Minggu, 30 Mei 2010

Planetarium dan Observatorium Targetkan PAD 1,3 Triliun


Informasi terbaru Planetarium dan Observatorium Targetkan PAD 1,3 Triliun JAKARTA, MP - Setelah proyektor pemutaran teater bintang diganti dengan model baru yakni tipe universarium IX buatan Jerman, kini Planetarium dan Observatorium Jakarta, banjir pengunjung. Sebelumnya proyektor yang digunakan adalah tipe universarium MVIII buatan Carl Zeiss Jerman, sering rusak sehingga mengecewakan pengunjungnya. Kini satu-satunya sarana pendidikan dan wisata ilmiah tentang astronomi di Indonesia ini setiap harinya dikunjungi oleh 320 â€" 400 an pengunjung. Tak heran jika pihak pengelola menargetkan retribusi yang disetorkan ke kantor kas daerah atau PAD 2010 mencapai Rp 1,3 Triliun. Target tersebut diyakini akan tercapai mengingat perolehan retribusi Januari â€"Mei 2010 sudah mencapai Rp 650 juta. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga sesuai target.

“Kami optimis, target perolehan retribusi Rp 1,3 triliun pada tahun 2010 ini dapat tercapai. Apalagi setiap harinya jumlah pengunjung terus bertambah. Kami juga selalu jemput bola, mendatangi sekolah-sekolah baik di Jakarta maupun provinsi lain, agar mereka mau berkunjung ke Planetarium dan Observatorium Jakarta ini,” terang Delly Indirayati, Kepala UPT Planetarium dan Observatorium Jakarta, Minggu (30/5).

Setiap hari, kecuali hari Senin, pihak pengelola memutar pertunjukan empat hingga lima kali teater bintang atau simulasi penampakkan benda-benda dan peristiwa langit dengan menggunakan starball. Pertunjukkan di Planetarium tidak hanya memperlihatkan langit pada satu tempat di bumi saja, namun keadaan langit juga dapat dirubah menurut waktu, sehingga alat atau proyektor dapat menunjukkan massa yang telah lampau maupun yang akan datang.

Pertunjukkan untuk rombongan siswa sekolah, dikemas sedemikian rupa yang dikaitkan dengan pelajaran geografi, fisika, meteorologi dan astronomi, sesuai dengan kurikulum sekolah. Materi pertunjukan untuk siswa SD dan SMP, hampir sama yakni meliputi pengenalan benda-benda langit, perubahan fase bulan, gerhana matahari, gerhana bulan, gerak semu matahari planet-planet, bumi sebagai planet, tata surya, bintang, galaksi bimasakti dan galaksi lainnya.

“Kami juga merubah paradigma, yakni pengunjung yang datang pantang kami tolak. Yakni untuk menyiasati ruangan penuh saat pertunjukkan berlangsung maka pengunjung yang telah datang kami ajak untuk nonton pada jam pertunjukkan berikutnya. Sehingga mereka tidak kecewa karena masih dapat nonton pertunjukan walau waktunya agak sedikit lama,” katanya.

Untuk melihat pertunjukan berdurasi 50 menit itu, pengunjung hanya perlu membayar tiket Rp 3.500 untuk anak-anak dan Rp 7.000 untuk dewasa. Untuk jadwal pertunjukan setiap hari yaitu pukul 09.30, pukul 11.00, pukul 13.30, dan pukul 15.30. Namun jika jumlah pengunjung berikutnya cukup banyak, maka pertunjukan akan ditambah jamnya yakni pada pukul 17.00,

Media yang dijadikan pertunjukan adalah kubah setengah lingkaran dengan diameter 22 meter. Untuk dapat menontonnya maka pengunjung harus duduk di kursi yang telah tersedia. Namun posisi duduknya tidak bisa tegak mengingat kubah berada persis di atas kepala pengunjung. Agar terlihat enjoy, maka pengunjung harus merebahkan diri, seolah sedang menatap bintang di langit. Pihak pengelola, menyediakan kursi sebanyak 150-an untuk setiap pertunjukan. Saat ini pertunjukan tentang astronomi yang tengah diputar adalah berjudul “Tata Surya”. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang Planetarium dan Observatorium Targetkan PAD 1,3 Triliun

Sabtu, 29 Mei 2010

5.000 Pelanggan Air PAM Dikenai Penyesuaian Tarif


Informasi terbaru 5.000 Pelanggan Air PAM Dikenai Penyesuaian Tarif JAKARTA, MP - Tahun ini, sekitar 5.000 pelanggan air bersih di Jakarta yang termasuk dalam areal pelayanan PT Aetra Air Jakarta dan PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) segera dikenai penyesuaian kelompok tarif air. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis Air Minum Semester I, ribuan pelanggan tersebut dikategorikan layak dikenai penyesuaian kelompok tarif air dilihat dari luas bangunan, struktur atau kualitas bangunan, dan fungsi atau peruntukan bangunan.

Diperkirakan, jumlah tersebut akan bertambah hingga akhir tahun yang didasarkan oleh hasil survei yang dilakukan di lapangan kepada pelanggan yang dikategorikan dalam kelompok Rp 1.050 hingga Rp 3.550.

Corporate Communications Head PT Palyja, Meyritha Maryanie mengatakan, dari total pelanggan Palyja yang berjumlah 412 ribu pelanggan, di dalamnya terdapat 70 persen atau 288.400 pelanggan yang termasuk dalam kelompok tarif air golongan I hingga III. “Mereka membayar harga air di bawah harga produksi air baku sebesar Rp 7.500 per meter kubik,” ujar Meyritha Maryanie di Jakarta, Sabtu (29/5).

Ia merinci, dari 288.400 pelanggan itu, pelanggan yang berada di kelompok tarif air IIA1 dengan kisaran tarif Rp 1.050 per meter kubik berjumlah 80 ribu pelanggan. Kelompok pelanggan inilah yang dilakukan survei dalam bentuk sensus pelanggan untuk pembaharuan data sehingga dinilai layak mendapatkan penyesuaian kelompok tarif air.

Untuk tahun 2009, Meyritha mengungkapkan, dari hasil survei terhadap 10 ribu pelanggan, sebanyak 70 persen atau sekitar 7.000 pelanggan mengalami penyesuaian kelompok tarif atau kenaikan tarif air. Sisanya, sebanyak 30 persen atau 3.000 pelanggan, mengalami penurunan kelompok tarif bahkan terdapat pula yang tetap alias tidak mengalami penurunan maupun kenaikan tarif.

Sedangkan untuk tahun 2010, hingga bulan April, tercatat sudah 2.000 pelanggan kelompok IIA1 (Rp 1.050 per meter kubik) yang mengalami penyesuaian tarif. Sebagian besar dinilai layak dinaikkan kelompok tarifnya menjadi Rp 3.550 per meter kubik dan hanya sedikit yang dikenakan penurunan kelompok tarif air. “Jumlah tersebut akan terus bertambah, karena setiap bulannya kami melakukan sensus data pelanggan untuk melihat apakah layak mendapatkan penyesuaian kelompok. Namun, hingga April tahun ini, baru dua ribu pelanggan yang terkena penyesuaian,” jelasnya.

Dirinya menuturkan, penyesuaian kelompok tarif air kepada pelanggan berupa kenaikan golongan kelompoknya serta penurunan golongan kelompoknya. “Yang dinaikkan kelompok tarifnya bertujuan meminimalisasikan subsidi yang selama ini diberikan kepada pelanggan kelompok IIA1,” tutur Meyritha.

Sebelum dilakukan penyesuaian, lanjutnya, Palyja telah mengirim petugas ke lapangan untuk menyensus keberadaan rumah dan pemakaian air di rumah pelanggan. Selain itu, mereka juga memotret rumah pelanggan untuk dijadikan bukti penyesuaian kelompok tarif air, apakah layak dilakukan atau tidak.

“Untuk melakukan sensus atau survei di lapangan, kami membutuhkan petugas yang cukup banyak dan anggaran yang cukup besar. Kami lakukan updating data pelanggan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak,” paparnya. Setelah pelanggan setuju terhadap penyesuaian, baru dilakukan perubahan kelompok tarif air.

Sementara itu, PT Aetra Air Jakarta telah melakukan survei di kawasan Balai Pustaka, Jakarta Pusat dan kawasan Gudang Air, Jakarta Timur kepada sekitar 7.655 pelanggan. Dari jumlah tersebut, hasil survei menetapkan sekitar 3.079 pelanggan akan mengalami penyesuaian kelompok tarif air. Diantaranya 3.004 pelanggan akan dinaikkan kelompok tarif airnya dan 75 pelanggan akan diturunkan kelompok tarif airnya.

Pada umumnya, pelanggan tersebut berasal dari kelompok tarif air IIA1. Mereka dinaikkan menjadi kelompook IIA2 dengan tarif air sebesar Rp 3.550 per meter kubik. Karena luas rumah, struktur dan fungsi bangunan rumah pelanggan telah berubah menjadi lebih besar dan baik, sehingga tingkat konsumsi airnya pun meningkat.

Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, Sjahril Japarin menjelaskan, pada awal Juni, penyesuaian kelompok tarif air segera diberlakukan. Tindakan penyesuaian ini dilakukan karena dari total jumlah pelanggan Aetra sebanyak 383 ribu pelanggan, 76 persen diantaranya termasuk kelompok tarif air yang rendah atau kelompok I-III, Rp 1.050-Rp 5.500 per meter kubik. Sisanya 24 persen kelompok tarif air tinggi yakni, kelompok IV hingga VII atau Rp 6.825-Rp Rp 14.650 per meter kubik.

Khusus kelompok I dan II dengan kisaran tarif Rp 1.050 per meter kubik terdapat sebanyak 42.616 pelanggan. Dalam kelompok tersebut termasuk rumah sakit pemerintah, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang 5.000 Pelanggan Air PAM Dikenai Penyesuaian Tarif

Rabu, 26 Mei 2010

Imigrasi Tangkap 19 Wanita Asing Pekerja SPA V2


Informasi terbaru Imigrasi Tangkap 19 Wanita Asing Pekerja SPA V2 JAKARTA, MP - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM menangkap 19 wanita berkewarganegaraan asing yang bekerja di Spa V2 di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

"Kami menduga ada pelanggaran izin tinggal," kata Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, M. Husin Alaydrus beberapa saat setelah penangkapan di Jakarta, Rabu malam.

Ke-19 wanita itu berasal dari beberapa negara, yaitu China (lima orang), Thailand (empat orang), Filipina (satu orang), Vietnam (empat orang), dan Uzbezkishtan (lima orang).

Menurut Husin, ketika dilakukan penangkapan, mereka tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen keimigrasian, misalnya izin tinggal.

Mereka diduga melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, khususnya ketentuan mengenai pelanggaran izin tinggal.

Husin menegaskan, petugas imigrasi akan memeriksa warga negara asing itu, sebelum memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan.

Pemeriksaan dilakukan di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lantai tiga. Pemeriksaan dilakukan oleh beberapa petugas imigrasi di beberapa ruangan.

Sebagian besar warga negara asing itu tidak bisa berbahasa Inggris maupun Indonesia, sehingga proses komunikasi sedikit terganggu.(red/*an)
Tinggalkan komentar anda tentang Imigrasi Tangkap 19 Wanita Asing Pekerja SPA V2

Oknum Pungli Prona Akan Ditindak


Informasi terbaru Oknum Pungli Prona Akan Ditindak JAKARTA, MP - Untuk membantu masyarakat memiliki legalitas hukum atas tanah yang dimilikinya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Pusat membuat sertifikat gratis lewat Program Nasional Agraria (Prona). Karena itu, BPN Jakarta Pusat akan menindak oknum yang memungut uang secara tidak sah (pungutan liar) sebagaimana yang selama ini diresahkan warga RT 07-08 RW 01, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

"Kita tidak pernah memungut biaya apa pun pada program pembuatan sertifikat Prona. Jika ada oknum BPN Jakarta Pusat yang melakukan, akan kita tindak," ujar Ishak Djamaluddin, Kepala BPN Jakarta Pusat, Rabu (26/5).

Ishak menambahkan, pungutan dalam pembuatan sertifikat Prona di wilayah Kelurahan Kwitang dilakukan oleh pihak lain. Sebab, pembuatan sertifikat Prona seluruhnya ditanggung oleh BPN dan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Warga yang mengajukan sertifikat Prona tidak dikenakan biaya apa pun juga,” jaminnya.

Menurutnya, pengeluaran uang dari pihak warga selaku pemohon hanya saat membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada Kantor Pajak Pratama yang ada di tiap wilayah. Sedangkan, kuota pemohon sertifikat pada Program Prona 2009 untuk Kelurahan Kwitang adalah 350 sertifikat. “Selama tahun 2009 BPN Jakarta Pusat mengeluarkan total 1.465 sertifikat Prona,” jelasnya.

Sertifikat itu diberikan kepada warga yang bermukim di Kelurahan Kramat, Kelurahan Paseban, dan Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, serta Kelurahan Tanahtinggi, Kelurahan Kampungrawa, Kecamatan Joharbaru. Untuk tahun 2010, sebanyak 5 kelurahan akan mendapatkan sertifikat dalam program Prona meliputi, Kelurahan Gunungsahari Utara, Gunungsahari Selatan, Serdang, Kemayoran, dan Harapanmulia. "Kuota yang akan diberikan ada 420 sertifikat" tukasnya.

Ketua RW 07 Bambang Ismiyadi yang disebut-sebut sebagai koordinator saat dikonfirmasi mengakui, jika dirinya mengumpulkan uang Rp 250 ribu dari warga yang ingin membuat sertifikat tanah. Ia juga mengaku, panitia yang terbentuk saat itu meminta uang administrasi dari warga Rp 150 ribu. "Rinciannya untuk kas RT Rp 25 ribu, kas RW Rp 25 ribu, dan ZIS Rp 50 ribu. Adapun sisa Rp 50 ribu untuk mengurus fotokopi surat-surat dari BPN Jakpus,” bebernya.

Pihaknya juga kembali meminta uang tambahan dari warga sebesar Rp 100 ribu. Uang itu sebagai biaya transport dan konsumsi petugas yang mengukur tanah di rumah-rumah warga. “Jumlah pemohon sertifikat di Kelurahan Kwitang sendiri ada 500 pemohon, dari 350 kuota. Tapi, ada 50 pemohon tambahan lainnya merupakan limpahan dari Kelurahan Paseban,” ucapnya.

Jumlah yang diajukan akhirnya mencapai 400 orang, dan sertifikat yang telah terbit diterima warga. Sedangkan 100 pemohon sisanya rencananya akan diikutsertakan pada program Prona berikutnya.

Terkait warga lain yang mengeluh karena harus mengeluarkan uang Rp 900 ribu, itu untuk membayar biaya BPHTB. Biaya BPHTB ditentukan luas tanah yang dimiliki tiap pemohon. Bambang juga mengaku tidak bisa memenuhi keinginan warga yang meminta uangnya dikembalikan. Karena menurutnya, uang itu sudah habis untuk keperluan administrasi. "Untuk warga yang belum menerima sertifikat akan diikutkan dalam Prona 2010," tandasnya. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang Oknum Pungli Prona Akan Ditindak

Jumat, 21 Mei 2010

Dilarang Merokok Dalam Gedung di Jakarta


Informasi terbaru Dilarang Merokok Dalam Gedung di Jakarta JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo akan mengusir perokok yang merokok di dalam gedung demi menciptakan Jakarta Bebas Asap Rokok alias "Smoke Free Jakarta", program yang dicanangkan beberapa waktu lalu.

Lewat Peraturan Gubernur (Pergub) No.88/2010 yang merupakan revisi Pergub No.75/2005 tentang Kawasan Merokok, ruang merokok yang tadinya wajib dibuat oleh gedung malah dihilangkan dan para perokok "dipersilahkan" merokok di luar ruangan.

"Ngusir orang keluar lebih gampang daripada `bikin` ruangan. Ini juga terjadi di luar negeri, di Amerika, dulu bandara `disediain` tempat, tapi sekarang sudah gak boleh. Terpaksa dia merokok di luar bangunan," kata Foke (panggilan Fauzi Bowo) di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.

Foke menyatakan siap untuk menghadapi protes yang mungkin terjadi karena aturan tersebut kini juga berlaku untuk restoran atau tempat hiburan malam dimana pembagian ruangan "merokok" dan "tidak merokok" juga akan dihilangkan.

Resiko berkurangnya pengunjung tempat hiburan disebut Gubernur harus siap dihadapi namun juga harus diperhitungkan keuntungan atau "benefit" yang akan didapat bagi masyarakat secara keseluruhan.

"Itu adalah cost and benefit (biaya dan keuntungan) yang harus diperhitungkan. Benefit jangka panjang lebih banyak jika pengunjung tidak merokok daripada hanya mengharapkan penambahan pengunjung tapi menambah resiko penambahan dampat negatif dari rokok tersebut," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Peni Susanti mengatakan bahwa revisi Pergub dikeluarkan karena berdasarkan survei yang dilakukan, ruang atau kubik khusus merokok di dalam gedung tidak bisa melindungi penghuni, pekerja, dan pengunjung lain dari asap rokok.

Survei yang digelar bekerja sama dengan Swisscontact Indonesia Foundation itu menyatakan bahwa di hampir seluruh gedung yang diterapkan kawasan dilarang merokok masih ditemukan kadar nikotin di udara dalam kadar tertentu.

Misalnya di sekolah, nikotin ditemukan di 32 persen lokasi yang diukur sedangkan di rumah sakit nikotin terdeteksi di 68 persen lokasi.

"Padahal kedua tempat itu merupakan kawasan dilarang merokok total," kata Peni.

Survei lainnya menunjukkan bahwa 93 persen dari 747 responden di lima wilayah DKI Jakarta mendukung diterapkannya kebijakan 100 persen bebas asap rokok diseluruh gedung di Jakarta termasuk tempat umum dan tempat kerja. (red/*an) Tinggalkan komentar anda tentang Dilarang Merokok Dalam Gedung di Jakarta

Rabu, 19 Mei 2010

DKI Janjikan Bantuan Buat Putri Ismail Marzuki


Informasi terbaru DKI Janjikan Bantuan Buat Putri Ismail Marzuki JAKARTA, MP - Kondisi Rachmiaziah Ismail Marzuki (60), putri Ismail Marzuki yang hidup serba kekurangan mengundang keprihatinan mendalam dari Pemprov DKI Jakarta. Bagimana tidak, Rachmiaziah tidak punya rumah dan tinggal di rumah kontrakan tipe 45 di Perumahan Bappenas Blok A 12, Cinangka, Wates, Sawangan, Depok, Jawa Barat.

“Kita kemarin sudah turun langsung ke bawah. Kita juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Jawa Barat untuk memberikan bantuan kepada ibu Rachmiaziah,” ujar Budihardjo, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Rabu (19/5).

Pemprov DKI Jakarta, kata Budiharjo, tidak akan lepas tangan terhadap putri angkat Ismail Marzuki tersebut. Perhatian tetap akan diberikan, agar kehidupan anak angkat pahlawan nasional itu tidak lagi terkatung-katung tanpa tempat tinggal. "Hanya saja, dikarenakan ibu Rachmi tinggal di Depok, maka untuk santunan rumah diserahkan oleh Dinas Sosial Kota Depok," ujarnya.

Sedangkan dari Pemprov DKI bantuanya kemungkinan besar berupa uang. "Hanya saja untuk jumlahnya berapa belum ditentukan," katanya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan inventarisir ulang terhadap barang-barang peninggalan Ismail Marzuki. Setelah itu akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait termasuk ahli waris, bagaimana baiknya pengelolaan benda-benda tersebut. "Apakah mau dilelang ataukah mau dititipkan di Museum Taman Ismail Marzuki," tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Budiharjo, pada tahun 1985 barang-barang tersebut sudah dititipkan dan keluarga mendapat kompensasi. Hanya saja saat itu belum ada MoU dengan pihak kelurga dalam arti hitam di atas putih. Sehingga saat ini akan dibuat kesepakatan dengan pihak keluarga. Jika pihak keluarga menghendaki lelang, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pelelangan. Namun, jika ingin dititpkan, maka akan tetap berada di TIM. "Kita hanya ingin menjaga agar barang-barang milik pahlawan nasional tetap terjaga dengan baik," katanya.

Kepala Badan Pengelola Kesenian Jakarta (PKJ), Taman Ismail Marzuki (TIM), Teguh Widodo, mengatakan, benda-benda yang terkait erat dengan kehidupan Ismail Marzuki, saat ini masih disimpan rapih di Museum Taman Ismail Marzuki. Benda-benda itu antara lain, berupa naskah lagu Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, dan Indonesia Pusaka. Selain naskah-naskah lagu, juga ada beberapa benda lain seperti biola, akordion, jam dinding, serta album foto Ismail Marzuki. "Beberapa benda yang dititipkan di sini berupa naskah lagu-lagu seperti lagu Indonesia Pusaka, Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, serta beberapa naskah lagi yang saya lupa," jelasnya.

Namun untuk biola dan akordion, saat ini kondisinya tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk yang lain seperti kertas naskah dan album foto, masih sangat baik tersimpan. Sementara untuk royalti atas beberapa lagu-lagu peninggalan Ismail Marzuki, Teguh tidak mengetahui persis hal itu. "Soal royalti, saya kurang begitu paham ada ketentuan kadaluarsanya atau tidak," ungkapnya.

Teguh menambahkan, sejak 1 Mei 1995, TIM memberikan tunjangan kepada janda Ismail Marzuki, Zuraidah. Namun, pemberian tunjangan itu dihentikan pada September 2001 lantaran Zuraidah menetap di Malang, Jawa Timur. “Tunjangan tersebut akhirnya kita alihkan ke ibu Rachmi. Saat ibu Zuraidah meninggal, kami juga berikan santunan belasungkawa yang besarannya mencapai Rp 1 juta. Setelah ibu Zuraidah meninggal dunia tunjangan pun dihentikan,” ungkapnya.

Teguh juga menegaskan pihak TIM tidak sanggup memberikan rumah yang layak bagi Rachmiaziah lantaran terkendala masalah biaya. "Kita tidak bisa memberikan rumah yang layak. Mungkin hal itu bisa dilakukan pejabat terkait atau pejabat yang lebih tinggi," tandasnya. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang DKI Janjikan Bantuan Buat Putri Ismail Marzuki

Selasa, 18 Mei 2010

6 Kelurahan Bersaing Wakili DKI ke Tingkat Nasional


Informasi terbaru 6 Kelurahan Bersaing Wakili DKI ke Tingkat Nasional JAKARTA, MP - Setelah melalui proses penilaian selama satu bulan, enam kelurahan dari 267 kelurahan di DKI Jakarta akhirnya terpilih sebagai kelurahan terbaik mewakili masing-masing kotamadya/kabupaten dalam Lomba Kelurahan dan Evaluasi Prestasi Lurah Tahun 2010. Keenam kelurahan tersebut yakni, Kelurahan Cibubur (Jakarta Timur), Kelurahan Durikepa (Jakarta Barat), Kelurahan Tegalparang (Jakarta Selatan), Kelurahan Semperbarat (Jakarta Utara), Kelurahan Galur (Jakarta Pusat) serta Kelurahan Pulau Harapan (Kabupaten Kepulauan Seribu).

Atas prestasinya itu, keenam kelurahan akan bersaing dalam lomba kelurahan tingkat provinsi, dimana yang keluar sebagai pemenang berhak mewakili DKI Jakarta dalam lomba serupa di tingkat nasional tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Muhayat, memberikan apresiasi kepada keenam lurah yang terpilih mewakili pemerintah kota dan kabupaten masing-masing. “Saudara merupakan lurah terbaik, karena telah dinilai secara obyektif dan komprehensif oleh tim penilai berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan,” ujar Muhayat saat membuka acara Lomba Kelurahan dan Evaluasi Prestasi Kerja Lurah Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010 di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/5).

Muhayat mengungkapkan, lomba kelurahan dan evaluasi prestasi kerja lurah bertujuan meningkatkan kinerja lurah dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya dan hasil guna pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga untuk mengetahui seberapa besar peran lurah sebagai penyelenggara pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam mengatasi permasalahan di wilayahnya.

“Kita juga dapat mengetahui tingkat keberhasilan program pemerintah dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga tercipta kompetisi yang sehat dalam memajukan wilayah kelurahan sebagai sarana pembinaan pemerintahan, dan mendorong semangat kerja perangkat kelurahan untuk lebih meningkatkan penyelengggaraan tugas dan tanggung jawabnya,” jelas Muhayat.

Dia berharap, nantinya akan terpilih satu lurah terbaik yang dapat mewakili Provinsi DKI Jakarta pada ajang Lomba Kelurahan dan Evaluasi Prestasi Kerja Tingkat Nasional Tahun 2010.

Mantan Walikota Jakarta Pusat itu menyambut baik penyelenggaraan lomba yang dilakukan setiap tahun ini. Sebab, sudah tidak asing lagi bila pemerintah kelurahan adalah lini terdepan dalam memberikan layanan dan terbuka bagi masyarakat. Kedudukan kelurahan sebagai frontliner dalam penyelenggaraan pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat menuntut aparatur kelurahan merespon kebutuhan dan permasalahan di masyarakat dengan cepat. Hal ini dilandasi karena pelayanan publik merupakan salah satu tugas pemerintah.

Kelurahan dalam operasional penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, menurut Muhayat, memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, lurah menjadi ujung tombak pemerintahan dan baik buruknya pemerintahan dapat dinilai dari lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Untuk itu lurah dituntut untuk lebih mandiri, transparan, akuntabel, demokratis, dan cepat merespon segala perubahan dengan efektif.

“Gubernur sendiri berusaha melihat memahami dan memantau kondisi kelurahan sebagai frontliner dengan melakukan kunjungan kerja langsung ke kelurahan seperti, berkantor di kelurahan, monitoring pagi, dan kegiatan PSN maupun acara lain yang terkait dengan program pemerintah lainnya,” tandasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta, Tuty Muliaty menuturkan, proses penilaian kelurahan terdiri atas 13 indikator. Diantaranya terkait penerapan pendidikan, kesehatan, kebersihan, partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, potensi yang dimiliki kelurahan dan prestasi yang pernah diraih. “Penilaian dilakukan mulai bulan April hingga pertengahan Mei ini. Akhirnya terpilih enam kelurahan yang masing-masing mewakili enam wilayah di DKI Jakarta,” kata Tuty.

Saat ini, keenam lurah tersebut akan mempresentasikan 13 indikator di hadapan 23 orang sebagai tim penilai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Setelah prensentasi, pekan depan tim penilai akan terjun langsung ke wilayah kelurahan terpilih untuk melihat kebenaran data dan informasi yang telah disampaikan. Sehingga pada awal Juni, pemenang lomba sudah bisa diumumkan. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang 6 Kelurahan Bersaing Wakili DKI ke Tingkat Nasional

Senin, 17 Mei 2010

Effendi Anas Segera DiLantik Sebagai Kasatpol PP


Informasi terbaru Effendi Anas Segera DiLantik Sebagai Kasatpol PP JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melantik Effendi Anas sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI dan Harianto Badjoeri sebagai Direktur Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA). Meski keduanya sudah memasuki masa persiapan pensiun (MPP), namun kinerja mereka dinilai masih bagus sehingga masa kerja mereka diperpanjang kembali. Rencananya, pelantikan Effendi Anas dan Harianto Badjoeri akan dilakukan sebelum kunjungan kerja Gubernur DKI Jakarta ke Kanada pada 21 Mei 2010 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, membenarkan dilakukannya reposisi terhadap jabatan Kasatpol PP DKI dari Harianto Badjoeri ke Effendi Anas yang saat ini menjabat sebagai Asisten Sekretaris Daerah bidang Kesejahteraan Masyarakat DKI Jakarta. “Memang kita melakukan pergantian Kasatpol PP DKI. Benar Effendi Anas akan menggantikan Harianto Badjoeri. Pergantian dilakukan karena Harianto sudah memasuki MPP, kemudian ia ditugaskan di salah satu BUMD milik DKI,” kata Fauzi Bowo, usai Rapim di Balaikota DKI, Senin (17/5).

Sedangkan Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Muhayat, mengatakan, alasan pemilihan Effendi Anas sebagai Kasatpol PP DKI yang baru dikarenakan adanya pertimbangan bahwa yang bersangkutan dianggap mampu memimpin dan mengubah citra Satpol PP DKI. Effendi diyakini bisa menaikkan moral petugas Satpol PP DKI dan mengubah paradigma lama dengan paradigma yang baru. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, seluruh Satpol PP melakukannya dengan paradigma yang baru. Salah satunya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

“Nantinya, Effendi secara penuh menjabat sebagai Kasatpol PP. Kemudian kita segera mencari penggantinya sebagai Asisten Kesejahteraan Masyarakat yang baru,” ujarnya. Sedangkan alasan mempromosikan Harianto Badjoeri sebagai Direktur Administrasi dan SDM, selain sudah pensiun sejak 1 Mei lalu, juga dikarenakan latar belakang pekerjaannya sebagai Kasatpol PP berkaitan dengan sumber daya manusia.

Saat ditanya kapan pelantikan kedua pejabat teras ini, Muhayat mengatakan pelantikan akan dilakukan menunggu kesiapan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mempersiapkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Pengangkatan keduanya. Namun Pemprov DKI akan mengupayakan pelantikan dilaksanakan sebelum keberangkatan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo ke Kanada pada tanggal 21 Mei mendatang.

“Kalau SK gubernur sudah disiapkan BKD sebelum gubernur berangkat ke Kanada pada 21 Mei, maka pelantikan akan dilaksanakan sebelum tanggal itu. Tapi kalau SK belum siap, pelantikan bisa dilaksanakan setelah tanggal tersebut. Karena bukan hanya dua pejabat yang akan dilantik, melainkan banyak pejabat yang akan mengalami reposisi,” jelasnya.

Effendi Anas menegaskan dirinya siap menjalankan kepercayaan yang diberikan gubernur. “Saya akan melaksanakan dan merealisasikan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dengan sebaik-baiknya,” kata Effendi Anas.

Kendati belum dilantik, Effendi Anas sudah memiliki dua substansi yang segera dilakukan sesudah menjabat Kasatpol PP DKI. Yaitu akan melakukan konsolidasi internal Satpol PP DKI dan memberikan paradigma baru seperti pemahaman terhadap potensi publik. Sebab Satpol PP merupakan bagian integritas dari kebutuhan publik sendiri. “Kelihatannya harus ada pembenahan dan pembelajaran serta menyatukan suatu persepsi dalam tubuh Satpol PP. Jika ada hal yang salah harus dibenahi, kemudian kita perkecil yang lemah dan tingkatkan petugas yang memiliki potensi kuat,” paparnya.

Sehingga saat melakukan penertiban bangunan liar atau pedagang kaki lima, Satpol PP DKI tidak lagi mengedepankan kekerasan. Melainkan melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat. Namun jika pendekatan itu gagal, pihaknya tetap akan melakukan langkah law enforcement sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Dalam hal ini, Satpol PP akan bermitra dengan kepolisian untuk penegakan hukum daerah. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang Effendi Anas Segera DiLantik Sebagai Kasatpol PP

PRJ Akan Diselenggarakan BUMD


Informasi terbaru PRJ Akan Diselenggarakan BUMD JAKARTA, MP - Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12/1991 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ). Salah satu poin yang akan direvisi adalah tentang penyelenggara PRJ. Rencananya, perhelatan akbar setahun sekali itu akan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan begitu, dipastikan kontrak dengan PT JIExpo dipastikan segera diputus.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, mengatakan, saat ini perda PRJ telah masuk dalam listing Badan Legistasi Daerah (Balegda) DPRD DKI untuk direvisi. Menurutnya, Perda tentang PRJ itu harus direvisi, terutama terkait dengan pasal prinsip. Seperti, pembagian keuntungan pelaksanaan event antara pelaksana dan Pemprov DKI. Dengan begitu, setiap tahun kontribusi yang diterima Pemprov DKI jadi jelas.

“Kita tidak ingin kejadiannya terus berulang. Besaran keuntungan tiap tahun dari PRJ tidak jelas nilainya. Begitu pula dengan hak yang diperoleh Pemprov DKI. Katanya ada penambahan investasi. Namun sampai sekarang tidak ada yang tahu nilai saham dalam rupiahnya berapa besar,” kata Triwisaksana, Senin (17/5).

Menurut Tri, ongkos untuk merevisi Perda No 12/1991 tentang Penyelenggaraan PRJ tidak akan memakan biaya banyak. Sebab, revisi merupakan hal yang lazim. Lagipula perda itu haruslah dibuat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi terkini. Akan lebih fair jika di perda disebutkan pelaksana PRJ dilakukan secara tender. Tentu saja tendernya dalam jangka panjang atau multiyears selama 5 hingga 7 tahun. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan jadi lebih hemat.

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membentuk perusahaan baru yang mengelola PRJ. Triwisaksana menyarankan agar perusahaan yang baru itu berbentuk BUMD, sehingga Pemprov DKI dapat memiliki saham mayoritas di situ. Nantinya, BUMD tersebut tugasnya menyelenggarakan PRJ bekerja sama dengan event organizer yang ditunjuk melalui lelang terbuka. "Bukan seperti penyelenggara PRJ yang sekarang, setiap tahun saham Pemprov DKI di Jakarta International Expo (JIExpo) hanya sebesar 13,9 persen dan tidak pernah bertambah," ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa motto PRJ adalah milik Pemprov DKI dan bukan milik PT JIExpo. Kalaupun JIExpo mengancam akan menyelenggarakan acara tandingan di Kemayoran, Pemprov DKI tidak perlu khawatir. "PRJ adalah pesta rakyat, tempatnya bisa di mana saja, apakah di Kota Tua atau di Ancol, tidak mesti di Kemayoran. Jadi tidak perlu terlibat saham PT JIExpo," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar, yang juga anggota Komisi D DPRD DKI, Prya Ramadhani, mengaku setuju dengan rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12/1991 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta. Karena menurutnya, selama ini penyelenggaraan PRJ oleh PT JIExpo tidak pernah menguntungkan Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta. "Selama ini penyelenggaraan PRJ oleh JIExpo tidak pernah menguntungkan Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta. Jadi saya setuju kontraknya diputus dan perdanya direvisi," katanya.

Desakan untuk merevisi perda tentang Penyelenggaraan PRJ muncul, setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan indikasi monopoli dalam penyelenggaran pesta rakyat itu. Kepala Biro Humas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), A Junaidi, mengatakan KPPU telah memberikan rekomendasi kepada gubernur DKI Jakarta dan Sekretariat Negara RI untuk mengubah perda dan peraturan tentang penyelenggaraan PRJ. "Sekiranya tidak ada tindak lanjut, nanti kami selesaikan proses penegakan hukumnya," ujar Junaidi.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Administrasi, Mara Oloan Siregar mengatakan, Pemprov DKI telah menyampaikan kepada KPPU, kalau akan mengubah Perda Nomor 12/1991. Perbaikan perda itu akan lebih mempertegas hak, kewajiban, dan kedudukan antara pihak terkait penyelenggaraan PRJ. Menurut Oloan, penyelenggaraan PRJ di Kemayoran tidak bisa dipindah lokasinya, karena ada keputusan presiden dan surat perjanjian penyerahan tanah dari Sekretariat Negara yang menetapkan secara permanen di daerah bekas bandara itu. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang PRJ Akan Diselenggarakan BUMD

Sabtu, 15 Mei 2010

DKI Menanggapi Rekomendasi Komnas HAM, PMI & KPAI


Informasi terbaru DKI Menanggapi Rekomendasi Komnas HAM, PMI & KPAI JAKARTA, MP - Gubernur Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto telah mempelajari hasil penyelidikan kerusuhan penertiban bangunan di sekitar Makam Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad yang telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesi (PMI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM). Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diterima sebagai masukan yang penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melangkah kedepan.

Rekomendasi dari PMI maupun Komnas HAM agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan santunan pada para korban akan dilaksanakan sesegera mungkin. Gubernur Fauzi Bowo mengatakan, santunan bagi para korban kerusuhan tersebut sedang dalam proses administrasi (dengan penyesuaian data dari PMI) dan diharapkan proses tersebut akan rampung dua minggu lagi agar santunan tersebut diberikan secepatnya.

Demikian pula dengan rekomendasi dari ketiga institusi diatas yang telah melakukan penyelidikan, agar pihak kepolisian mengusut dan mengadakan penyidikan pada pihak-pihak yang telah melakukan tindak pidana, telah diinformasikan oleh Gubernur Fauzi Bowo kepada pihak kepolisian. “Gubernur Fauzi Bowo menyampaikan ketiga laporan hasil investigasi tersebut kepada Kapolda Metro Jaya pada hari Jumat 14 Mei 2010,” ujar Cucu Akhmad Kurnia, Juru Bicara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sabtu (15/5).

Gubernur Fauzi Bowo juga telah melapor secara resmi dan lengkap ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada tanggal 16 April dan 22 April 2010 menyangkut kasus Tanjung Priok ini. Dan sepakat akan menindak lanjuti rekomendasi hasil investigasi pihak-pihak yang berkompeten (PMI, Komnas HAM, KPAI dan juga TPF DPRD) serta memonitor perkembangannya.

Rekomendasi PMI bahwa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi dan informasi dalam melaksanakan tugas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat merupakan masukan yang penting dan akan segera di implementasikan. Gubernur Fauzi Bowo sependapat bahwa koordinasi yang berjalan intensif di tingkat Provinsi dalam forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) harus diikuti pula dengan peningkatan koordinasi pada tingkat Musyawarah Pimpinan Kota (Muspiko) dan tingkat Musyawarah Pimpinan Kecamatan sehingga tidak lagi terjadi miss komunikasi menyangkut kepentingan publik di Jakarta. Arus informasi antara kedua belah pihak harus terjadi tanpa rintangan apapun.

Sementara itu Gubernur Fauzi Bowo dan Wakil Gubernur Prijanto telah mengadakan evaluasi internal menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keberadaan Satpol PP berdasarkan UU No.32/2004 dan PP No.32/2004 masih sangat dibutuhkan bagi warga DKI Jakarta guna memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Gubernur Fauzi Bowo menekankan bahwa, seandainya ada kesan bahwa keberadaan Satpol PP tumpang tindih dengan instansi keamanan lainnya, maka perlu ditekankan bahwa peran dan kompentensi masing-masing instansi sudah diatur sesuai dengan undang-undang.

Menyangkut Instruksi Gubernur No.132 tahun 2009, proses penerbitannya telah sesuai secara prosedur dan secara subtantif tidak ada kecacatan maupun kekeliruan hukum. Instruksi Gubernur tersebut dengan tegas tidak menyebut bahwa makam Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad akan dibongkar.

Gubernur Fauzi Bowo menyatakan, keprihatinannya dengan salah satu penemuan PMI bahwa ada upaya untuk menghembuskan serta mengedarkan isu bahwa Pemprov DKI Jakarta akan membongkar makam tersebut. “Tidak pernah ada instruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, resmi maupun tidak resmi yang memerintahkan untuk membongkar makam tersebut,” tegas Cucu Akhmad Kurnia.

Meskipun PT Pelindo II memohon pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar Makam Habib Hasan bin Muhammad Al Hadad, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan. Gubernur Fauzi Bowo dengan tegas mengatakan bahwa, Pemprov DKI Jakarta justru menghormati kondisi sosio-psikologis umat yang ada dengan tidak membongkar makam Habib Hasan Muhammmad Al Hadad dan setiap situs agama Islam di Jakarta yang merupakan bagian pengembangan sejarah, patut di lestarikan.

Salah satu yang patut menjadi renungan kita semua adalah temuan KPAI bahwa telah terjadi eksploitasi anak dengan melibatkan anak-anak pada peristiwa kerusuhan Tanjung Priok. KPAI menduga ada pihak-pihak tertentu yang mempersenjatai anak dan menggunakan anak sebagai tameng sasaran serangan. KPAI mengatakan, dalam laporannya bahwa ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menghalangi proses pertolongan terhadap anak-anak korban luka di dalam makam, sehingga anak-anak korban kekerasan terlambat memperoleh pertolongan.

“Sekali lagi kita sampaikan penghargaan kepada komnas Ham, KPAI, PMI, TPF DPRD dan semua komponen yang terkait dalam proses investigasi kemanusiaan tersebut dan mudah-mudahan hal ini menjadi pembelajaran dan pengalaman kita bersama,” tandasnya. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang DKI Menanggapi Rekomendasi Komnas HAM, PMI & KPAI

Jumat, 14 Mei 2010

DKI Terus Sempurnakan Kenaikan Pajak


Informasi terbaru DKI Terus Sempurnakan Kenaikan Pajak JAKARTA, MP - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar para pelaku bisnis, tidak terlalu khawatir terhadap rencana kenaikan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebab, saat ini pihak eksekutif dan legislatif tengah menggodok kenaikan pajak yang akan dituangkan dalam 11 revisi peraturan daerah (perda) terkait pajak. Dipastikan kenaikan pajak ini berasaskan keadilan dan tidak membebani warga Jakarta serta para pelaku bisnis.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan, hingga saat ini belum ada patokan mengenai kenaikan enam jenis pajak. Yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak parkir. Sebab saat ini, eksekutif dan legislatif sedang menggodok perubahan besaran pajak dalam revisi 11 perda pajak.

“Belum pasti besaran kenaikannya. Pastinya kenaikan itu akan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha dan kondisi pertumbuhan iklim usaha serta ekonomi di ibu kota,” kata Prijanto di Balaikota DKI.

Hal senada ditandaskan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DKI, Triwisaksana yang mengatakan bahwa DPRD DKI sedang mencari formula tepat agar kenaikan pajak tidak memberatkan masyarakat. Salah satu nilai yang akan dijadikan formulanya yaitu azas keadilan. "Kenaikan pajak akan menggunakan asas keadilan. Artinya pajak akan naik hanya untuk masyarakat golongan atas. Untuk saat ini, hal itu merupakan solusi yang paling tepat," kata Triwisaksana di DPRD DKI.

Seperti pajak hiburan. Pajak ini tidak serta merta akan dinaikkan semuanya. Melainkan akan ada sektor yang dinaikkan tarif pajaknya, ada yang tetap dan ada yang diturunkan tarif pajaknya. Formula ini disesuaikan dengan golongan atau kelas masyarakat yang biasa menikmati hiburan tersebut.

Pajak untuk tempat hiburan seperti diskotek, klub malam akan naik sebesar 30-35 persen bukan 75 persen. Sedangkan pajak hiburan yang sifatnya kesehatan seperti spa, fitnes, dan panti pijat tetap sebesar 15 persen. Pajak hiburan kesenian dan pajak hiburan yang sifatnya rekreasi keluarga akan turun menjadi 5 persen dari sebelumnya 20 persen. Tempat hiburan lainnya seperti bioskop juga tidak akan mengalami kenaikan. Kecuali bagi bioskop yang menjual harga tiket masuk (HTM) di atas 50 ribu, tarifnya akan dinaikkan sebesar 30 persen.

Khusus untuk pajak kendaraan, lanjutnya, DPRD DKI akan menggunakan tarif pajak progresif agar tujuan kenaikan pajak untuk golongan atas bisa terlaksana. Untuk kendaraan pertama, pajak tetap tidak naik, tapi untuk kendaraan kedua akan dikenai pajak, mobil ketiga pajaknya akan lebih besar, begitu seterusnya. Besarannya pajak progresif yaitu 2-6 persen.

“Uang hasil kenaikan pajak kendaraan ini sebagian akan digunakan untuk perbaikan sarana transportasi umum di DKI,” tuturnya. Rencananya akan dialokasikan untuk transportasi umum sebesar 20 persen seperti busway dan kereta lingkar yang akan dibangun DKI. Kemudian, 10 persen lagi dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan.

Sedangkan untuk kendaraan umum atau kendaraan untuk kepentingan umum seperti ambulan, pemadam kebakaran dan mobil jenazah, tarif pajak tidak akan mengalami kenaikan, justru akan diturunkan di bawah satu persen dari besaran asalnya 1 persen. Begitu juga dengan pajak bahan bakar kendaraan, tidak akan naik dan khusus untuk bahan bakar gas (BBG) rencananya akan diturunkan.

Selanjutnya, untuk mencegah agar pengemudi tidak memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan yang membuat jalanan ibu kota bertambah macet, maka pajak parkir dalam gedung tidak akan dinaikkan seperti pada usulan pertama yang akan naik dari 20 persen menjadi 30 persen. “Dalam perda ini juga akan dimasukkan kewajiban pengusaha untuk melakukan pajak online. Bagi pengusaha yang tidak mau menerapkan sistem pajak online akan diberikan sanksi. Ini dilakukan supaya pajak tidak bocor dan mudah mengawasinya,” tandasnya. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang DKI Terus Sempurnakan Kenaikan Pajak

Rabu, 12 Mei 2010

Berbagi Tips dan Triks Gratis

Dapatkan Tips dan triks Gratis untuk menghasilkan Uang Dari Blog. Di
www.uangdariblog.com anda akan menemukan banyak sekali tips yang akan
membatu anda mendapatkan penghasilan pertama dari blog. Semua tips dan
trik itu bisa anda dapatkan dengan gratis tanpa mengeluarkan uang
sepeserpun. Selain dari Di www.uangdariblog.com, anda juga bisa
mendapatkan berbagai trik di www.ayoberbagi.com.

Selasa, 11 Mei 2010

Penerapan ERP Solusi Atasi Kemacetan


Informasi terbaru Penerapan ERP Solusi Atasi Kemacetan JAKARTA, MP - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta merupakan solusi tepat dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, penerapan ERP itu harus seiring dengan perbaikan dan penataan pelayanan transportasi umum. Sehingga memungkinkan menjadi motivator bagi warga untuk pindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Selain itu, harus ada perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan.

Ketua DTKJ, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, selama ini ia menilai penerapan kebijakan three in one (3 in 1) di beberapa ruas jalan protokol, tidak efektif dalam mengantisipasi kemacetan dan pembatasan kendaraan pribadi. Bahkan malah menimbulkan permasalahan baru yaitu menjamurnya joki 3 in 1 di pinggiran jalan dan menambah kemacetan di Jakarta. “Kebijakan three in one masih kurang efektif dalam membatasi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta,” kata Azas Tigor di Jakarta.

Karena kurang efektif maka diperlukan suatu kebijakan pengganti yang harus mampu mengatasi masalah pembatasan kendaraan pribadi dan kemacetan. Tigor menegaskan dirinya bernapas lega karena pemerintah pusat mulai menggemakan kembali ERP yang telah lama ingin diwujudkan Pemprov DKI.

Selama ini DTKJ melihat, pembatasan kendaraan pribadi dengan penerapan ERP merupakan salah satu solusi untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Untuk menerapkan hal itu, membutuhkan aturan pendukung yang harus diterapkan bersamaan dengan ERP. Seperti pemberlakukan nomor polisi ganjil dan genap kendaraan bermotor dan penerapan biaya parkir dengan sistem zoning.

Dengan adanya aturan pendukung itu dapat memaksa masyarakat Jakarta memilih menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. “Karena alasan ekonomis, atau karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak saat menggunakan kendaraan pribadi, mau tidak mau masyarakat akan pindah ke angkutan umum,” jelasnya.

Penerapan ERP juga harus didukung dengan perbaikan infrastruktur dan perbaikan pelayanan angkutan massa. Ia berharap, retribusi dari ERP bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan angkutan massal.

Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Angkutan Darat Kementerian Perhubungan, Elly Sinaga, mengatakan, pemberlakuan ERP sebagai pengganti 3 in 1 masih dikaji secara serius oleh Kementerian Perhubungan. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) juga sudah pada penentuan tarif ERP. Ada beberapa alternatif, yaitu ERP untuk mobil Rp 20.000 dan motor Rp 7.000.

“Nominal itu merupakan hasil kajian dan studi yang melibatkan banyak stakeholder. Tarif mahal itu dimaksudkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum,” kata Elly.

Rencananya, penerapan ERP akan mengunakan alat sensor otomatis atau disebut onboard unit (OBU) yang dipasang di setiap kendaraan. Lalu OBU, dimasukkan saldo uang dengan cara pengisian debet secara otomatis, seperti pulsa telepon. Apabila kendaraan melewati jalur ERP, secara otomatis saldo kendaraan itu akan berkurang sesuai dengan jenis kendaraan. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang Penerapan ERP Solusi Atasi Kemacetan

Sabtu, 08 Mei 2010

RSCM Buka Layanan Privat


Informasi terbaru RSCM Buka Layanan Privat JAKARTA, MP - Rumah Sakit Umum Pendidikan Nasional Cipto Mangunkusumo atau RSCM membuka layanan privat pada unit yang disebut Unit Layanan Terpadu Kencana RSCM.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih meresmikan gedung unit layanan megah yang terdiri atas empat lantai tersebut di kompleks RSCM Jakarta, baru-baru ini.

Endang, yang pagi itu mengenakan kebaya berwarna hijau muda, mengatakan, sebagai rumah sakit rujukan nasional RSCM harus terus memperbaiki kualitas pelayanan medisnya supaya bisa menjadi acuan bagi rumah sakit yang lain."Manajemen juga harus diperbaiki supaya penyelenggaraan pelayanan efektif dan efisien," katanya.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di dalam negeri diharapkan dapat menarik masyarakat yang selama ini memilih layanan kesehatan di luar negeri.

"Karena jumlahnya cukup banyak, menurut survei National Health Group Singapura, 50 pasien internasional yang berobat di negeri itu berasal dari Indonesia atau sekitar 12 ribu orang per tahun," katanya.

Direktur Utama RSCM Akmal Taher mengatakan pembukaan sayap privat pada RSCM antara lain juga dimaksudkan untuk menarik masyarakat yang selama ini memilih menggunakan pelayanan kesehatan di luar negeri.

Ia menjelaskan RSCM menyediakan beberapa klaster pelayanan kesehatan pada sayap privat termasuk diantaranya pemeriksaan kesehatan, pematangan sel induk di luar tubuh, penanganan tumor, klinik payudara terpadu, pelayanan estetis, layanan rehabilitasi, kesehatan gigi, pusat layanan mata, dan neuroscience.

"Pelayanan di semua klaster dilakukan secara terpadu oleh tim, tidak ada pelayanan yang departemental," katanya.

Menurut dia, kualitas pelayanan di unit-unit tersebut sudah mendapat pengakuan.

Beberapa unit di rumah sakit tersebut sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 dari lembaga sertifikasi ISO.

"Ada tiga unit pelayanan yang hari ini mendapatkan sertifikat ISO 9001 versi 2008 yakni Unit Pelayanan Rawat Inap Terpadu pada gedung A, Unit Pelayanan Jantung, dan Unit Perinatologi. Sebelumnya Unit Pelayanan Radioterapi juga sudah dapat sertifikat ISO," katanya.

Ia menjelaskan pula bahwa Unit Pelayanan Terpadu Kencana terbuka untuk seluruh masyarakat termasuk peserta ASKES.

"Untuk peserta Jamkesmas tentu tidak bisa karena standarnya kan mereka di kelas III," demikian Akmal Taher. (red/*an) Tinggalkan komentar anda tentang RSCM Buka Layanan Privat

Senin, 03 Mei 2010

Blus Muslimah Untuk Ke Pesta

Semakin banyaknya kegiatan orang di jaman modern ini, semakin berkembang juga pakaian yang khusus di buat untuk wanita muslimah. Seperti gaun untuk ke pesta, para muslimah juga bisa memakai blus elegant yang bentuk pakaiannya menutup semua aurat yang kelihatan, jadi tetap berbusana berdasarkan kaidah islam.

Hari ini saya melihat di toko busana muslim, ada blus yang khusus di pakai ke pesta dengan warna yang sangat bagus dan dengan kualitas yang terbaik juga. Dan yang paling bagus adalah dengan harga yang sangat terjangkau. Di samping blus, saya juga melihat BAJU HAMIL yang berkualitas dijual dengan harga yang murah. Pokoknya semua serba murah sekarang,hehe. Semua toko menerapkan promosi GROSIR BUSANA MUSLIM yang bermaksud untuk menjaring konsumen yang membeli dalam jumlah besar.

April, Inflasi DKI Capai 0,22 Persen


Informasi terbaru April, Inflasi DKI Capai 0,22 Persen JAKARTA, MP - Sepanjang April 2010, inflasi di DKI Jakarta mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni mencapai 0,22 persen. Padahal pada Maret, inflasi hanya menembus 0,7 persen. Artinya, ada kenaikan laju inflasi sebesar 0,15 persen. Rokok dan sayuran merupakan penyumbang terbesar kenaikan inflasi di Jakarta pada bulan April. Sementara, laju inflasi pada Januari-April 2010 sebesar 1,15 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta sebesar 3,81 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Agus Suherman, menerangkan, tingginya angka inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan makanan sebesar 0,93 persen dan kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau 0,47 persen. Sedangkan kelompok sandang mengalami penurunan indeks yakni sebesar minus 0,27 persen.

“Inflasi yang terjadi selama April ini diakibatkan oleh naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan terutama sub kelompok bumbu-bumbuan,” kata Agus di kantor BPS DKI, Jakarta, Senin (3/5).

Dari kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, lanjutnya, komoditi rokok kretek filter merupakan salah satu komoditi yang memberikan sumbangan inflasi cukup besar yakni mencapai 0,04 persen. Kenaikan harga rokok filter diperkirakan karena adanya kenaikan cukai rokok yang menyebabkan beberapa merek rokok ikut naik.

“Kenaikan harga rokok filter juga dikarenakan adanya fatwa larangan merokok dari MUI dan dari pihak lainnya. Sehingga memicu kenaikan harga,” ujarnya. Komoditi sayuran juga masih tetap menjadi komoditi yang memberikan sumbangan cukup besar bagi inflasi sampai saat ini. Hal itu diperkirakan karena adanya kenaikan harga pupuk, sehingga berimbas pada naiknya harga jual sayuran.

Dengan kondisi inflasi saat ini dipastikan inflasi tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 2,34 persen. Namun capaiannya tidak akan melebihi prediksi dalam APBD DKI dimana diperkirakan mencapai 4,5 persen. Banyaknya demo dan kondisi sosial yang seringkali naik turun tampaknya tidak begitu memengaruhi inflasi saat ini. Kenaikan inflasi lebih disebabkan oleh kenaikan harga di pasaran.

Sementara, terkait kenaikan harga bahan bakar gas (BBG) yang diberlakukan per awal April 2010, sejauh ini belum memengaruhi inflasi di Jakarta. Diperkirakan, kenaikan tersebut baru akan terlihat pengaruhnya pada inflasi Mei 2010.

“Belum kelihatan secara signifikan pengaruh kenaikan harga BBG. Mungkin nanti akan terlihat pada Mei 2010, apakah inflasi naik atau turun akibat naiknya harga BBG,” paparnya. Menurutnya, inflasi sampai April ini memang sudah melewati inflasi tahun lalu yakni sebesar 3,8 persen. Akan tetapi untuk kumulatifnya baru bisa dipastikan angkanya setelah akhir tahun.

Sedangkan dari 66 kota yang diteliti, sebanyak 45 kota mengalami kenaikan inflasi dan 21 kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu kota Manokwari sebesar 2,04 persen dan kota yang mengalami inflasi terendah yakni kota Palembang sebesar 0,01 persen. DKI Jakarta sendiri menempati urutan tertinggi ke-24 dari seluruh kota yang mengalami inflasi. (red/*bj) Tinggalkan komentar anda tentang April, Inflasi DKI Capai 0,22 Persen