Tiga Solusi Atasi Kemacetan Jakarta

Informasi terbaru Tiga Solusi Atasi Kemacetan Jakarta JAKARTA, MP - Untuk mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah ibu kota, sepertinya tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi massal seperti bus rapid transit (BRT) melalui busway dan mass rapid transit (MRT). Akan tetapi, upaya ini harus disinergiskan dengan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan serta pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Kota Jakarta.

Saat ini, daya dukung infrastruktur jalan DKI hanya mampu menampung 1,05 juta kendaraan. Sebab, panjang jalan yang dimilik kota Jakarta adalah sepanjang 7.650 kilometer dan luas jalan seluas 40,1 kilometer atau sekitar 6,2 persen dari luas wilayah DKI Jakarta. Sementara pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun.

Berdasarkan data yang dimiliki Polda Metro Jaya, pada tahun 2009 lalu, jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai 7,5 juta unit atau meningkat dari tahun 2008 yang mencapai 6,7 juta unit. Kemudian, jumlah angkutan umum di tahun 2009 mencapai 859 ribu unit atau meningkat dari tahun 2008 yang hanya sebanyak 847 ribu unit. Begitu juga dengan jumlah kendaraan pribadi mobil di tahun 2009 sebanyak 2,11 juta unit atau meningkat dari tahun 2008 yang mencapai 2 juta unit.

Sedangkan tahun ini, pertambahan kendaraan di Jakarta sekitar 1.117 kendaraan per hari, terdiri dari 220 mobil dan 897 sepeda motor. Total kebutuhan perjalanan di DKI Jakarta sebanyak 20,7 juta perjalanan per hari. Kemudian total jumlah kendaraan bermotor yang melintasi jalan di DKI Jakarta sekitar 5,8 juta unit, terdiri dari kendaraan pribadi sebanyak 5,7 juta unit (98,5%) dan angkutan umum 88.477 unit (1,5%).

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, Kota Jakarta mempunyai permasalahan berat yang harus segera diselesaikan, yakni masalah kemacetan lalu lintas. Sehingga, Pemprov DKI harus mencari berbagai upaya untuk mengurai kemacetan dan menghilangkannya dari wajah ibu kota ini.

Untuk mengatasi dan mengurai kemacetan yang diakibatkan pertumbuhan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua yang semakin pesat, tidak bisa hanya diserahkan pada pembangunan, pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi massal. “Kita tidak hanya bisa mengandalkan peningkatan pelayanan transportasi umum, pengembangan busway yang berbasis BRT dan pembangunan MRT di kota Jakarta,” kata Azas Tigor di Jakarta, Selasa (27/7) lalu.

Jika hanya mengandalkan pengembangan transportasi massal, dipastikan upaya mengatasi kemacetan tidak akan terselesaikan sama sekali. Sebab, saat beroperasi melayani warga Jakarta, transportasi massal ini membutuhkan jaringan jalan yang baru dan tidak bisa menggunakan jaringan jalan yang sudah ada. Karena beban jaringan jalan eksisting sudah terlampau berat menampung jumlah kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum yang setiap hari terus bertambah banyak.

Untuk itu, lanjutnya, upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta diperlukan tiga upaya yang sinergis dan harus dilakukan secara bersamaan. Yaitu, harus dilakukan pengembangan, pembangunan dan peningkatan layanan transportasi massal, pembangunan jaringan jalan baru, dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

“Jaringan jalan baru juga harus dibuat untuk mengatasi pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi yang bertambah banyak. Saat ini perbandingan pertumbuhan keduanya yaitu satu berbanding sembilan persen untuk kendaraan pribadi,” ujarnya.

Artinya, setiap hari pertumbuhan kendaraan bermotor seperti sepeda motor bisa mencapai 800-900 unit per hari, sedangkan mobil mencapai 300 unit per hari. Sehingga kalau tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan, kemacetan juga tidak akan teratasi dengan baik. Meski transportasi massal dan pembangunan jaringan jalan baru sudah dilakukan, namun Pemprov DKI tidak melakukan pengendalian penggunan kendaraan pribadi, kemacetan juga tidak bisa diuraikan.

“Jadi, ketiganya harus dilakukan secara beriringan, tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja. Mengingat kebutuhan ketiganya sudah sangat mendesak,” tegasnya. Ia mendukung rencana Pemprov DKI yang akan membangun jaringan jalan baru dengan konsep jalan susun atau vertikal ke atas. Jika ada yang mengatakan pembangunan jalan baru akan menimbulkan kemacetan baru, Tigor mengingatkan, dalam sebuah pembangunan jalan dipastikan akan ada konsultan pendamping yang akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, penyelesaian masalah kemacetan jangan hanya diserahkan ke tangan Pemprov DKI. Akan tetapi pemerintah pusat juga harus turut bertanggungjawab menyelesaikan masalah kemacetan karena kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Tiga Solusi Atasi Kemacetan Jakarta

Satpol PP Ambil Alih Pengelolaan Monas

Informasi terbaru Satpol PP Ambil Alih Pengelolaan Monas JAKARTA, MP - Menyusul insiden pemerasan serta pelecehan seksual yang dilakukan dua oknum anggota Satpol PP di kawasan Monas, Sabtu (17/7) lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat mengambil langkah tegas.

Selain merekomendasikan pemecatan dengan tidak hormat terhadap kedua oknum Satpol PP itu, Pemprov DKI juga berniat mengambil alih komando pengelolaan Monas yang saat ini dipegang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monas. Nantinya, komando pengelolaan Monas akan berada dibawah kendali Satpol PP DKI Jakarta.

Seperti diketahui, selama ini pengelolaan Monas termasuk keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan Monas berada di bawah kendali UPT Monas. Anggota Satpol PP yang bertugas di kawasan tersebut hanya diperbantukan saja.

Hal itu rupanya berdampak pada pengawasan di kawasan Monas termasuk kedisiplinan anggota Satpol PP yang diperbantukan di Monas menjadi menurun drastis. Contohnya, kawasan Monas yang seharusnya tutup untuk umum pada pukul 23.00 tidak kunjung ditutup oleh UPT, akibatnya kejadian masuknya dua pasangan muda-mudi untuk memadu kasih di Taman Monas sekitar pukul 02.30 bisa terjadi. "Kita akan mengambil alih kendali pengelolaan Monas dari UPT Monas," ujar Effendi Anas, Kepala Satpol PP DKI Jakarta.

Selama di bawah kendali UPT Monas, kata Effan, sapaan akrabnya mengatakan, pengawasan kawasan Taman Monas khususnya pengawasan keamanan dan ketertiban bisa dibilang menurun. Kejadian pemerasan sudah terjadi sebanyak dua kali. Pertama berlangsung pada 2008, dilakukan oleh dua orang anggota Satpol PP yang diperbantukan di Monas. Saat itu, tindakan tegas sudah dilakukan dengan pemecatan.

Terakhir, kejadian yang nyaris sama, namun kali ini disertai pelecehan terjadi pada Sabtu (17/7) lalu yang juga melibatkan dua anggota Satpol PP. "Kedisiplinan penjagaan di bawah kendali UPT sangat menurun," ucapnya.

Untuk itu, rencananya Satpol PP DKI Jakarta akan mulai mengambil alih kendali kawasan Monas pada Selasa (20/7) hari ini. Selanjutnya, pihaknya akan meningkatkan kedisiplinan para anggotanya yang bertugas di kawasan Monas. Apabila selama ini gerbang Monas tetap terbuka pada tengah malam, akan langsung ditutup dan pengunjung tidak diperbolehkan masuk. "Kita akan mulai mengambil kendali Monas hari ini," tegasnya.

Terkait peristiwa pemerasan disertai pelecehan yang terjadi akhir pekan lalu, Effan menjelaskan, kedua oknum anggota Satpol PP yang melakukan tindakan tidak senonoh itu sudah pasti dipecat, hanya tinggal menunggu masalah proses dan waktunya saja. Ia mengungkapkan, pihaknya tidak akan pernah mentolelir tindakan-tindakan seperti itu.

Ia menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang isinya surat permohonan pemecatan terhadap kedua oknum tersebut. Dalam surat permohonan pemecatan, turut dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian serta bukti penahanan dari kepolisian. Saat ini, Sekda tengah membentuk tim yang terdiri dari inspektorat, biro hukum, dan BKD untuk melakukan pemeriksaan. "Baru setelah semuanya selesai, kedua oknum itu resmi diberhentikan," tandasnya. (red/*bjc)

Tinggalkan komentar anda tentang Satpol PP Ambil Alih Pengelolaan Monas

550 Petugas Dikerahkan 'Buru' Pengemis

Informasi terbaru 550 Petugas Dikerahkan 'Buru' Pengemis JAKARTA, MP - Rencana Pemprov DKI menggelar razia para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sepanjang Ramadhan 1431 H nanti agaknya bukan gertak sambal belaka. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah tersebut, mulai hari ini hingga sepekan ke depan digelar razia terhadap pengemis. Dalam tahap awal ini, Pemprov DKI akan menerapkan cara-cara persuasif. Yakni, menyampaikan imbauan melalui pemasangan spanduk, menginformasikan melalui mobil pengeras suara, pembagian selebaran, dan berbicara langsung dengan para pengemis.

"Kita memulai razia tahap pertama dengan cara-cara persuasif," kata Effendi Anas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Dalam razia tahap pertama ini, pihaknya belum akan menangkap para pengemis yang menjalankan aksinya. Petugas hanya meminta kepada pengemis untuk mengakhiri aktivitas mereka dengan kesadaran sendiri. Dipilihnya pendekatan persuasif ini, karena petugas tidak mau serta merta represif. Sebab jika petugas langsung represif dan menangkap, dapat dipastikan semua panti sosial akan penuh oleh pengemis.

Effendi Anas menjelaskan, dalam mendukung suksesnya kegiatan ini, pihaknya mengerahkan sebanyak 550 petugas gabungan, terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial dan petugas Kepolisian. Mereka menjalankan tugasnya di lima wilayah ibu kota, utamanya di sejumlah titik yang setiap hari menjadi sasaran empuk atau tempat beroperasinya pengemis. Seperti di tempat-tempat keramaian, terminal, trotoar jalan, dan pasar.

Pendekatan persuasif ini merupakan bagian dari perubahan kultur Satpol PP DKI Jakarta. Rencananya pendekatan persuasif ini akan digelar selama satu pekan. Selanjutnya akan diadakan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika para pengemis tetap melakukan aktivitasnya dan tidak mengindahkan peringatan, seluruh petugas gabungan yang dikerahkan ke lapangan ini akan menggunakan cara yang lebih tegas. Hal ini diperlukan demi menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Caranya dengan menangkap dan mengirimkan ke panti sosial," tuturnya.

Terkait penanganan terhadap sindikat pegemis yang kerap mengkoordinir dan mengeksploitasi anak-anak di bawah umur, serta memberikan obat tidur dosis tinggi, Anas mengemukakan akan menyerahkan kepada polisi untuk menindaknya sesuai hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan sindikat pengemis itu, tergolong kegiatan kriminal dan akan diberi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. "Selain itu, mereka juga bisa dikenai tuduhan perdagangan anak," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Kian Kelana, mengungkapkan, telah menyiapkan sebanyak lima panti untuk menampung dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Masing-masing adalah Panti Balita di Ceger, Jakarta Timur untuk menampung korban eksploitasi yang berusia 5 tahun ke bawah.

Kemudian Panti Asuhan Anak di Durensawit dan di Klender, Jakarta Timur. Kedua panti ini khusus untuk menampung anak-anak berusia 5-12 tahun. Selain itu ada juga Panti Asuhan Anak Remaja di Cengkareng, Jakarta Barat dan di Durensawit, Jakarta Timur untuk menampung anak-anak yang berusia 12-18 tahun. "Anak-anak korban eksploitasi akan ditampung di panti-panti tersebut," ujarnya. (red/*bjc)

Tinggalkan komentar anda tentang 550 Petugas Dikerahkan 'Buru' Pengemis

Jalur MRT Dilengkapi 12 Stasiun

Informasi terbaru Jalur MRT Dilengkapi 12 Stasiun JAKARTA, MP - Komitmen Pemprov DKI menjadikan Mass Rapid Transit (MRT) sebagai transportasi publik yang nyaman, akan segera direalisasikan seiring dibangunnya konstruksi MRT pada 2012 mendatang. Angkutan massal yang rencananya memiliki rute Lebakbulus-Dukuhatas sepanjang 14,5 kilometer juga akan dilengkapi 12 stasiun, meliputi 8 stasiun layang dan 4 stasiun bawah tanah, serta satu depo yang terletak di Lebakbulus, Jakarta Selatan.

8 stasiun layang menyebar di Lebakbulus, Fatmawati, Jl Cipete Raya, Jl Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, dan Senayan. Sedangkan 4 stasiun bawah tanah terletak di sepanjang Istora Senayan, Bendunganhilir, Setiabudi, dan Dukuhatas.

“Nantinya MRT dapat mengangkut sebanyak 300 ribu penumpang per hari. Dengan jarak tempuh selama 28 menit dari Lebakbulus menuju Dukuhatas. Selain itu, MRT juga dapat mengurangi CO-2 sebanyak 30 ribu ton pada 2020 mendatang. Bahkan, moda transportasi ini juga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi bagi warga yang dilewatinya," ungkap Hasyim Duski, perwakilan PT MRT saat sosialisasi di kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan.

Untuk pembangunan jalur MRT sendiri, Pemkot Administrasi Jakarta Selatan juga telah membebaskan lima bidang tanah di Lebakbulus. Rencananya, pada 2010 ini pembebasan tanah di sekitar lebak bulus akan diselesaikan. Serta beberapa bidang tanah di Pondokpinang dan Cilandakbarat. Di Kecamatan Cilandak, bidang tanah yang akan dibebaskan yakni 146 bidang tanah dengan 75 orang pemilik di Kelurahan Gandariaselatan dan 101 bidang tanah dengan 101 pemilik di Kelurahan Cipeteselatan.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mangara Pardede, mengatakan sosialisasi telah dilakukan pihaknya sejak 2008 silam. Namun sosialisasinya secara bertahap. Untuk warga yang berada di koridor antara SPBU Fatmawati dan ITC Fatmawati merupakan yang pertama kali. "Kalau yang di rute ini memang baru pertama kali," jelas Mangara.

Rencananya, sepanjang rute yang dilewati MRT akan ada pembebasan tanah. Karena berdasarkan studi yang dilakukan lebar jalan yang diperlukan untuk pembuatan jalur MRT ini yakni 22 meter. Sedangkan beberapa ruas jalan di sepanjang Jl Fatmawati hingga Jl Panglima Polim memiliki lebar kurang dari 22 meter. "Warga yang terkena pelebaran paling hanya akan terkena sekitar 1-2 meter saja," ujarnya.

Namun untuk pembangunan stasiun lebar yang diperlukan lebih dari 22 meter, sehingga perlu ada pembebasan lahan yang lebih luas yakni 10 meter di sisi kiri dan kanan. "Kalau yang letaknya pas dengan stasiun baru pembebasan lahannya akan lebih banyak lagi,” terangnya.

Anggaran yang disediakan untuk pembebasan lahan pada APBD 2010 ini sebanyak Rp 60 miliar. Harga untuk lahan yang akan dibebaskan nantinya berdasarkan musyawarah dan kesepakatan yang dibuat oleh Pemkot Administrasi Jakarta Selatan dengan warga yang terkena pembebasan. "Untuk harga pembebasannya nanti berdasarkan kesepakatan. Harganya juga bervariasi. Semakin ke arah Blok M akan semakin mahal," tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Jalur MRT Dilengkapi 12 Stasiun

PRJ Capai Transaksi Rp 3,1 Triliun

Informasi terbaru PRJ Capai Transaksi Rp 3,1 Triliun JAKARTA, MP - Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang berlangsung sejak 10 Juni-11 Juli 2010, ternyata tidak hanya sukses dari sisi hiburan. Tapi, juga sukses dari sisi ekonomi. Betapa tidak, dari event yang berlangsung selama 32 hari penuh itu, tercatat transaksi ekonomi hingga mencapai Rp 3,1 triliun, atau mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 2,64 triliun. Begitu pun dengan jumlah pengunjung PRJ selama sebulan lebih ini juga meningkat hingga 3,5 juta pengunjung, dibandingkan tahun lalu yang hanya 3,1 juta pengunjung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan, penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2010 dinilai telah berjalan dengan baik, aman, tertib, dan lancar. Dia juga menilai penyelenggaraan PRJ lebih lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Ditinjau dari segi apa pun, PRJ tahun ini lebih baik. Bisa dilihat dari kenaikan jumlah pengunjung dan jumlah transaksi jual beli. Semuanya meningkat,” kata Prijanto.

Prijanto berharap penyelenggaraan PRJ tahun depan bisa lebih baik lagi, dengan melibatkan lebih banyak lagi industri kreatif masyarakat, tidak hanya dari Kota Jakarta saja melainkan dari Sabang hingga Merauke. Tidak hanya itu, Prijanto mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, dan juga para pengunjung PRJ atau Jakarta Fair 2010. Sebab mereka telah berpartisipasi membuat penyelenggaraan ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. “Dengan mengucap syukur alhamdulillah, Jakarta Fair Kemayoran 2010 saya nyatakan ditutup,” ujar Prijanto yang disambut dengan pesta kembang api.

Direktur Jakarta International Expo (JIExpo), Slamet Suprijadi, mengatakan, penyelenggaraan PRJ yang berbarengan dengan Piala Dunia 2010 tidak menyurutkan langkah warga Jakarta untuk mendatangi PRJ. “Buktinya daya tarik JFK tak kalah dengan event berskala internasional tersebut. Terlihat dari jumlah pengujung JFK tetap mengalami peningkatan dan total transaksi jual beli pun melonjak,” katanya.

Padahal hanya sekitar 70 persen pengunjung yang membayar tiket masuk. Sedangkan 30 persen lainnya merupakan pengunjung yang tanpa tiket masuk seperti para manula, yatim-piatu, anggota TNI Polri, dan masyarakat yang tidak mampu. JFK tahun ini juga diikuti 2.500 peserta terdiri dari kalangan dunia usaha, delegasi pemerintah provinsi dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Di antaranya, sebanyak 1.500 stand yang menempati 13 zona merupakan hasil produksi industri kecil, UKM, dan koperasi.

Presiden Direktur PT JIExpo, Hartati Murdaya, mengatakan PRJ tahun ini berkembang dengan sangat pesat. Itu mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya DKI Jakarta, yang tetap bergerak secara positif di tengah pemulihan dampak krisis ekonomi global. “Ini juga menunjukkan ekonomi kita terus bergerak naik. Event PRJ ini sangat positif karena bisa membantu mengurangi kemiskinan. Harusnya karena positif, event ini bisa dilaksanakan di kota lain di seluruh Indonesia agar pertumbuhan ekonomi daerah bisa merata dan memberi kesempatan bagi UKM dan sektor usaha kecil lainnya untuk mengembangkan perusahaannya," tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang PRJ Capai Transaksi Rp 3,1 Triliun

DKI-Polda Komit Bersama Membenahi Angkutan Umum

Informasi terbaru DKI-Polda Komit Bersama Membenahi Angkutan Umum JAKARTA, MP - Pembenahan angkutan umum menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan krusial di sektor transportasi publik. Untuk mewujudkan komitmen itu Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya di bawah Kapolda baru Irjen (Pol) Timur Pradopo tidak hanya melanjutkan rintisan kerja sama yang sebelumnya dilakukan di masa Kapolda Metro dijabat Irjen (Pol) Wahyono. Tapi, juga terkait penanganan angkutan umum di DKI Jakarta, khususnya peningkatan kualitas pelayanan bus Transjakarta.

“Upaya Pemprov DKI mensterilkan jalur busway memerlukan bantuan dari Polda Metro Jaya,” ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta usai menerima Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Timur Pradopo di Balaikota DKI, Kamis (8/7).

Penanganan angkutan umum menjadi bahasan penting. Sebab, angkutan umum adalah salah satu sektor penting yang menuntut kerjasama kedua pihak dalam penanganannya. Terlebih, angkutan umum adalah salah satu yang dituntut masyarakat Jakarta untuk lebih baik.

"Lebih spesifiknya, dalam rangka penangamanan angkutan umum antara Polda Metro dan Dinas Perhubungan DKI telah ada kerja sama khusus. Namun secara teknis dan operasinya, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan," ucapnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Timur Pradopo, mengungkapkan, sinergi kedua belah pihak dalam pembangunan Jakarta tidak bisa dipisahkan. Dia berharap, kerja sama antara keduanya akan semakin baik di masa mendatang demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Jakarta. "Kita berharap kerja sama ini terus berlanjut di masa mendatang," tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang DKI-Polda Komit Bersama Membenahi Angkutan Umum

Dishub Akan Kaji Penambahan Jam Operasi Busway

Informasi terbaru Dishub Akan Kaji Penambahan Jam Operasi Busway JAKARTA, MP - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, merespon positif usulan DPRD DKI Jakarta, yang mengusulkan agar ada penambahan jam operasi Bus Transjakarta hingga pukul 24.00 setiap harinya. Hal tersebut didasarkan pada animo pengguna jasa layanan transportasi umum berbasis bus rapid transit (BRT) ini yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu kebutuhan warga Jakarta terhadap angkutan malam hari juga sangat tinggi. Namun sebelum penambahan jam operasi ini diberlakukan, Dishub DKI akan melakukan kajian terhadap usulan tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan akan memberikan dukungan positif terhadap usulan DPRD DKI tersebut. Namun bukan berarti usulan ini langsung diberlakukan di lapangan.

Sebab hal itu harus dilakukan kajian mendalam terlebih dulu, sesuai dengan prosedur yang ada. Maksudnya agar tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan penambahan jam operasi busway yang saat ini masih beroperasi hingga pukul 22.00.

“Meski kita mendukung secara positif, tapi Dishub tidak berani mengambil tindakan sembarangan. Karena kita harus melakukan kajian terlebih dahulu dengan melibatkan Badan Layanan Umum Transjakarta yang menjadi pengelola Bus Ttransjakarta,” kata Udar Pristono usai mengikuti acara Tasyakuran dan Do`a bersama dalam rangka HUT ke-483 Kota Jakarta Tahun 2010 di halaman Balaikota DKI, Sabtu (19/6).

Hal-hal yang perlu dikaji antara lain, tingkat permintaan masyarakat dalam menggunakan Bus Transjakarta pada malam hari serta angka penumpang yang akan menggunakan bus tersebutt hingga pukul 24.00.
Selain itu, juga akan dikaji kesanggupan BLU Transjakarta untuk menyediakan armada bus di malam hari dan biaya operasional yang pasti akan bertambah. Setidaknya kajian ini untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan di lapangan.

Maksudnya jangan sampai armada yang disediakan di malam hari cukup banyak namun ternyata penumpangnya sangat sedikit. Jika hal ini terjadi maka akan menambah beban operasional BLU. Sehingga kajian penambahan jam operasional busway hingga pukul 24.00 ini digunakan untuk meneliti efektifitas dan efisiensi penerapan kebijakan tersebut.

Terkait angkutan malam hari (amari), Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DKI, Hendah Sunugroho, menerangkan, DKI Jakarta telah mempunyai amari meskipun belum menyeluruh. Amari hanya ada di terminal-terminal besar seperti Blok M, Pulogadung, Kalideres, Kampung Rambutan dan Grogol. “Pengadaan amari merupakan kebijakan dari setiap perusahaan angkutan. Biasanya armada bus amari dioperasikan jika ada penumpangnya,”kata Hendah.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar jam operasi Bus Transjakarta ditambah hingga pukul 24.00 WIB. Hal ini disebabkan banyak warga ibukota yang tetap beraktivitas pada waktu malam hari, sedangkan tingkat keamanan dan kenyaman transportasi yang ada saat ini dirasa belum memadai.

Seperti yang disampaikan anggota Komisi B DPRD DKI, Nur Afni Sajim, bahwa sebagai kota yang memiliki mobilitas tinggi, sudah sepatutnya Pemprov DKI menyediakan angkutan malam hari hari yang aman dan nyaman. Salah satunya melalui penambahan jam operasi busway hingga pukul 24.00. “Konsekuensinya masyarakat diharapkan dapat menerima kompensasi tersebut dengan membayar tarif yang lebih mahal dibandingkan jam operasional regular,” katanya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi B lainnya, Aliman Aat, yang mengatakan bahwa sebagai kota jasa, Jakarta juga sudah sepatutnya memberikan layanan transportasi malam hari kepada warganya. “Agar warga Jakarta yang beraktivitas hingga pukul 24.00 bisa dengan aman dan nyaman menggunakan transportasi umum menuju rumah masing-masing,” kata Aliman. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Dishub Akan Kaji Penambahan Jam Operasi Busway