Kamis, 29 Juli 2010

Perempuan Pengguna Narkoba Meningkat


Informasi terbaru Perempuan Pengguna Narkoba Meningkat JAKARTA, MP - Tingginya peredaran narkoba dan psikotropika di kalangan perempuan, mengakibatkan jumlah pengguna barang haram tersebut meningkat. Bahkan, berdasarkan data Badan Narkotika Kota (BNK), jika pada 2009 dari 993 pengguna narkoba yang ditangkap, 40 orang adalah perempuan.

Hingga pertengahan 2010 dari 400 pengguna narkoba yang ditangkap, jumlahnya meningkat menjadi 50 orang. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah hingga akhir tahun 2010.

Kasubag Refresif BNK Jakarta Pusat yang juga Wakasat Narkoba Polres Jakarta Pusat, AKP Santoso, menyebutkan, dari hasil razia BNK bersama Polres Jakarta Pusat selama tahun 2009 dengan jumlah 993 tersangka, 3 di antaranya produsen, 50 persen bandar, sisanya merupakan pengedar merangkap pemakai. Sebanyak 40 orang pemakai di antaranya perempuan.

“Data ini menunjukkan secara perlahan tapi pasti banyak kaum perempuan yang terjerat penyalahgunaan narkoba. Penyebabnya diperkirakan mereka diperalat warga negara asing (WNA),” ungkapnya, saat acara peningkatan pemahaman hukum bagi kalangan pelajar SMA dan SMK se-Jakarta Pusat, di kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Kamis (29/7).

Santosa menduga, penyalahgunaan ini diawali ketidaktahuan kaum perempuan, ditambah kondisi keluarga yang kurang mampu menjadi penyebab utama keterlibatan dengan barang terlarang tersebut. Terlebih, para WNA kulit hitam banyak yang bermukim di lingkungan padat, dan mereka mengiming-imingi dan menawari berbagai kebutuhan dan akhirnya dijadikan kurir. “Setelah itu, jadilah perempuan ini pemakai sekaligus merangkap pengedar,” paparnya.

Santoso menyebut, dari 44 kelurahan di Jakarta Pusat, 10 kelurahan di antaranya dikategorikan kawasan merah peredaran narkoba meliputi, Tanahtinggi, Galur, Kampungrawa, Karanganyar, Kartini, Kemayoran, Bungur, Petojoutara, Petojoselatan, dan Duripulo. “Sementara daerah Kampungbali dan Kebonmelati, Tanahabang yang dulu merupakan zona merah peredaran narkoba, saat ini sudah terlepas dari predikat itu,” kata Santoso. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang Perempuan Pengguna Narkoba Meningkat

DKI Antisipasi Pengalihan Hak Sewa Rusun


Informasi terbaru DKI Antisipasi Pengalihan Hak Sewa Rusun JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana lebih memperketat penyeleksian calon penghuni rusun susun (rusun) di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyelewengan pengalihan hak sewa rusun terhadap orang lain dengan memberikan harga sewa jauh lebih besar dibanding harga sewa yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga tujuan pembangunan rusun untuk membantu warga yang belum memiliki rumah dapai tercapai.

Rencana itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Pemprov DKI Jakarta, Agus Subardono usai menjadi pembicara dalam seminar sehari bertema, "Mekanisme Pemanfaatan Rumah Susun", di salah satu hotel berbintang di kawasan Tanahabang, Jakarta Pusat, Rabu.

Dia menegaskan, aturan itu akan berlaku bagi para penghuni rusun, khususnya mereka yang tinggal di rusun milik Pemprov DKI Jakarta. Pengetatan hak hunian meliputi siapa saja yang berhak menghuni rusun dan mengenai jangka waktu hunian rusun. “Ini harus dilakukan. Karena kami tidak ingin lagi menerima laporan tentang adanya penyelewengan yang dilakukan penghuni rusun,” ujar Agus.

Dijelaskannya, ke depan para penghuni rusun akan dibagi menjadi dua, yakni warga terprogram dan warga umum. "Tergetnya warga terprogram yang meliputi, masyarakat yang terkena penertiban seperti pelebaran jalan atau penertiban bantaran kali atau warga umum yang merupakan warga yang memiliki penghasilan rendah," kata Agus.

Target penghuni yang masuk dalam kategori warga terprogram dan warga umum nantinya akan diseleksi dan wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan Pemprov DKI Jakarta, berupa penyerahan fotokopi KTP, KK, foto diri, dan surat perjanjian di atas materai yang nantinya akan menentukan di blok, lantai, serta unit mana warga itu akan tinggal.

Mekanisme penyeleksian penghuni rusun sederhana dilakukan menyusul adanya penyelewengan kepemilikan atau penghuni yang dengan sengaja memindahkan hak sewanya kepada orang lain. Mereka memberikan harga yang tinggi dari harga yang sudah ditentukan. Bahkan sasaran rumah susun yang seharusnya digunakan warga yang membutuhkan beralih pada warga mampu yang berpenghasilan di atas rata-rata.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memberikan subsidi pengelolaan rumah susun sewa berdasarkan perhitungan harga sewa rumah susun tahun ini. Berdasarkan penghitungan, harga sewa normal per unit sebesar Rp 762.618. Sementara harga sewa bersubsidi terhadap unit rumah susun terdapat dua alternatif yang dibedakan oleh besaran subsidi yang diberikan yakni besaran subsidi sebesar 45 persen dengan harga sewa sebesar Rp 419 ribu dan subsidi 60 persen dengan harga sewa yang diberikan sebesar Rp 305 ribu.

Agus menambahkan, hingga kini pihaknya masih saja menemukan kendala dalam pengelolaan rusun seperti, kurang disiplinnya para penghuni yang tidak mematuhi segala kewajiban yang dibebankan serta rendahnya tingkat kesadaran penghuni dalam melaporkan dan mencatat segala kegiatan masuk dan keluarnya penghuni kepada pengelola.

Untuk mengatasinya, lanjut Agus, pihak pengelola kerap melakukan sosialisasi tertib penghuni, melaksanakan penertiban melalui teguran, peringatan serta pemanggilan, melaksanakan pengosongan dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemeliharaan dan oprasional rumah susun.(red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang DKI Antisipasi Pengalihan Hak Sewa Rusun

Selasa, 27 Juli 2010

Tiket KA Lebaran H-7 Dapat Dipesan


Informasi terbaru Tiket KA Lebaran H-7 Dapat Dipesan JAKARTA, MP - Tiket kereta api kelas eksekutif dan bisnis untuk perjalanan ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada H-7 lebaran sudah dapat dipesan mulai hari Selasa (27/7) kemarin. "Mulai hari ini, masyarakat yang mau memesan tiket kereta api, silakan langsung menghubungi call center kami atau agen-agen tiket KA terdekat," kata Kepala Humas PT KA Daerah Operasional I, Mateta Rizalulhaq di Jakarta.

Mateta mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kisaran harga tiket yang diberlakukan PT KA untuk masa mudik lebaran, karena kalaupun terjadi kenaikan, tarifnya tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Sebab kenaikan harga tiket sudah mempertimbangkan inflasi dan kondisi perekonomian saat ini. Kenaikan tidak terlalu tinggi," katanya.

Mateta memastikan jumlah armada kereta api aman, PT KA Daops I telah menyiapkan lokomotif dengan jumlah memadai.

Jumlah kereta yang disiapkan sebanyak 188 yang terdiri kelas eksekutif 29 kereta bisnis 21 kereta dan ekonomi 82 kereta.

Seluruh kereta ini akan melayani perjalanan dari Stasiun Jakarta Kota, Gambir, Tanah Abang, Senen, dan Jatinegara.

"Persiapan juga sudah dilakukan di seluruh stasiun besar, jadi kami tinggal tunggu hari H-nya," katanya.

Sementara itu, untuk pembukaan posko, tahun ini tidak lagi dimulai pada H-10 seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan H-7. Itu dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan, karena diprediksi pengguna jasa KA mulai penuh pada H-6.

"PT KA juga akan meningkatkan patroli atau pengawasan rel KA. Untuk lebaran kali ini, ada tiga kali pemeriksaan mulai dari tengah malam, pemberangkatan pertama dan pemberangkatan terakhir," katanya.

Sementara itu, untuk kawasan rawan bencana, PT KA juga menempatkan petugas atau tim khusus yang selalu bersiaga 24 jam di sana, sehingga bila terjadi sesuatu mereka dapat segera menyampaikan pemberitahuan ke pusat informasi. (red/*mi) Tinggalkan komentar anda tentang Tiket KA Lebaran H-7 Dapat Dipesan

Tiga Solusi Atasi Kemacetan Jakarta


Informasi terbaru Tiga Solusi Atasi Kemacetan Jakarta JAKARTA, MP - Untuk mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah ibu kota, sepertinya tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi massal seperti bus rapid transit (BRT) melalui busway dan mass rapid transit (MRT). Akan tetapi, upaya ini harus disinergiskan dengan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan serta pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Kota Jakarta.

Saat ini, daya dukung infrastruktur jalan DKI hanya mampu menampung 1,05 juta kendaraan. Sebab, panjang jalan yang dimilik kota Jakarta adalah sepanjang 7.650 kilometer dan luas jalan seluas 40,1 kilometer atau sekitar 6,2 persen dari luas wilayah DKI Jakarta. Sementara pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun.

Berdasarkan data yang dimiliki Polda Metro Jaya, pada tahun 2009 lalu, jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai 7,5 juta unit atau meningkat dari tahun 2008 yang mencapai 6,7 juta unit. Kemudian, jumlah angkutan umum di tahun 2009 mencapai 859 ribu unit atau meningkat dari tahun 2008 yang hanya sebanyak 847 ribu unit. Begitu juga dengan jumlah kendaraan pribadi mobil di tahun 2009 sebanyak 2,11 juta unit atau meningkat dari tahun 2008 yang mencapai 2 juta unit.

Sedangkan tahun ini, pertambahan kendaraan di Jakarta sekitar 1.117 kendaraan per hari, terdiri dari 220 mobil dan 897 sepeda motor. Total kebutuhan perjalanan di DKI Jakarta sebanyak 20,7 juta perjalanan per hari. Kemudian total jumlah kendaraan bermotor yang melintasi jalan di DKI Jakarta sekitar 5,8 juta unit, terdiri dari kendaraan pribadi sebanyak 5,7 juta unit (98,5%) dan angkutan umum 88.477 unit (1,5%).

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, Kota Jakarta mempunyai permasalahan berat yang harus segera diselesaikan, yakni masalah kemacetan lalu lintas. Sehingga, Pemprov DKI harus mencari berbagai upaya untuk mengurai kemacetan dan menghilangkannya dari wajah ibu kota ini.

Untuk mengatasi dan mengurai kemacetan yang diakibatkan pertumbuhan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua yang semakin pesat, tidak bisa hanya diserahkan pada pembangunan, pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi massal. “Kita tidak hanya bisa mengandalkan peningkatan pelayanan transportasi umum, pengembangan busway yang berbasis BRT dan pembangunan MRT di kota Jakarta,” kata Azas Tigor di Jakarta, Selasa (27/7) lalu.

Jika hanya mengandalkan pengembangan transportasi massal, dipastikan upaya mengatasi kemacetan tidak akan terselesaikan sama sekali. Sebab, saat beroperasi melayani warga Jakarta, transportasi massal ini membutuhkan jaringan jalan yang baru dan tidak bisa menggunakan jaringan jalan yang sudah ada. Karena beban jaringan jalan eksisting sudah terlampau berat menampung jumlah kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum yang setiap hari terus bertambah banyak.

Untuk itu, lanjutnya, upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta diperlukan tiga upaya yang sinergis dan harus dilakukan secara bersamaan. Yaitu, harus dilakukan pengembangan, pembangunan dan peningkatan layanan transportasi massal, pembangunan jaringan jalan baru, dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

“Jaringan jalan baru juga harus dibuat untuk mengatasi pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi yang bertambah banyak. Saat ini perbandingan pertumbuhan keduanya yaitu satu berbanding sembilan persen untuk kendaraan pribadi,” ujarnya.

Artinya, setiap hari pertumbuhan kendaraan bermotor seperti sepeda motor bisa mencapai 800-900 unit per hari, sedangkan mobil mencapai 300 unit per hari. Sehingga kalau tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan, kemacetan juga tidak akan teratasi dengan baik. Meski transportasi massal dan pembangunan jaringan jalan baru sudah dilakukan, namun Pemprov DKI tidak melakukan pengendalian penggunan kendaraan pribadi, kemacetan juga tidak bisa diuraikan.

“Jadi, ketiganya harus dilakukan secara beriringan, tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja. Mengingat kebutuhan ketiganya sudah sangat mendesak,” tegasnya. Ia mendukung rencana Pemprov DKI yang akan membangun jaringan jalan baru dengan konsep jalan susun atau vertikal ke atas. Jika ada yang mengatakan pembangunan jalan baru akan menimbulkan kemacetan baru, Tigor mengingatkan, dalam sebuah pembangunan jalan dipastikan akan ada konsultan pendamping yang akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, penyelesaian masalah kemacetan jangan hanya diserahkan ke tangan Pemprov DKI. Akan tetapi pemerintah pusat juga harus turut bertanggungjawab menyelesaikan masalah kemacetan karena kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. (red/*bj)
Tinggalkan komentar anda tentang Tiga Solusi Atasi Kemacetan Jakarta

Senin, 19 Juli 2010

Satpol PP Ambil Alih Pengelolaan Monas


Informasi terbaru Satpol PP Ambil Alih Pengelolaan Monas JAKARTA, MP - Menyusul insiden pemerasan serta pelecehan seksual yang dilakukan dua oknum anggota Satpol PP di kawasan Monas, Sabtu (17/7) lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat mengambil langkah tegas.

Selain merekomendasikan pemecatan dengan tidak hormat terhadap kedua oknum Satpol PP itu, Pemprov DKI juga berniat mengambil alih komando pengelolaan Monas yang saat ini dipegang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monas. Nantinya, komando pengelolaan Monas akan berada dibawah kendali Satpol PP DKI Jakarta.

Seperti diketahui, selama ini pengelolaan Monas termasuk keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan Monas berada di bawah kendali UPT Monas. Anggota Satpol PP yang bertugas di kawasan tersebut hanya diperbantukan saja.

Hal itu rupanya berdampak pada pengawasan di kawasan Monas termasuk kedisiplinan anggota Satpol PP yang diperbantukan di Monas menjadi menurun drastis. Contohnya, kawasan Monas yang seharusnya tutup untuk umum pada pukul 23.00 tidak kunjung ditutup oleh UPT, akibatnya kejadian masuknya dua pasangan muda-mudi untuk memadu kasih di Taman Monas sekitar pukul 02.30 bisa terjadi. "Kita akan mengambil alih kendali pengelolaan Monas dari UPT Monas," ujar Effendi Anas, Kepala Satpol PP DKI Jakarta.

Selama di bawah kendali UPT Monas, kata Effan, sapaan akrabnya mengatakan, pengawasan kawasan Taman Monas khususnya pengawasan keamanan dan ketertiban bisa dibilang menurun. Kejadian pemerasan sudah terjadi sebanyak dua kali. Pertama berlangsung pada 2008, dilakukan oleh dua orang anggota Satpol PP yang diperbantukan di Monas. Saat itu, tindakan tegas sudah dilakukan dengan pemecatan.

Terakhir, kejadian yang nyaris sama, namun kali ini disertai pelecehan terjadi pada Sabtu (17/7) lalu yang juga melibatkan dua anggota Satpol PP. "Kedisiplinan penjagaan di bawah kendali UPT sangat menurun," ucapnya.

Untuk itu, rencananya Satpol PP DKI Jakarta akan mulai mengambil alih kendali kawasan Monas pada Selasa (20/7) hari ini. Selanjutnya, pihaknya akan meningkatkan kedisiplinan para anggotanya yang bertugas di kawasan Monas. Apabila selama ini gerbang Monas tetap terbuka pada tengah malam, akan langsung ditutup dan pengunjung tidak diperbolehkan masuk. "Kita akan mulai mengambil kendali Monas hari ini," tegasnya.

Terkait peristiwa pemerasan disertai pelecehan yang terjadi akhir pekan lalu, Effan menjelaskan, kedua oknum anggota Satpol PP yang melakukan tindakan tidak senonoh itu sudah pasti dipecat, hanya tinggal menunggu masalah proses dan waktunya saja. Ia mengungkapkan, pihaknya tidak akan pernah mentolelir tindakan-tindakan seperti itu.

Ia menambahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang isinya surat permohonan pemecatan terhadap kedua oknum tersebut. Dalam surat permohonan pemecatan, turut dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian serta bukti penahanan dari kepolisian. Saat ini, Sekda tengah membentuk tim yang terdiri dari inspektorat, biro hukum, dan BKD untuk melakukan pemeriksaan. "Baru setelah semuanya selesai, kedua oknum itu resmi diberhentikan," tandasnya. (red/*bjc) Tinggalkan komentar anda tentang Satpol PP Ambil Alih Pengelolaan Monas

Rabu, 14 Juli 2010

550 Petugas Dikerahkan 'Buru' Pengemis


Informasi terbaru 550 Petugas Dikerahkan 'Buru' Pengemis JAKARTA, MP - Rencana Pemprov DKI menggelar razia para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sepanjang Ramadhan 1431 H nanti agaknya bukan gertak sambal belaka. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani masalah tersebut, mulai hari ini hingga sepekan ke depan digelar razia terhadap pengemis. Dalam tahap awal ini, Pemprov DKI akan menerapkan cara-cara persuasif. Yakni, menyampaikan imbauan melalui pemasangan spanduk, menginformasikan melalui mobil pengeras suara, pembagian selebaran, dan berbicara langsung dengan para pengemis.

"Kita memulai razia tahap pertama dengan cara-cara persuasif," kata Effendi Anas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Dalam razia tahap pertama ini, pihaknya belum akan menangkap para pengemis yang menjalankan aksinya. Petugas hanya meminta kepada pengemis untuk mengakhiri aktivitas mereka dengan kesadaran sendiri. Dipilihnya pendekatan persuasif ini, karena petugas tidak mau serta merta represif. Sebab jika petugas langsung represif dan menangkap, dapat dipastikan semua panti sosial akan penuh oleh pengemis.

Effendi Anas menjelaskan, dalam mendukung suksesnya kegiatan ini, pihaknya mengerahkan sebanyak 550 petugas gabungan, terdiri dari Satpol PP, Dinas Sosial dan petugas Kepolisian. Mereka menjalankan tugasnya di lima wilayah ibu kota, utamanya di sejumlah titik yang setiap hari menjadi sasaran empuk atau tempat beroperasinya pengemis. Seperti di tempat-tempat keramaian, terminal, trotoar jalan, dan pasar.

Pendekatan persuasif ini merupakan bagian dari perubahan kultur Satpol PP DKI Jakarta. Rencananya pendekatan persuasif ini akan digelar selama satu pekan. Selanjutnya akan diadakan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika para pengemis tetap melakukan aktivitasnya dan tidak mengindahkan peringatan, seluruh petugas gabungan yang dikerahkan ke lapangan ini akan menggunakan cara yang lebih tegas. Hal ini diperlukan demi menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Caranya dengan menangkap dan mengirimkan ke panti sosial," tuturnya.

Terkait penanganan terhadap sindikat pegemis yang kerap mengkoordinir dan mengeksploitasi anak-anak di bawah umur, serta memberikan obat tidur dosis tinggi, Anas mengemukakan akan menyerahkan kepada polisi untuk menindaknya sesuai hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan sindikat pengemis itu, tergolong kegiatan kriminal dan akan diberi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. "Selain itu, mereka juga bisa dikenai tuduhan perdagangan anak," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Kian Kelana, mengungkapkan, telah menyiapkan sebanyak lima panti untuk menampung dan melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Masing-masing adalah Panti Balita di Ceger, Jakarta Timur untuk menampung korban eksploitasi yang berusia 5 tahun ke bawah.

Kemudian Panti Asuhan Anak di Durensawit dan di Klender, Jakarta Timur. Kedua panti ini khusus untuk menampung anak-anak berusia 5-12 tahun. Selain itu ada juga Panti Asuhan Anak Remaja di Cengkareng, Jakarta Barat dan di Durensawit, Jakarta Timur untuk menampung anak-anak yang berusia 12-18 tahun. "Anak-anak korban eksploitasi akan ditampung di panti-panti tersebut," ujarnya. (red/*bjc) Tinggalkan komentar anda tentang 550 Petugas Dikerahkan 'Buru' Pengemis

Senin, 12 Juli 2010

Jalur MRT Dilengkapi 12 Stasiun


Informasi terbaru Jalur MRT Dilengkapi 12 Stasiun JAKARTA, MP - Komitmen Pemprov DKI menjadikan Mass Rapid Transit (MRT) sebagai transportasi publik yang nyaman, akan segera direalisasikan seiring dibangunnya konstruksi MRT pada 2012 mendatang. Angkutan massal yang rencananya memiliki rute Lebakbulus-Dukuhatas sepanjang 14,5 kilometer juga akan dilengkapi 12 stasiun, meliputi 8 stasiun layang dan 4 stasiun bawah tanah, serta satu depo yang terletak di Lebakbulus, Jakarta Selatan.

8 stasiun layang menyebar di Lebakbulus, Fatmawati, Jl Cipete Raya, Jl Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, dan Senayan. Sedangkan 4 stasiun bawah tanah terletak di sepanjang Istora Senayan, Bendunganhilir, Setiabudi, dan Dukuhatas.

“Nantinya MRT dapat mengangkut sebanyak 300 ribu penumpang per hari. Dengan jarak tempuh selama 28 menit dari Lebakbulus menuju Dukuhatas. Selain itu, MRT juga dapat mengurangi CO-2 sebanyak 30 ribu ton pada 2020 mendatang. Bahkan, moda transportasi ini juga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi bagi warga yang dilewatinya," ungkap Hasyim Duski, perwakilan PT MRT saat sosialisasi di kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan.

Untuk pembangunan jalur MRT sendiri, Pemkot Administrasi Jakarta Selatan juga telah membebaskan lima bidang tanah di Lebakbulus. Rencananya, pada 2010 ini pembebasan tanah di sekitar lebak bulus akan diselesaikan. Serta beberapa bidang tanah di Pondokpinang dan Cilandakbarat. Di Kecamatan Cilandak, bidang tanah yang akan dibebaskan yakni 146 bidang tanah dengan 75 orang pemilik di Kelurahan Gandariaselatan dan 101 bidang tanah dengan 101 pemilik di Kelurahan Cipeteselatan.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mangara Pardede, mengatakan sosialisasi telah dilakukan pihaknya sejak 2008 silam. Namun sosialisasinya secara bertahap. Untuk warga yang berada di koridor antara SPBU Fatmawati dan ITC Fatmawati merupakan yang pertama kali. "Kalau yang di rute ini memang baru pertama kali," jelas Mangara.

Rencananya, sepanjang rute yang dilewati MRT akan ada pembebasan tanah. Karena berdasarkan studi yang dilakukan lebar jalan yang diperlukan untuk pembuatan jalur MRT ini yakni 22 meter. Sedangkan beberapa ruas jalan di sepanjang Jl Fatmawati hingga Jl Panglima Polim memiliki lebar kurang dari 22 meter. "Warga yang terkena pelebaran paling hanya akan terkena sekitar 1-2 meter saja," ujarnya.

Namun untuk pembangunan stasiun lebar yang diperlukan lebih dari 22 meter, sehingga perlu ada pembebasan lahan yang lebih luas yakni 10 meter di sisi kiri dan kanan. "Kalau yang letaknya pas dengan stasiun baru pembebasan lahannya akan lebih banyak lagi,” terangnya.

Anggaran yang disediakan untuk pembebasan lahan pada APBD 2010 ini sebanyak Rp 60 miliar. Harga untuk lahan yang akan dibebaskan nantinya berdasarkan musyawarah dan kesepakatan yang dibuat oleh Pemkot Administrasi Jakarta Selatan dengan warga yang terkena pembebasan. "Untuk harga pembebasannya nanti berdasarkan kesepakatan. Harganya juga bervariasi. Semakin ke arah Blok M akan semakin mahal," tandasnya. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang Jalur MRT Dilengkapi 12 Stasiun

PRJ Capai Transaksi Rp 3,1 Triliun


Informasi terbaru PRJ Capai Transaksi Rp 3,1 Triliun JAKARTA, MP - Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang berlangsung sejak 10 Juni-11 Juli 2010, ternyata tidak hanya sukses dari sisi hiburan. Tapi, juga sukses dari sisi ekonomi. Betapa tidak, dari event yang berlangsung selama 32 hari penuh itu, tercatat transaksi ekonomi hingga mencapai Rp 3,1 triliun, atau mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 2,64 triliun. Begitu pun dengan jumlah pengunjung PRJ selama sebulan lebih ini juga meningkat hingga 3,5 juta pengunjung, dibandingkan tahun lalu yang hanya 3,1 juta pengunjung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan, penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2010 dinilai telah berjalan dengan baik, aman, tertib, dan lancar. Dia juga menilai penyelenggaraan PRJ lebih lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Ditinjau dari segi apa pun, PRJ tahun ini lebih baik. Bisa dilihat dari kenaikan jumlah pengunjung dan jumlah transaksi jual beli. Semuanya meningkat,” kata Prijanto.

Prijanto berharap penyelenggaraan PRJ tahun depan bisa lebih baik lagi, dengan melibatkan lebih banyak lagi industri kreatif masyarakat, tidak hanya dari Kota Jakarta saja melainkan dari Sabang hingga Merauke. Tidak hanya itu, Prijanto mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, dan juga para pengunjung PRJ atau Jakarta Fair 2010. Sebab mereka telah berpartisipasi membuat penyelenggaraan ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. “Dengan mengucap syukur alhamdulillah, Jakarta Fair Kemayoran 2010 saya nyatakan ditutup,” ujar Prijanto yang disambut dengan pesta kembang api.

Direktur Jakarta International Expo (JIExpo), Slamet Suprijadi, mengatakan, penyelenggaraan PRJ yang berbarengan dengan Piala Dunia 2010 tidak menyurutkan langkah warga Jakarta untuk mendatangi PRJ. “Buktinya daya tarik JFK tak kalah dengan event berskala internasional tersebut. Terlihat dari jumlah pengujung JFK tetap mengalami peningkatan dan total transaksi jual beli pun melonjak,” katanya.

Padahal hanya sekitar 70 persen pengunjung yang membayar tiket masuk. Sedangkan 30 persen lainnya merupakan pengunjung yang tanpa tiket masuk seperti para manula, yatim-piatu, anggota TNI Polri, dan masyarakat yang tidak mampu. JFK tahun ini juga diikuti 2.500 peserta terdiri dari kalangan dunia usaha, delegasi pemerintah provinsi dan kabupaten dari seluruh Indonesia. Di antaranya, sebanyak 1.500 stand yang menempati 13 zona merupakan hasil produksi industri kecil, UKM, dan koperasi.

Presiden Direktur PT JIExpo, Hartati Murdaya, mengatakan PRJ tahun ini berkembang dengan sangat pesat. Itu mencerminkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya DKI Jakarta, yang tetap bergerak secara positif di tengah pemulihan dampak krisis ekonomi global. “Ini juga menunjukkan ekonomi kita terus bergerak naik. Event PRJ ini sangat positif karena bisa membantu mengurangi kemiskinan. Harusnya karena positif, event ini bisa dilaksanakan di kota lain di seluruh Indonesia agar pertumbuhan ekonomi daerah bisa merata dan memberi kesempatan bagi UKM dan sektor usaha kecil lainnya untuk mengembangkan perusahaannya," tandasnya. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang PRJ Capai Transaksi Rp 3,1 Triliun

Kamis, 08 Juli 2010

DKI-Polda Komit Bersama Membenahi Angkutan Umum


Informasi terbaru DKI-Polda Komit Bersama Membenahi Angkutan Umum JAKARTA, MP - Pembenahan angkutan umum menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan krusial di sektor transportasi publik. Untuk mewujudkan komitmen itu Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya di bawah Kapolda baru Irjen (Pol) Timur Pradopo tidak hanya melanjutkan rintisan kerja sama yang sebelumnya dilakukan di masa Kapolda Metro dijabat Irjen (Pol) Wahyono. Tapi, juga terkait penanganan angkutan umum di DKI Jakarta, khususnya peningkatan kualitas pelayanan bus Transjakarta.

“Upaya Pemprov DKI mensterilkan jalur busway memerlukan bantuan dari Polda Metro Jaya,” ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta usai menerima Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Timur Pradopo di Balaikota DKI, Kamis (8/7).

Penanganan angkutan umum menjadi bahasan penting. Sebab, angkutan umum adalah salah satu sektor penting yang menuntut kerjasama kedua pihak dalam penanganannya. Terlebih, angkutan umum adalah salah satu yang dituntut masyarakat Jakarta untuk lebih baik.

"Lebih spesifiknya, dalam rangka penangamanan angkutan umum antara Polda Metro dan Dinas Perhubungan DKI telah ada kerja sama khusus. Namun secara teknis dan operasinya, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan," ucapnya.

Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Timur Pradopo, mengungkapkan, sinergi kedua belah pihak dalam pembangunan Jakarta tidak bisa dipisahkan. Dia berharap, kerja sama antara keduanya akan semakin baik di masa mendatang demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Jakarta. "Kita berharap kerja sama ini terus berlanjut di masa mendatang," tandasnya. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang DKI-Polda Komit Bersama Membenahi Angkutan Umum