus metromini tersebut langsung disambut puluhan aparat Kepolisian Polda Metro Jaya, yang berjaga-jaga di pintu gerbang gedung DPRD. Sambil membentangkan spanduk dan poster berisi penolakan Perda 4 Tahun 2007, massa berorasi di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa menolak rencana relokasi Rumah Pemotongan Ayam (RPA) yang ada di DKI Jakarta ke lima RPA resmi.

"Kita datang ke sini untuk menolak Perda Nomor 4 tahun 2007 dan rencana relokasi rumah pemotongan ayam oleh Pemprov DKI," kata Yadianto, perwakilan Asosiasi Pedagang Unggas asal Jakarta Barat, saat berorasi di depan gedung DPRD DKI, Rabu (10/3).

Yadianto mengaku, sebelumnya juga pernah bersama kawan-kawanya datang ke DPRD untuk mengajukan tuntutan yang sama. Yakni penghapusan Perda Nomor 4 tahun 2007 dan membatalkan rencana relokasi. Namun karena tidak kunjung mendapat penjelasan, para anggota asosiasi pedagang ayam ini kembali datang. "Kami datang kembali karena tuntutan kami tidak diakomodir," ujarnya.

Peserta demo yang lain, Umar mengaku tidak setuju dengan penerapan Perda Nomor 4 tahun 2007 serta rencana relokasi. Sebab hal ini sangat merugikan pedagang. Para pedagang khawatir relokasi tempat pemotongan ayam akan mematikan mata pencaharian mereka. "Kami takut relokasi ini justru mematikan mata pencaharian kami," ucapnya.

Walau hujan deras sempat mengguyur kawasan Jl Kebon Sirih namun massa tetap melakukan aksinya. Sebagain massa, terutama kaum wanita lebih memilih untuk masuk ke dalam bus atau tempat berteduh lainnya. Namun usai hujan reda, mereka kembali turun ke jalan, menggelar unjuk rasa.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya melakukan antisipasi terhadap ancaman virus H5NI (Flu Burung) di wilayahnya.

Salah satunya dengan penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di Ibukota Jakarta. Selain itu pada April 2010 mendatang, Pemprov DKI berencana mulai merelokasi seluruh rumah pemotongan dan penampungan ayam (RPA) liar ke lima RPA resmi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Hal itu dimaksudkan, agar tidak ada lagi tempat pemotongan dan penampungan ayam di pemukiman penduduk.

Kelima RPA resmi itu masing-masing adalah RPA Rawakepiting di Kawasan Industri Pulogadung, RPA Pulogadung di Jl Palad, dan RPA Cakung di Jl Penggilingan (Jakarta Timur). Kemudian RPA Kebun Bibit, di Petukanganutara, Jakarta Selatan dan RPA Ekadharma di Jl Ekadharma, Srengseng, Jakarta Barat. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang 130 Pedagang Ayam Kembali Demo

Dugaan Penyimpangan Dana BOS/BOP Segera Disidik Inspektorat

Informasi terbaru Dugaan Penyimpangan Dana BOS/BOP Segera Disidik Inspektorat JAKARTA, MP - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, terus menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di tujuh Tempat Kegiatan Belajar Mandiri. Jumat (5/3) lalu, lembaga pengawas internal ini memanggil pejabat teras di Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Sudin Pendidikan Dasar terkait untuk dimintai keterangan. Kemudian pada Senin (8/3) ini, seluruh pejabat tersebut diminta untuk membuat penjelasan tertulis mengenai dasar hukum pelaksanaan BOS dan BOP.

Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Sukesti Martono mengatakan, telah menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh Forum Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan mengumpulkan sejumlah Sudin Pendidikan Dasar yang membawahi sekolah induk sejumlah TKBM yang bermasalah pada Jumat pekan lalu. “Namun kami belum menyimpulkan apa-apa dari pertemuan tersebut,” kata Sukesti Martono usai Rapim di Balaikota, Senin (8/3).

Dalam pertemuan tersebut, Inspektorat hanya meminta penjelasan dasar peraturan ataupun undang-undang yang mengakomodasi pemberian BOP maupun BOS. Penjelasan lisan tersebut akan menjadi dasar bagi Inspektorat untuk mempelajari bagaimana cara pengelolaan, sistem administrasi, penyaluran dan pertanggungjawabannya. Dari keterangan mereka, ditemukan pihak yang paling bertanggungjawab dengan penyaluran dana BOS untuk TKBM atau SMP Terbuka yaitu kepala sekolah induknya.

“Artinya administrasi, penyaluran dan pertanggungjawaban ada pada sekolah induk. Itu sedang kami pelajari,” ungkapnya. Kendati demikian, Inspektorat tidak mau mengambil keputusan sepihak dan terburu-buru untuk menetapkan siapa yang salah dalam kasus terebut.

Karena itu, Senin ini Sukesti meminta pejabat teras Dinas Pendidikan DKI dan Sudin Pendidikan Dasar lima wilayah untuk membuat penjelasan dan pernyataan tertulis mengenai data-data penting lainnya. Dasar hukum penyaluran dana BOS dan BOP dari dinas atau departemen sebagai pihak yang mendistribusikan anggaran hingga sekolah yang menerima dana tersebut, juga harus dilampirkan.

“Pagi ini saya meminta penjelasan dan pernyataan tertulis dari masing-masing pejabat dinas pendidikan dan para pejabat suku dinas pendidikan dasar terkait data penting lainnya dan dasar hukum BOS dan BOP,” ujarnya. Ia berharap, dari pernyataan tersebut bisa diketahui kejelasan dasar hukum yang digunakan mereka dalam mengelola BOS dan BOP.

Upaya itu dilakukan untuk mencari titik terang penyelesaian kasus dugaan penyalahgunaan BOS dan BOP oleh lima SMP terhadap tujuh TKBM. Setelah itu, inspektorat akan melaporkan hasil temuannya dan rencana investigasi selanjutnya secara bertahap pada Gubernur DKI Jakarta. Begitu juga dengan laporan final hasil investigasi secara menyeluruh dan rekomendasi akan diserahkan pada gubernur.

Pemeriksaan terhadap kasus ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Pemeriksaan dilakukan berkisar pada laporan keuangan sekolah dan fakta di lapangan. “Kami juga akan memeriksa dinas pendidikan,” ujarnya.

Jika nanti ditemukan kesalahan administrasi, maka mereka akan diberi teguran. Namun bila menimbulkan kerugian keuangan negara, uang tersebut harus dikembalikan ke kas negara.

Sebelumnya, ICW dan Forum TKBM melaporkan kasus penyelewengan dana BOS dan BOP yang seharusnya menjadi hak tujuh TKBM di Jakarta kepada Inspektorat Provinsi DKI. Penyelewengan tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kepala dan staf administrasi sekolah yang menginduk sejumlah TKBM tersebut.

Sejauh ini, SMP induk yang dilaporkan telah melakukan penyalahgunaan dana BOS dan BOP yaitu SMPN 84 yang memiliki TKBM Himata dan Pusaka 45. Kemudian SMPN 95 yang menjadi induk TKBM Sekolah Rakyat dan Papanggo, SMPN 109 induk TKBM Peduli Umat, SMPN 28 yang membawahi TKBM Johar Baru dan Civitas, serta SMPN 30 yang menjadi induk TKBM Himata.

Ketua Forum TKBM DKI Jakarta, Ade Pujianti menyebutkan, akibat tindakan penyelewengan ini negara telah dirugikan sebesar Rp 980 juta. Dengan rincian, SMPN 30 sebanyak Rp 155 juta, SMPN 95 Rp 237 juta, SMPN 28 Rp 390 juta, dan SMPN 190 Rp 198 juta. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Dugaan Penyimpangan Dana BOS/BOP Segera Disidik Inspektorat