Disnakertrans Sediakan 2.500 Lowongan Kerja

Informasi terbaru Disnakertrans Sediakan 2.500 Lowongan Kerja JAKARTA, MP - Berbagai upaya dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah pengangguran di ibu kota. Salah satunya dengan memfasilitasi para pencari kerja agar dapat bertemu dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan) melalui kegiatan bursa kerja (job fair).

Kali ini, bursa kerja dengan melibatkan 70 perusahaan terkemuka digelar selama dua hari, yakni 9-10 November, bertempat di Gedung Dhanapala, Jl Senen Raya, Jakarta Pusat. Pihak penyelenggara menargetkan, penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 2.500 orang. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Jakarta yang saat ini mencapai angka 537.470 orang.

"Kita ingin memfasilitasi para pencari kerja agar bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki," kata Deded Sukandar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Ajang bursa kerja ini, dijelaskan Deded salah satu yang terbesar. Perusahaan yang dilibatkan antara lain, Auto 2000, PT Sriwijaya AIR, Bank Sinarmas dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti BMJ Comunication dan DPD KNPI DKI Jakarta. "Kita harap kegiatan ini bisa berhasil," ucapnya.

Ketua KNPI DKI Jakarta, Arief Rahman mengungkapkan, pihaknya ikut terlibat dalam kegiatan ini karena merasa peduli dengan kondisi yang ada. Banyaknya pengangguran yang sebagian besar merupakan usia produktif, tentu menyebabkan masalah serius apabila tidak segera dicarikan jalan keluarnya. "Kegiatan bursa kerja ini menjadi salah satu cara mengatasi permasalah tersebut," tandasnya. (kos)

Tinggalkan komentar anda tentang Disnakertrans Sediakan 2.500 Lowongan Kerja

Hari Pertama Operasi Zebra, Tindak 3.874 Pelanggar

Informasi terbaru Hari Pertama Operasi Zebra, Tindak 3.874 Pelanggar JAKARTA, MP - Sebanyak 3.874 pelanggar lalu lintas berhasil ditindak petugas Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat berlangsungnya hari pertama, Operasi Zebra tahun 2010, Senin (8/11) kemarin. Adapun tujuan digelarnya operasi ini, untuk menciptakan tertib berlalu lintas di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Data dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyebutkan, hari pertama digelarnya Operasi Zebra, petugas berhasil menindak 3.874 bentuk pelanggaran serta memberikan 630 surat teguran tertulis. Sebagian besar tindak pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan roda dua yakni, sebanyak 1.859 sanksi tilang, disusul angkutan umum dengan 618 sanksi tilang.

Adapun jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengendara roda dua yakni, 712 kasus melawan arus, 429 kasus tidak menggunakan helm, dan 340 kasus memasuki jalur busway. Untuk angkutan umum, jenis pelanggaran terbanyak yakni, menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya sebanyak 303 kasus, larangan parkir 235 kasus, serta melanggar jalur busway sebanyak 27 kasus.

Sebelumnya dalam apel gelar pasukan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman menegaskan, tujuan Operasi Zebra tahun 2010 antara lain untuk menekan angka kecelakaan, memperlancar arus lalu lintas, menertibkan angkutan umum dan melakukan penertiban pasar-pasar tumpah. Operasi ini masih akan terus berlangsung selama 24 hari ke depan atau hingga 5 Desember 2010 dengan melibatkan sekitar 2.000 personel gabungan yang terdiri dari satuan wilayah, Dit Samapta, Bidang Propam, dan Patroli Kota. (cok)

Tinggalkan komentar anda tentang Hari Pertama Operasi Zebra, Tindak 3.874 Pelanggar

Hujan, Motor Dilarang Berteduh di Flyover

Informasi terbaru Hujan, Motor Dilarang Berteduh di Flyover JAKARTA, MP - Gubernur DKI Fauzi Bowo tetap akan melarang pengendara motor berteduh di bawah jalan layang saat hujan. Menurut Fauzi, larangan itu merupakan langkah konkret mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta. "Maksud larangan itu tidak untuk bikin susah masyarakat, tapi prioritas utama kita adalah untuk mengembalikan fungsi jalan," kata Fauzi Bowo usai memimpin rapat di Balai Agung, Jakarta.

Fauzi yang saat pemilihan gubernur ini menyebut sebagai 'ahlinya Jakarta' ini mengatakan, maksud dari larangan ini jangan disalahartikan. Justru, menurut Fauzi, apabila hal ini serius dijalankan dan didukung masyarakat, maka kemacetan di Jakarta dapat efektif berkurang.

"Kami dorong untuk tidak parkir di tempat yang tidak seharusnya. Bukan dengan tilang atau pidana, cukup dengan imbauan," kata gubernur yang akrab disapa Foke ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Foke larangan itu dilakukan karena lalu lintas jadi semakin padat dan macet panjang akibat banyaknya pengendara motor yang berteduh.

Menurut dia, banyak pengendara motor yang seringkali menggunakan badan jalan di bawah jalan layang untuk meneduh saat hujan. Hal itu semakin membuat kondisi lalu lintas semrawut. Apalagi saat hujan muncul genangan dan terdapat penutupan di jalan tertentu. (kos)

Tinggalkan komentar anda tentang Hujan, Motor Dilarang Berteduh di Flyover

Tangani Banjir dan Transportasi DKI Minta Rp 3,89 Triliun

Informasi terbaru Tangani Banjir dan Transportasi DKI Minta Rp 3,89 Triliun JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta akhirnya memproyeksikan besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2011 sebesar Rp 27,95 triliun. Proyeksi itu mengalami peningkatan sebesar 4,65 persen dibandingkan APBD Perubahan (APBD-P) 2010 sebsar Rp 26,71 triliun. Dari proyeksi itu, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan prioritas pada pengendalian banjir dan pembenahan transportasi dengan mengalokasikan total anggaran sebesar Rp 3,89 triliun atau sebesar 13,9 persen dari proyeksi RAPBD DKI 2011.

Dengan rincian, anggaran pengendalian banjir dialokasikan Rp 1,36 triliun atau sebesar 4,86 persen dari total RAPBD DKI 2011, dan pembenahan transportasi dialokasikan sebesar Rp 2,53 triliun atau sebesar 9,05 persen dari total RAPBD DKI 2011.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menjelaskan, RAPBD DKI 2011 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 25,52 triliun, Belanja Daerah Rp 27,30 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 2,42 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 645,00 miliar. Dari total rancangan itu, Belanja Daerah tahun 2011 untuk pengendalian banjir, Pemprov menganggarkan 4,86 persen dari total RAPBD atau Rp1,36 triliun. Untuk penanganan macet atau pembangunan transportasi, Pemprov menganggarkan 9,05 persen dari total RAPBD atau sekitar Rp2,53 triliun. Jadi, total untuk dua masalah utama Jakarta itu Rp3,89 triliun.

Diungkapkanya anggaran pengendalian banjir tersebut akan difokuskan untuk pembebasan tanah kanal banjir timur (KBT) pada koridor kering dan pencahayaan KBT serta normalisasi KIali Apuran Bawah dan pembangunan jalan inspeksi. “Kemudian penyelesaian titik genangan sebanyak 73 lokasi, sehingga sampai tahun 2011 diharapkan titik genangan yang dapat diselesaikan sebanyak 106 titik,” kata Fauzi Bowo.

Pemprov juga akan melaksanakan pendampingan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), pembebasan tanah untuk normalisasi Kali Pesanggrahan dan Kali Krukut serta pembangunan waduk Halim tahap II dan waduk Cilangkap.

Sedangkan untuk pembangunan transportasi, anggaran akan dialokasikan untuk penanganan masalah transportasi di ibu kota dilakukan secara terpadu. Diantaranya, melalui penambahan ruang jalan, penyelesaian pembangunan dan peningkatan kualitas layanan busway, pembangunan dan pengoperasian MRT, integrated urban railway (MRT, KA Jabodetabek, dan Monorail), pembenahan bus regular dan moda angkutan umum lain serta pendukungnya.

Hanya saja, untuk busway hanya akan dioptimalkan hingga koridor XII berikut kelengkapannya. Juga dilakukan peningkatan koridor busway yang telah ada melalui pelebaran dan perbaikan jalan di sepanjang jalan koridor, pembangunan dan pengoperasian control room, serta pengadaan busway. “Juga akan dilakukan sterilisasi pada jalur-jalur tertentu. Dengan demikian, diharapkan akhir tahun 2011 sebanyak 11 koridor busway dapat beroperasi secara optimal,” ujarnya.

Pemprov DKI juga mengharapkan pada tahun 2011, skema pembiayaan monorel sudah dapat diselesaikan sehingga pembangunannya dapat dilanjutkan dengan skema awal proyek monorel yang merupakan business to business. Sedangkan skema penyelesaian diharapkan selain melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga melibatkan investor baru.

Selainitu, direncanakan akan dilakukan restrukturisasi bus reguler yang overlap dengan koridor busway dan restrukturisasi trayek moda angkutan umum lainnya serta penghapusan parkir on street sepanjagn jalan sejajar dengan jalur busway.

Juga dianggarkan pembangunan flyover Tubagusangke dan flyover Bandengan dengan sistem multiyears. Pembangunan kedua flyover ini dilaksanakan untuk meningkatkan headway kereta api lingkar Jakarta. Dengan demikian, sudah 12 dari 16 crossing kereta api dengan jalan yang sudah dibuatkan flyover atau underpass.

Pembangunan Terminal Bus Pulogebang akan dilanjutkan dengan pembebasan tanah dan pembangunan akses terminal. Lalu peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu dan pengerukan kolam pelabuhan serta optimalisasi, perluasan dan penambahan jalan melalui pembangunan jalan layang non tol Kampungmelayu-Tanahabang dan Antasari-Blok M. (cok)

Tinggalkan komentar anda tentang Tangani Banjir dan Transportasi DKI Minta Rp 3,89 Triliun

Waspada, Hujan Abu Merapi akan Sampai ke Jakarta

Informasi terbaru Waspada, Hujan Abu Merapi akan Sampai ke Jakarta JAKARTA, MP - Hujan abu tak hanya dirasakan oleh warga diwilayah Jawa Timur, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Barat, namun kini sudah memasuki wilayah Jakarta.

Menurut Kuncoro (34) kaca kendaraan di Tol Jagorawi juga sudah terkena abu vulkanik tersebut yang berjarak ratusan kilometer dari pusat Gunung Merapi.

"Kaca mobil saya tadi ada debu berwarna putih bercampur air, soalnya gerimis di Tol Jagorawi menuju Bogor," katanya.

Hujan abu ringan tersebut tidak menganggu jarak pandang kendaraan.

Dari pengamatan dirinya diperkirakan akan sampai ke wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, Depok dan Bekasi.(red/*b8)

Tinggalkan komentar anda tentang Waspada, Hujan Abu Merapi akan Sampai ke Jakarta

Polda Metro Gelar Operasi Zebra Mulai Senin 8 November

Informasi terbaru Polda Metro Gelar Operasi Zebra Mulai Senin 8 November JAKARTA, MP - Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Zebra mulai 8 November mendatang dengan prioritas sasaran angkutan umum. Operasi dilakukan untuk menertibkan angkutan umum.

"Dalam upaya menjaga kelancaran berlalu lintas, kami akan menggelar Operasi Zebra," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Royke Lumua, saat dihubungi wartawan, Jumat (5/11).

Operasi digelar selama 24 hari dimulai Senin, 8 November 2010 mendatang. Adapun sasarannya semua kendaran roda dua dan roda empat baik pribadi maupun angkutan umum.

"Tapi lebih diprioritaskan ke angkutan umum, termasuk taksi karena kebanyakan mereka kurang disiplin," katanya.

Royke menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku pelanggaran lalu lintas. "Ya kita tilang sesuai dengan pasal yang dia langgar," katanya.

Adapun target kendaraan yang akan dirazia seperti angkutan umum metromini, kopaja dan taksi. Metromini dan kopaja yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, ngetem tidak pada tempatnya. "Taksi juga berlaku sama," ujarnya.

Sementara itu, penilangan juga berlaku bagi pengendara motor yang tidak menggunakan helm berlabel SNI, berboncengan lebih dari dua orang, melawan arus, tidak menyalakan lampu pada siang hari serta melanggar rambu lalu lintas. "Kalau mobil pribadi sasarannya yang melanggar rambu lalu lintas," ujarnya.

Razia itu sendiri digelar secara merata di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Di semua wilayah, tapi diprioritaskan di jalur-jalur yang banyak pelanggaran seperti di perempatan Senen, Daan Mogot dan banyak lagi," katanya.

Royke berharap, dengan dilaksanakannya operasi tersebut, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. "Kalau tertib, kan jadi lancar," tutupnya. (cok)

Tinggalkan komentar anda tentang Polda Metro Gelar Operasi Zebra Mulai Senin 8 November

Forum Buruh DKI Jakarta Desak Fauzi Bowo Mundur

Informasi terbaru Forum Buruh DKI Jakarta Desak Fauzi Bowo Mundur JAKARTA, MP - Forum Buruh DKI Jakarta mendesak H.Fauzi Bowo mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta jika dia sampai menetapkan upah minimum provinsi (UMP) di bawah angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar 1.401.829 sebagaimana hasil survei Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Seruan mundur bagi Fauzi Bowo itu disampaikan Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Muhamad Rusdi, mengutip pernyataan sikap Forum Buruh DKI Jakarta dalam aksi demonstrasi buruh yang menolak besaran UMP 2011 yang tidak sesuai dengan KHL.

Jika Gubernur Fauzi Bowo sampai menetapkan UMP 2011 sebesar Rp1.197.946 seperti direkomendasikan Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 29 Oktober lalu, pemerintahannya berarti secara sadar menyengsarakan kehidupan raturan ribu orang buruh se-DKI Jakarta, katanya.

"Penetapan upah minimum provinsi di bawah angka kebutuhan hidup layak merupakan `dosa` pemerintah yang secara sadar dilakukan untuk menyengsarakan rakyat," katanya.

Menurut Rusdi, UMP di bawah KHL akan menurunkan daya beli para pekerja sehingga ikut melemahkan tingkat permintaan konsumen serta berdampak negatif terhadap produktivitas kerja dan pertumbuhan sektor industri maupun jasa di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Berkaitan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta tentang UMP 2011 sebesar Rp1.197.946 atau sekitar 85,4 persen dari KHL, forum buruh juga mendesak kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta agar mundur dari jabatannya karena keputusan dewan yang dipimpinnya itu telah menyengsarakan para pekerja, katanya.

Dalam penjelasannya, Muhamad Rusdi didampingi Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Djoko Wahyudi dan dua aktivis buruh lainnya lebih lanjut mengatakan, rekomendasi UMP 2011 Dewan Pengupahan DKI Jakarta itu tidak sepatutnya diikuti Gubernur Fauzi Bowo.

"Komisi B DPRD DKI Jakarta telah pun menilai bahwa proses penetapan UMP DKI Jakarta 2011 itu cacat proses. Karenanya Forum Buruh DKI Jakarta meminta rekomendasi UMP kepada gubernur itu dicabut kambali," katanya.

Sependapat dengan Sekjen Aspek Indonesia, Ketua DPW FSPMI Djoko Wahyudi mengatakan, keberpihakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap perbaikan nasib kaum pekerja terus diuji karena sejak besaran UMP DKI Jakarta selalu di bawah nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) sejumlah wilayah penyangga ibukota.

"UMP DKI Jakarta lebih rendah dari UMK Depok dan Bekasi. Jika besaran UMP DKI Jakarta 2010 sebesar Rp1,118 juta, UMK Depok justru sebesar Rp1,157 juta," katanya.

Merujuk pada Data UMP DKI Jakarta dari 2001 hingga 2010, terlihat bahwa besaran persentase UMP terhadap KHL di masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo lebih rendah dari kondisi semasa pemerintahan Gubernur Sutiyoso.

Bahkan persentase UMP DKI Jakarta tahun 2001, 2002 dan 2005 mencapai lebih dari 100 persen KHL. Kondisi UMP DKI Jakarta 2007, 2008, 2009 dan 2010 berkisar antara 84,4 dan 90,78 persen dari KHL, katanya.

Forum Buruh DKI Jakarta beranggotakan 14 organisasi serikat pekerja dan serikat buruh. Mereka adalah Aspek Indonesia, FSPMI, SPN, SPSI Lem, FSP, Farkes Ref, SP KEP, KSBSI, SBSI`92, FSBI, GSBI, FB KBN, SP PAR Ref, dan Forum Buruh Cakung-Cilincing.

Di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 488 serikat pekerja dengan jumlah anggota mencapai 249.179 orang. (red/*ant)

Tinggalkan komentar anda tentang Forum Buruh DKI Jakarta Desak Fauzi Bowo Mundur