37 Pohon Tua di Petojoutara Ditoping

Informasi terbaru 37 Pohon Tua di Petojoutara Ditoping JAKARTA, MP - Untuk mengantisipasi kejadian pohon tumbang, Kelurahan Petojoutara terus mengintensifkan kegiatan penopingan terhadap sejumlah pohon yang ranting dan daunnya telah rimbun. Bahkan, sejak awal Januari 2010 hingga saat ini, tak kurang 37 pohon telah ditoping di wilayah tersebut.

Salah satu kawasan rawan pohon tumbang di Petojoutara adalah daerah Jl Alaydrus. Bahkan, untuk memperindah kawasan itu, selain melakukan penopingan terhadap beberapa pohon besar, pihak kelurahan bersama Sudin Pertamanan Jakarta Pusat juga mengecat sejumlah pot berisi tanaman hias dan trotoar di sepanjang Jl Suryopranoto, hingga Jl Gajah Mada.

Penopingan yang dilakukan petugas, merupakan respon dari laporan masyarakat. Sebab, keberadaan beberapa pohon itu ada juga yang telah menutupi rambu lalu lintas, sehingga mengganggu kenyamanan pengendara kendaraan bermotor.

"Warga memang meminta agar pemangkasan dilakukan. Karena selain khawatir tumbang sewaktu hujan, rambu penunjuk jalan juga terhalang oleh rimbunnya pohon" ujar Cecep Junaidi, Ketua RW 02, Kelurahan Petojoutara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (28/2).

Lebih lanjut Cecep menjelaskan, permintaan pemangkasan tersebut, juga bertujuan untuk mencegah hadirnya para pemulung bergerobak yang kerap berteduh di bawah pohon-pohon itu. Akibatnya, dengan adanya pemulung-pemulung itu, kondisi bawah pohon menjadi kotor.

"Dengan dipangkas, pemulung akan malas untuk berteduh karena panas,” jelasnya.

Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kelurahan Petojoutara Ridwan Mikrohudi mengatakan, sejak awal tahun 2010 pihaknya telah memangkas 37 pohon di wilayah Kelurahan Petojoutara. Salah satunya di Jl Pembangunan II, Jl Pembangunan III, dan pinggir Kali Krukut yang berada di wilayah Petojoutara. "Untuk penopingan itu, setidaknya membutuhkan tujuh orang pekerja " ujar Ridwan.

Lurah Petojoutara Andri Ferdian mengungkapkan, kegiatan penopingan itu memang untuk mengantisipasi rawannya pohon tumbang di wilayah Jl Pembangunan II dan Jl Pembangunan III. Ia mengakui jika penopingan berlangsung setelah adanya permintaan warga setempat yang menyampaikanya kepada pengurus RW lalu diteruskan kepada pihak Kelurahan Petojoutara.

“Untuk pengecatan itu sendiri kita melibatkan 6 orang pekerja. Dengan penopingan dan pengecatan ini diharapkan keindahan makin terjaga, sehingga Piala Adipura bisa kita raih kembali,” tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang 37 Pohon Tua di Petojoutara Ditoping

Dishub akan Tebar Stiker Tarif Parkir

Informasi terbaru Dishub akan Tebar Stiker Tarif Parkir JAKARTA, MP - Untuk menjerat operator parkir nakal, yang menaikkan tarif secara sepihak, Pemprov DKI Jakarta akan memasang jurus-jurus baru. Setidaknya, UPT Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, diminta segera memasang stiker tarif parkir di setiap lokasi parkir. Maksudnya agar masyarakat dapat mengetahui tarif parkir yang sebenarnya. Jika masih ada operator yang nekad melakukan pelanggaran maka sanksi tegas akan segera diberikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, menegaskan bahwa kenaikan tarif parkir sepihak yang dilakukan para operator parkir sudah keterlaluan. Selain melanggar aturan, sikap mereka cenderung sangat merugikan masyarakat. Salah satu cara untuk menyudahi langkah mereka adalah, dengan memasang stiker di setiap lokasi parkir. Stiker tersebut berisi tarif parkir yang telah ditetapkan di dalam Pergub. Sehingga apabila ada operator parkir yang menaikan tarif parkir tidak sesuai ketentuan maka masyarakat akan langsung tahu dan bisa melaporkannya kepada aparat.

"Saya minta UPT Perparkiran segera menempel stiker di setiap tempat parkir. Biar masyarakat tahu berapa seharusya tarif yang harus dibayar dan berapa yang diminta pengelola parkir," kata Prijanto, saat silaturahmi dengan wartawan koordinatoriat balaikota dan jajaran SKPD serta para walikota di balaikota, Kamis (25/2).

Diharapkan, dengan ditempelnya tarif parkir di setiap lokasi parkir maka membuat pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) Perparkiran menjadi lebih ringan. Selain itu, masyarakat juga bisa dilibatkan langsung untuk ikut mengawasi. Sehingga dapat membantu kinerja UPT Perparkiran yang masih kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Prijanto juga meminta UPT Parkir bertindak tegas terhadap para operator parkir nakal. Apabila operator tersebut terbukti melakukan kesalahan, kemudian setelah diperingatkan berhenti sejenak, namun di kemudian hari melakukannya lagi maka sanksi tegas harus diberikan. "Mereka yang melakukan hal tersebut jangan hanya diperingatkan saja, tapi juga harus diketak (dikenai sanksi tegas," pintanya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Muhammad Tauchid berjanji akan melaksanakan perintah Wagub tersebut. Pihaknya akan segera memasang stiker -stiker tersebut di setiap lokasi parkir. "Kita akan melakukan penempelan secepatnya," ucapnya.

Terkait sanksi kepada operator nakal, Dinas Perhubungan DKI saat ini sudah melayangkan surat teguran kepada 10 operator parkir yang melakukan pelanggaran. Ke-10 operator itu diketahui telah menerapkan tarif parkir tidak sesuai aturan, dengan cara menaikkan atau membulatkan tarif parkir sehingga merugikan konsumen pengguna jasa parkir tersebut. Bukti ke-10 operator tidak menerapkan tarif parkir sesuai ketentuan, diperoleh dari struk parkir yang didapat petugas.

Para operator parkir sebelumnya diketahui menaikan tarif parkir secara sepihak. Padahal dalam Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2004 tentang retribusi parkir dijelaskan jika tarif parkir untuk kendaraan roda 4 seharusnya Rp 2.000 untuk jam pertama dan Rp 1.000 untuk tiap jam berikutnya. Namun dalam kenyataannya ada beberapa tempat perbelanjan yang mematok Rp 4.000 untuk jam pertama dan Rp 2.000 untuk tiap jam berikutnya. Sedangkan tarif parkir motor untuk seluruh peruntukkan Rp 500 untuk jam pertama dan Rp 500 untuk setiap tambahan jam berikutnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Dishub akan Tebar Stiker Tarif Parkir

Kampus STTIA Akan Direlokasi ke Tegalalur

Informasi terbaru Kampus STTIA Akan Direlokasi ke Tegalalur JAKARTA, MP - Setelah melakukan pertemuan dan pembahasan tentang kasus Sekolah Tinggi Theologia Injil Arastamar (STTIA) dengan anggota Komisi II DPR RI serta pihak Yayasan Bina Setia Indonesia selaku pendiri Kampus STTIA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya menyepakati pemindahan atau relokasi kampus tersebut.

Relokasi segera dilakukan setelah dilaksanakan pengukuran lahan lokasi kampus yang lama di Kampungpulo, Makasar, Jakarta Timur dan pembelian lahan oleh Pemprov DKI Jakarta di lokasi yang baru rampung. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang berasal dari APBD 2010 yang akan dialokasikan untuk pembelian lahan dan gedung kampus STTIA lama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengatakan, untuk pembangunan kampus baru STTIA, pihaknya segera membeli lahan seluas 2,5 hektar di kawasan Tegalalur, Kalideres, Jakarta Barat. Untuk memudahkan proses pembelian lahan dan administrasinya, Pemprov DKI Jakarta telah memerintahkan Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Barat untuk memeriksa status tanah tersebut apakah, dalam proses sengketa atau tidak. Dengan begitu, nantinya dapat diketahui, langkah selanjutnya yang akan diambil untuk pengurusan administrasi sertifikasi tanah dan dilanjutkan pada pembelian lahan.

“Saya sudah perintahkan untuk memeriksa status tanah di Tegalalur. Jangan sampai STTIA mengalami sengketa lahan lagi. Kami harapkan di lokasi baru, mahasiswa bisa menempuh pendidikan dengan tenang, nyaman, dan aman,” ujar Prijanto di Balaikota DKI Jakarta.

Prijanto mengatakan, pengkajian atas lahan baru tersebut diperlukan, mengingat berdasarkan pemeriksaan di lapangan dan lurah setempat menyebutkan, status tanah yang akan dibeli itu saat ini sedang berperkara. Sertifikat kepemilikan tanah diakui oleh dua pihak dan saat ini kasusnya sudah sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Kendati pihak yayasan meyakini jika tanah itu tidak bermasalah, namun Pemprov DKI Jakarta tetap meminta melakukan cek ulang status hukum tanah itu, sambil menyelesaikan rencana ganti rugi lahan di Kampungpulo.

Pembangunan gedung dan asrama di lokasi yang baru, kata Prijanto, diprediksi akan memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Setelah itu, diikuti dengan pemindahan mahasiswa yang saat ini terpaksa mengikuti kegiatan perkuliahan di tiga tempat berbeda yakni, bekas gedung Dinas Transmigrasi di Jakarta Timur, gedung kampus di Jalan Daan Mogot, serta Kalideres, Jakarta Barat.

Prijanto menegaskan, pembangunan kampus baru segera direalisasikan, setelah Pemprov DKI Jakarta membayarkan ganti rugi atas lahan dan gedung kapus lama yang diperkirakan bernilai Rp 4 miliar. Dia juga mengungkapkan, rencana pembelian lahan tersebut dilakukan atas imbauan dari Komisi II DPR RI agar permasalahan STTIA segera dituntaskan dalam tempo satu bulan, sejak pertemuan Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi II DPR RI dan pihak STTIA beberapa minggu lalu.

Beberapa pihak yang diminta untuk segera menyelesaikan kasus STTIA oleh Komisi II DPR RI antara lain adalah, Pemprov DKI Jakarta, Yayasan Bina Setia Indonesia selaku pengelola kampus, Rektor STTIA, Dirjen Humas Kristen Kementrian Agama RI, serta Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Diknas RI.

Sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum membayarkan ganti rugi atas kampus STTIA di Kampungpulo karena proses pengukuran bidang tanah dan gedung baru akan dilakukan hari ini, Rabu (24/2) oleh Kantor BPN Jakarta Barat. “Kita tidak mau membayarkan ganti rugi jika nantinya ada masalah karena urusan surat yang tidak lengkap. Karena itu, kita minta diukur ulang dan penyelesaian masalah administrasi dulu. Kalau sudah benar diatas hukum, baru kita bayarkan,” tandasnya.

Setelah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap lahan dan gedung di lokasi yang lama, Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun teman interaktif yang bertujuan menambah ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.(red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Kampus STTIA Akan Direlokasi ke Tegalalur

TKD PNS DKI Cair, Diminta Legih Giat Lagi

Informasi terbaru TKD PNS DKI Cair, Diminta Legih Giat Lagi JAKARTA, MP - Walau sempat tertunda dua hari, akhirnya tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemprov DKI dapat dicairkan mulai Selasa (23/2) kemarin. Hanya saja pencairannya belum merata kepada 78.500 pegawai yang ada. Setidaknya pembayaran baru dapat dilakukan pada pegawai di tingkat dinas dan biro. Sedangkan untuk pegawai di wilayah, ada yang sudah dibayarkan dan ada juga yang masih dalam proses.

"Penilaian sudah beres. Pembayaran TKD sudah diserahkan kepada masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk mencairkan ke BPKD (badan pengelola keuangan daerah)," kata Budihastuti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (24/2).

Budihastuti mengatakan, apabila ada pegawai yang belum menerima, hal itu lantaran ada keterlambatan dari SKPD terkait dalam mengajukan pencairan. Namun, yang pasti, alokasi telah disediakan dan tinggal pencairan.

BKD sendiri telah melakukan revisi Pergub nomor 215 tahun 2009 tentang TKD. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan besaran TKD kepada kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu juga untuk kepala rumah sakit, puskesmas, pegawai kelurahan dan kecamatan, komandan pleton dan komandan regu di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Sebelumnya, kelompok tersebut diberikan tunjangan yang besarannya sama dengan staf biasa. Padahal tanggungjawabnya lebih besar. Yakni Rp 2,9 juta atau sama dengan pegawai golongan I.

Dalam revisinya, kepala TK, SD dan SLB mendapatkan TKD sebesar Rp 3,15 juta. Kemudian kepala SMP dan SMA sebesar Rp 4,45 juta, kepala SMK dan sekolah unggulan MH Thamrin sebesar Rp 4,7 juta. Selanjutnya, kepala RSUD Duren Sawit Rp 3,9 juta, pegawai kecamatan dan kelurahan sebesar Rp 3,9 juta, Komandan Pleton pemadam Kebakaran Rp 4,2 juta dan komandan regu pemadam Kebakaran sebesar Rp 4,05 juta.

Budihastuti mengimbau, kepada seluruh penerima TKD untuk lebih meningkatkan kinerja. Sebab, pemberian TKD sebagai bentuk penghargaan Pemprov DKI dalam menyejahterakan para pegawainya. Sebagai imbalannya, para pegawai harus bekerja keras untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Cairnya dana TKD ini jelas disambut gembira oleh para pegawai di lingkungan Pemprov DKI. Salah satunya Rio, satu pegawai Satpol PP yang masih berstatus CPNS. "TKD ini cukup membantu. Sebab, honor, kesra, TPP sudah dihilangkan semua," ucap Rio.

Besaran TKD Rp 2,9 juta hingga Rp 50 juta tersebut disesuaikan dengan golongan masing-masing. Yakni mulai golongan I hingga teratas atau eselon I (sekda). Besaran angka tersebut dihitung maksimal. Angka maksimal bisa dicapai jika pegawai rajin masuk kerja. Sebab, absensi menjadi salah satu faktor penilaian. Bobotnya 70 persen. Sisanya 30 persen didasarkan pada kinerja. Meliputi hasil kerja yang dicapai, lancar tidaknya komunikasi atau kerja sama dengan pihak luar serta kelakuan atau perilaku. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang TKD PNS DKI Cair, Diminta Legih Giat Lagi

PMI DKI Akan Dirikan 10 Gerai Donor Darah

Informasi terbaru PMI DKI Akan Dirikan 10 Gerai Donor Darah JAKARTA, MP - Untuk lebih memaksimalkan bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) 2010 serta melibatkan kalangan pengusaha, siswa SMA dan Mahasiswa Perguruan Tinggi, PMI DKI Jakarta berencana akan mendirikan gerai-gerai donor darah sebagai tempat mensosialisasikan bulan dana PMI di sejumlah pusat perbelanjaan, sekolah serta perguruan tinggi pada September mendatang. Rencananya PMI DKI Jakarta akan mendirikan 10 gerai, sedangkan PMI Pusat akan mendirikan sebanyak 100 gerai.

Rencana tersebut didasari oleh, hasil evaluasi kegiatan bulan dana PMI sebelumnya yang menyebutkan, kalangan dunia usaha, warga kalangan menegah atas, siswa SMA dan Perguruan Tinggi terlihat belum optimal dalam penggalangan dana PMI. Dari hasil evaluasi tersebut, justru siswa SD dan SMP dan warga kalangan menengah ke bawah yang memiliki partisipasi sangat besar dari hasil penjualan kupon bulan dana PMI.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PMI DKI Jakarta, Rini Sutiyoso yang menyatakan, selama ini warga berpenghasilan rendah dan siswa di tingkat SD dan SMP yang memberikan partisipasi dan sumbangsih besart terhadap penjualan kupon bulan dana PMI. PMI DKI Jakarta berharap pelaksanaan bulan dana PMI tahun ini yang akan bergulir pada September mendatang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kalangan dunia usaha, warga menengah ke atas, siswa SMA serta kalangan Perguruan Tinggi. Untuk itu, sejak September mendatang, kupon bulan dana PMI juga mengalami perubahan dimana tidak akan adalagi terdapat kupon dengan besaran Rp 500 melainkan akan dimulai dari nominal Rp 1.000, Rp 2.000 dan Rp 5.000

“Kita akan tingkatkan besaran nominalnya. Hal ini dilakukan agar lebih dapat menggugah pengusaha dan instansi lainnya, karyawan BUMN serta siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi untuk terlibat membeli kupon tersebut,” ujar Rini Sutiyoso, usai menghadiri acara penutupan Bulan Dana PMI 2009 di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (23/2).

Selain mengubah besaran nominal, Rini menerangkan PMI DKI Jakarta juga akan membuka gerai-gerai donor darah di mal-mal, sekolah SMA dan Perguruan Tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa minimal 20 ribu orang. Gerai donor darah ini akan digunakan sebagai tempat sosialisasi bulan dana PMI dan penjualan kupon bulan dana tersebut.

“Kita juga akan membuat gerai-gerai PMI di perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa 20 ribu keatas serta sekolah SMA di Jakarta. Kita tidak bisa membuat lebih banyak lagi karena keterbatasan dana dan harus menyediakan alat serta tenaga medis,” jelasnya.

Kurang terlibatnya pengusaha, instansi dan BUMN serta siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi dalam pembelian kupon bulan dana, menurut Rini hanya dikarenakan, kurangnya sosialisasi sehingga informasi penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak sampai ke mereka. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, PMI DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi kegiatan bulan dana PMI 2010 pada pertengahan tahun ini melalui iklan sosial di media cetak, televisi dan radio swasta.

“Jadi sebelum September, kita sudah mensosialisasikan kegiatan ini sehingga masyarakat luas lebih tergugah dan peduli,” tegasnya.

Kurang terlibatnya warga menengah ke atas yang hidupnya serba kecukupan juga menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dia meminta, untuk segera dilakukan kajian dan penelitian faktor penyebab mereka kurang optimal berpartisipasi dalam kegiatan bulan dana PMI. Hasil kajian itu nantinya dapat digunakan atau direkomendasikan sebagai jalan keluar mengatasi kendala dan kelemahan tersebut.

Selama pelaksanaan bulan dana PMI 2009, Fauzi mencatat pengumpulan dana pada tingkat SD dan SMP mencapai angka yang luar biasa. “Namun disisi lain saya bertanya-tanya apa yang terjadi di SMA dan Perguruan Tinggi. Padahal uang saku mereka lebih besar dari siswa SD dan SMP. Jadi saya kira ini perlu dilakukan kajian-kajian mendasar sebelum kita mulai bulan dana 2010 mendatang,” kata Fauzi Bowo.

Untuk lebih menggiatkan dan menggalakan kegiatan ini, gubernur menegaskan, sebelum dimulainya bulan dana PMI tahun ini, Pemprov DKI Jakarta da PMI DKI Jakarta akan menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan seluruh stasiun televisi dan radio-radio swasta niaga di Jakarta dalam mensosialisasikan bulan dana PMI 2010. “Tanpa kajian yang mendasar dan pendekatan yang profesional saya tidak yakin kita akan berhasil di tahun ini,” tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang PMI DKI Akan Dirikan 10 Gerai Donor Darah

Stok Darah PMI DKI Masih Aman

Informasi terbaru Stok Darah PMI DKI Masih Aman JAKARTA, MP - Tingginya permintaan darah di sejumlah rumah sakit belakangan ini, tidak membuat Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta kekurangan stok darah. Bahkan, hingga saat ini stok darah di PMI DKI Jakarta masih normal dan berada pada kisaran 800-1.000 kantong per hari atau sekitar 28-30 ribu kantong setiap bulan.

Stok darah itu, biasanya akan dikirimkan kepada sejumlah rumah sakit di Jabodetabek yang membutuhkan pasokan darah segar untuk penderita DBD. Namun, PMI DKI sedikit tertolong, karena tidak semua rumah sakit langsung memberikan bantuan darah kepada pasien DBD, jika pasien itu masih dimungkinkan untuk dilakukan infus.

“Untuk kasus DBD pasien tidak selalu diberikan bantuan darah, mereka yang butuh saja yang diberikan,” ujar Udja Bachrusani, Kepala Bidang Pengadaan Darah PMI DKI Jakarta, Senin (22/2).

Udja menambahkan, untuk mencari stok darah PMI DKI setiap harinya menerjunkan 12-14 mobil operasional untuk mencari para pendonor darah bekerjasama dengan instansi-instansi seperti kantor pemerintahan, swasta, sekolah dan pusat perbelanjaan. Kerjasama itu akan terus dilakukan sehingga setiap harinya persediaan darah yang masuk dan keluar akan stabil.

“Kita bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyumbangkan darah sehingga antara darah yang masuk dan keluar seimbang", terangnya.

Untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan darah, Udja juga mengimbau kepada para warga untuk menyumbangkan darahnya kepada PMI DKI. Pihaknya juga berharap, agar kelurahan menyosialisasikan kepada warganya tentang manfaat dari mendonor darah, sehingga apabila ada warga yang terserang penyakit DBD di daerahnya bisa langsung diberikan pertolongan secepat mungkin.

Di Jakarta Pusat sendiri, sejak awal bulan Februari hingga saat ini, Senin (22/1), tercatat penderita DBD mencapai 135 pasien, dengan jumlah penderita terbesar di Kecamatan Kemayoran mencapai 70 penderita, Kecamatan Cempakaputih 59 penderita, dan sisanya berada di kecamatan lain.

“Kepada warga diharapkan supaya memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar, agar terhindar dari penyakit”, ujar Hakim Siregar, Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Stok Darah PMI DKI Masih Aman

Pengelola Perkantoran Diminta Bikin Fasilitas Bagi Pesepeda

Informasi terbaru Pengelola Perkantoran Diminta Bikin Fasilitas Bagi Pesepeda JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengimbau kepada pengelola gedung pemerintahan dan perkantoran di Jakarta untuk menyediakan parkir khusus dan fasilitas kamar mandi serta ruang ganti pakaian bagi para pegawainya yang menggunakan sepeda.

Imbauan tersebut kembali disampaikan Fauzi Bowo di halaman gedung Badan Perencanaan Pembanguna Nasional (Bappenas) Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/2) pagi usai mengikuti kegiatan bersepeda dan memberikan penghargaan kepada gedung tersebut lantaran telah menyediakan fasilitas lengkap bagi para pegawainya yang bersepeda.

Fauzi Bowo mengatakan, hal itu sebagai dukungan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memasukan dan merealisasikan pengadaan jalur khusus sepeda ke dalam masterplan transportasi makro ibu kota. “Kita sudah rencanakan agar pengadaan jalur khusus sepeda itu dimasukan ke dalam masterplan yang terintegrasi dan makro pada tahun depan,” ujar Fauzi Bowo.

Namun begitu, dirinya mengaku masih menemui kendala untuk mewujudkan jalur khusus sepeda yang hingga kini terus diupayakan jalan keluarnya. Salah satu kendala tersebut ialah pelebaran jalan. Untuk itu, nantinya Pemprov berniat akan menggunakan sarana yang sudah ada diantaranya, jalur sepeda motor dan pejalan kaki. “Kesulitanya adalah, pelebaran jalan,tapi kemungkinanya akan menggunakan jalur yang sudah ada yakni ruas sepeda motor dan pejalan kaki,” ungkap Bang Fauzi, sapaan akrabnya.

Fauzi menjelaskan, sistem transportasi makro memungkinkan orang yang tinggal jauh dari kantornya tetap dapat bersepeda. Dia mencontohkan, nantinya mereka yang tinggal seperti di Bekasi atau Depok tetap dapat bersepeda ke kantornya yang berlokasi di Jakarta. “Contohnya mereka yang tinggal di Bekasi atau Depok , dari rumahnya itu naik sepeda lalu nyambung dengan menaikan sepedanya ke bus atau kereta api,” jelasnya.

Sebab itu, Fauzi berharap, agar gedung pemerintahan dan perkantoran di Jakarta dapat mengapresiasi semakin tingginya minat pegawai dan karyawanya bersepeda ke kantor dengan menyediakan parkir khusus dan kamar mandi serta ruang ganti pakaian khusus. “Sehingga, mereka yang bersepeda ke kantor merasa aman meletakan sepedanya dan kembali merasa segar dan nyaman setelah mandi dan ganti pakaian,” tambahnya lagi.

Sebab, sambung dia, tidak dapat dipungkiri, jika bersepeda pasti akan menimbulkan keringat di tubuh serta kondisi iklim membuat hawa panas sangat terasa usai mengendarai sepeda.

Bahkan, Fauzi tidak menutup kemungkinan jika nantinya keharusan memenuhi fasilitas bagi pengguna sepeda menjadi suatu ketentuan yang harus dipenuhi. “Mungkin nanti hal itu mesti dipatuhi,” tanmdasnya.

Sebelumya, Fauzi Bowo dengan ditemani sejumlah pejabat dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Pusat bersepeda dengan menempuh rute start dari Taman Situ Lembang, kemudian menyusuri Jalan Syamsu Rizal, Jalan Muhammad Yamin, melintasi Taman Suropati dan berakhir di halaman Gedung Bappenas, yang terletak di Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat.

Sementara itu salah seorang perwakilan Bappenas, Syahrial Loetan mengaku senang menerima penghargaan tersebut. Karena, fasilitas tersebut sengaja dibuat untuk membuat nyaman pegawai yang bersepeda ke kantor. “Pesepeda aktif yang tergabung dalam Bapenas Cycling Club (BCB) mencapai 100 orang lebih. Namun, setiap harinya yang aktif sekitar 10 orang. Pada akhir pekan jumlah pengguna sepeda akan lebih ramai yang mengunjungi kantor ini,” katanya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Pengelola Perkantoran Diminta Bikin Fasilitas Bagi Pesepeda

Atasi Banjir, Jakarta Butuh 3.000 Sumur Imbuhan

Informasi terbaru Atasi Banjir, Jakarta Butuh 3.000 Sumur Imbuhan JAKARTA, MP - Ibu kota Jakarta membutuhkan sedikitnya 3.000 sumur imbuhan selain biopori dan sumur resapan untuk mengatasi banjir sekaligus mengurangi amblesnya tanah.

"Sekarang sudah dibuat 83.003 sumur resapan dan 239.225 biopori di Jakarta untuk mengatasi banjir sekaligus untuk menangani semakin defisitnya air tanah permukaan," kata Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana BPPT, Dr Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta.

Teknologi yang mampu mengatasi semakin defisitnya air tanah dalam dan amblesnya tanah di Jakarta sekaligus mengurangi banjir, ujar pakar hidrologi tersebut, adalah teknologi sumur imbuhan atau injeksi yang di Jakarta saat ini baru ada 30 sumur.

Hanya saja tidak seperti biopori dan sumur resapan yang bisa dibuat secara massal karena bisa dibuat sendiri oleh masyarakat dan berbiaya murah, teknologi sumur imbuhan cukup mahal.

Hal ini karena harus dilakukan pengeboran minimal 30 meter untuk mengalirkan air permukaan ke tanah dalam serta memerlukan konstruksi yang tidak sederhana, ujarnya.

"Ini hanya bisa dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan anggaran dari APBD berhubung biaya pengeboran mencapai sekitar Rp150 ribu per meter ditambah konstruksi beton yang totalnya bisa mencapai Rp200 juta per sumur," katanya.

Sumur imbuhan ujarnya, mampu menaikkan muka air tanah dalam yang selama puluhan tahun disedot oleh gedung-gedung bertingkat dan pabrik -pabrik, menahan instrusi air laut serta menahan laju amblesnya tanah di Jakarta.

Imbuhan air tanah dalam juga sangat mengurangi banjir, lanjut dia, karena ada upaya jalan pintas memaksa air permukaan masuk ke dalam tanah.(red/*an)

Tinggalkan komentar anda tentang Atasi Banjir, Jakarta Butuh 3.000 Sumur Imbuhan

Benefits of self-managed Super Fund

This article is about Finance Information, this article will very useful if you know how to apply. Please read careful, and if you have question for this article, don't forget to use comment box.

If using a SMSF as an alternative to a managed super fund, will soon start to see a number of benefits come to light as a result.

Taking Control

A car gives you the opportunity to make decisions about where they invest the funds. If it is stocks, bonds, property or money, you can choose exactly how much to invest in options and want to switch investments if the market changes. It really lets you get the most out of each and every situation experienced by financial markets.

Low pay taxes

Retirement levies a tax of 15% of contributions, income and payment of funds balance. Many people choose to make additional payments on your car because the tax is good what is below the calculated revenue. During the life of them can tell the thousands of dollars accumulate more.

Protection

All self managed super fund are protected from bankruptcy and other lawsuits, so if something happens to your retirement savings are safe.

Lower rates

One of the biggest benefits of a SMSF is the lower fees offered by the trustee. collect its annual dues based on your super balance, so the more you have in mind, it is the result. Rates not only increase your savings grow, but calculated sliding scale percentage. Furthermore, the rate itself is only a flat fee not to increase as you grow your retirement account.

Other benefits

* Self Managed Super funds are allowed to control the time and disposal of assets. This means that if you get a property now and appreciated by a certain percentage when you retire, you can transfer your pension fund under and you have to pay any taxes on gains from asset.

* SMSF allow for tax deductible premiums.

* No minimum quotas and restrictions on frequency contribute to a fund administered by the free super.

There is a large variety of benefits that accompany a self-managed super funds, but it is important to understand if they meet the requirements so you can get the most from your super.

What Do You think about this Finance Info? do you like it?

DPRD Akan Bentuk Perda Pajak Online

Informasi terbaru DPRD Akan Bentuk Perda Pajak Online JAKARTA, MP - Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, akan membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur kewajiban pajak online. Perda tersebut akan dinamakan Perda Pajak Perizinan. Salah satu pasalnya menyebutkan, bagi pengusaha hotel, restoran dan tempat hiburan yang akan membuat suatu perizinan, baik izin usaha baru atau memperpanjang izin harus bersedia menerapkan pajak online.

Rencana tersebut akan dibahas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Pelayanan Pajak DKI bersama Komisi C DPRD DKI pekan depan. Pembuatan Perda ini untuk memudahkan penerapan pajak online di tiga sekor yaitu pajak tempat hiburan, hotel dan restoran.

Ketua Komisi C DPRD DKI, Ridho Kamalludin mengungkapkan, dari rapat kerja terungkap bahwa Dinas Pelayanan Pajak DKI menemui kesulitan dalam penerapan pajak online kepada wajib pajak (WP).

Penyebabnya, wajib pajak hotel baru bisa melakukan uji coba sistem saat mereka tutup di malam hari karena jika saat beroperasi khawatir mengganggu kenyaman tamu. Ada juga wajib pajak hotel yang mengaku enggan menerapkan karena hotelnya merupakan franchise (waralaba) hotel internasional yang pusatnya di luar negeri, sehingga sistem teknologinya terintegrasi dengan hotel pusat. Mereka khawatir bisa merusak sistem baku dan menyadap informasi yang ada.

Namun Ridho menegaskan, apapun alasannya, wajib pajak tidak boleh ada yang menolak penerapan pajak online. Justru jika ada yang menolak maka akan menjadi kecurigaan dewan. Pasalnya pajak online diterakan untuk menjaga validitas dari pajak yang masuk ke kas daerah, yang tujuannya untuk digunakan membangun kota Jakarta.

Karena itu, harus dibuat perda yang mengatur kewajiban penerapan pajak online. Tepatnya adalah Perda Pajak Perizinan Penyelenggaraan Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan. Nantinya dalam perda itu disebutkan, suatu badan usaha yang akan membuat suatu perizinan, baik izin usaha baru ataupun memperpanjang izin harus bersedia membuat pajak online. Sebelum ini diusulkan ke Badan Legislatif Daerah (Balegda) DPRD DKI, Komisi C akan membahasnya dengan unit terkait.

Komisi C DPRD DKI juga merekomendasikan agar Dinas Pelayanan Pajak DKI membuat monitoring sistem yang terus berjalan dan back up data error. “Sehingga jika ada kerusakan, data back up sudah ada,” tegasnya. Selanjutnya ia berharap, peralatan sistem pajak online yang masih outsorching ini ke depan sudah bisa menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.

Dari target 800 wajib pajak yang harus menerapkan pajak online, baru 54,6 persen atau 437 wajib pajak yang menyatakan bersedia menerapkan pajak online. Diantara 437 wajib pajak tersebut, hanya 13 wajib pajak yang benar-benar sistem pajak onlinenya sudah berjalan dengan lancar. Sedangkan sisanya, 424 wajib pajak sedang menunggu antrian pemasangan instalansi sistem dan ujicoba sistem tersebut.

“Menurut Dinas Pelayanan Pajak, hingga saat ini baru 13 wajib pajak yang sudah benar-benar online dikarenakan para wajib pajak ini harus melalui sekitar tujuh tahapan,” kata Ridho. Ke tujuh tahapan itu antara lain, menyatakan kesediaan, survey perusahaan, mapping (pemetaan), monitoring, uji coba sistem hingga pemasangan instalansi sistem pajak online.

DPRD sendiri mendukung 800 wajib pajak harus segera menerapkan pajak online karena sudah diprogramkan sejak tahun 2009 lalu. Pemprov DKI menganggarkan dana untuk pelaksanaan sistem pajak online dalam lima tahun yakni 2009-2013 sebesar Rp 44 miliar. Untuk tahap pertama sebesar Rp 2,6 miliar, hanya cukup untuk 800 wajib pajak yakni terdiri dari, 609 restoran, 78 hotel, dan 113 tempat hiburan.

“Kemudian yang kami pertanyakan kepada Dinas Pelayanan Pajak, mengapa hingga saat ini baru 437 wajib pajak yang siap dan baru 13 wajib pajak yang telah benar-benar online pajaknya,” ujarnya. Lalu, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI menerangkan setelah melakukan proses lelang, kontrak kerja baru ditandatangani pada 5 Januari. Sehingga mulai 6 Januari baru bisa dijalankan ke tujuh tahapan tersebut ke 800 wajib pajak.

Anggota Komisi C DPRD DKI, Achmad Husin Alaydrus menegaskan, Komisi C mendukung penuh penerapan pajak online ke seluruh wajib pajak di tiga sektor tersebut. Sebab pajak online dapat mengurangi penyelewengan dana pajak dan tindakan KKN. “Dinas Pelayanan Pajak tidak usah takut untuk melakukan pajak online. Kita akan buatkan aturannya dalam perda. Yang tidak mau, dicabut saja izin usahanya,” tegas pria yang akrab disapa Habib. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang DPRD Akan Bentuk Perda Pajak Online

Gerimis Iringi Pemasangan Patung Obama

Informasi terbaru Gerimis Iringi Pemasangan Patung Obama JAKARTA, MP - Walau sempat molor kurang lebih dua jam setengah, pemasangan Barry Dreams Statue atau patung Barry Obama di halaman SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, akhirnya dapat dilakukan. Agar tidak terkendala oleh panas dan hujan, pihak sekolah menyediakan tenda ukuran sedang yang dipasang tepat di atas lahan berdirinya patung. Ditargetkan, pemasangan patung yang menelan dana kurang lebih Rp 30 juta ini tuntas dalam tiga hari ke depan.

Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, sedianya patung dipasang mulai hari Selasa (16/2) pukul 09.00. Namun karena hujan deras dan material yang didatangkan dari Ciputat terlambat maka proses penggalian lahan baru dimualai pukul 11.30. Tidak ada kendala yang berarti selama proses pemasangan patung. Hanya saja, saat para pekerja menurunkan material dari mobil dan menggali tanah untuk membangun landasan patung, gerimis terus mengiringinya.

Kasudin Pendidikan Dasar Jakarta Pusat, Zainal Soleman mengatakan, dipastikan patung Obama dapat kembali berdiri dalam tiga hari ke depan. “Karena akan kita kebut pemasangannya, siang malam. Agar tidak kehujanan, akan disediakan tenda sehingga pekerja dapat mengerjakan dengan aman dan nyaman,” ujar Zainal, di SDN 01 Menteng, Selasa (16/2).

Seperti dikatakan sebelumnya, pemindahan patung perunggu dengan berat 30 kilogram dan tinggi 110 cm buatan pematung Edy Chaniago ini dilakukan atas dasar keinginan dari pihak sekolah. Hal ini, untuk dijadikan bukti sejarah jika salah seorang murid yang pernah mengenyam pendidikan di SDN 01 Menteng, saat ini sudah menjadi Presiden Amerika Serikat. “Pemindahan patung ke SDN 01 Menteng atas dasar permohonan dari keluarga besar sekolah dan alumni SDN 01 Menteng,” ungkapnya.

Untuk sementara, sambil menunggu selesainya pembuatan landasan patung, saat ini patung disimpan di ruang Laboratorium Bahasa Inggris di lantai dua. Patung diletakkan di atas meja sepanjang dua meter dengan dialasi kain putih. Agar lebih aman, pintu pun selalu dalam keadaan terkunci. Bahkan ada pintu teralis, sebagai pintu lapis kedua, di ruangan tersebut yang turut digembok.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal juga menyebutkan bahwa SDN 01 Menteng akan disulkan untuk direhab berat, melalui dana APBD Perubahan 2010. Alasannya, beberapa bagian gedung sudah banyak yang rusak. Bahkan salah satu halaman yang biasa digunakan untuk latihan menari para siswa, sedikit bocor.

Namun karena bangunan ini merupakan bangunan bersejarah maka rehab tidak akan dilakukan tanpa merubah estetika konstruksi. Keasilan gedung akan tetap dipertahankan. Hanya saja penataan taman akan disesuaikan dengan hadirnya patung Obama. Sebab patung dipasang persis di samping taman yang ada di depan sekolah.

“Kerusakan sih belum parah namun ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Kemungkinan akan kita usulkan pada APBD perubahan 2010, syukur-syukur ada bantuan dari CSR (corporate social responcibility),” katanya.

Salah seorang guru SDN 01 Menteng yang enggan disebut namanya mengatakan, pihak sekolah juga akan membuat pintu gerbang baru yang sejajar dengan pintu utama sekolah. Nantinya dari pintu utama ke pintu gerbang yang baru, dipasangi auning. 

Selain itu, di salah satu sudut taman juga akan dibuatkan dua tiang bendera. Satu tiang akan dipasangi Bendera Merah Putih dan tiang lainnya, akan dipasangi Bendera Amerika Serikat, utamanya saat Barack Obama mengunjungi sekolah tersebut. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Gerimis Iringi Pemasangan Patung Obama

DPR Apresiasi Kinerja Pemprov DKI Tangani Banjir

Informasi terbaru DPR Apresiasi Kinerja Pemprov DKI Tangani Banjir JAKARTA, MP - Upaya penanganan banjir yang telah dilakukan Pemprov DKI dengan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) hingga tembus ke laut, terbukti efektif meminimalisir banjir di ibu kota. Keberhasilan Pemprov DKI ini mendapatkan apresiasi positif dari sejumlah anggota Komisi V DPR, karena keseriusan dalam menangani banjir telah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Terlebih, beberapa lokasi pemukiman yang dilintasi KBT telah terbebas dari ancaman banjir.

"Saya menilai penanganan banjir, khususnya di DKI Jakarta sejauh ini sudah banyak menunjukkan kemajuan," kata Usman Jafar, anggota Komisi V DPR, saat Rapat Kerja Kesiapan Pencegahan dan Mengatasi Banjir di wilayah Jabodetabek di Gedung DPR Jakarta, Senin (15/2).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemprov DKI dalam penanganan banjir, khususnya dalam memberikan peringatan dini kepada warga, sehingga korban akibat banjir kiriman bisa diminimalisir. "Saya mengapresiasi penanganan banjir oleh DKI," pujinya.

Kendati begitu, Usman memberikan masukan kepada Pemprov DKI dalam penanganan bangunan kumuh di bantaran kali, karena selama ini bangunan itu menjadi penyebab utama banjir. Sebab menurutnya, daya tampung sungai tidak bisa dimaksimalkan akibat terhalang bangunan liar tersebut.

"Ke depan pemukiman di bantaran kali harus mendapat perhatian lebih besar dari Pemprov DKI. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, saya pikir persoalan banjir tidak akan pernah selesai," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI harus mempermanenkan kerjasamanya dengan dua provinsi lain, dalam hal ini Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Pasalnya, penyelesaian persoalan yang ada di Provinsi DKI tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dua provinsi tetangga tersebut. Bahkan menurutnya, kerjasama antara tiga provinsi ini tidak hanya terkait penyelesaian permasalahan banjir saja, melainkan juga permasalahan kemacetan dan juga sampah dengan membentuk sebuah badan khusus.

"Kerjasamanya harus dipermanenkan dengan membentuk badan khusus yang lebih komprehensif," pintanya.

Pujian serupa diungkapkan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Golkar Ali Wongso yang menilai apa yang telah dilakukan Kementerian PU, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani banjir di Jabodetabek sudah berjalan baik. Namun, Ali menyarankan, agar pihak terkait ini membuat sebuah target jangka panjang. Dirinya mencontohkan, Pemprov DKI Jakarta misalnya bisa juga menargetkan bebas banjir tahun 2025 atau 2030 dan itu harus diperkuat dengan dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Kalau mau melihat Jakarta bebas banjir, kita harus punya target," terangnya.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mengatasi banjir adalah dengan normalisasi sungai di Jakarta, termasuk merelokasi 70 ribu kepala keluarga yang tinggal di sepanjang bantaran kali untuk selanjutnya ditempatkan di rumah susun sewa.

Untuk mendukung program itu, saat ini Pemprov DKI sedang mencari lokasi baru karena lokasi yang ditawarkan sebelumnya ditolak warga dengan alasan jauh. Menurutnya, proyek ini akan dimulai tahun depan. Sedangkan tahun ini dilakukan studi dan inventarisasi warga.

"Ada beberapa lokasi dalam proses pengolahan yaitu di sekitar Kebonbaru dan Pengadegan-Kalibata," tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang DPR Apresiasi Kinerja Pemprov DKI Tangani Banjir

8.727 Orang Pengungsi Banjir di Jakarta

Informasi terbaru 8.727 Orang Pengungsi Banjir di Jakarta JAKARTA, MP - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Budihardjo mengatakan hingga Sabtu (13/2) malam, tercatat 8.727 orang pengungsi di pos-pos korban banjir di Jakarta Timur maupun Jakarta Selatan. "Jumlah itu hari ini mungkin bertambah," kata Budihardjo, Minggu (14/2) sore.

Jumlah itu terhimpun dari pengungsi di pos Bukit Duri (486 orang), Kebayoran Baru (125 orang), Pejaten Timur (302 orang), Bioskop Nusantara (2.009 orang), Bidara Cina (686 orang), Cawang (4.121 orang), Pengadegan (627 orang), dan Rawajati (373 orang).

"Sebagian dari pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Budihardjo, yang belum tahu jumlah rumah terendam akibat banjir kali ini.

Menurut Budihardjo, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penanganan korban banjir. "Sejak kemarin kami menyediakan makanan, susu bayi, dan pakaian layak pakai," sebut dia.

Dinas Sosial, kata Budihardjo, juga bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, dan masyarakat, dalam mendirikan 36 dapur mandiri untuk para pengungsi. (red/*tif)

Tinggalkan komentar anda tentang 8.727 Orang Pengungsi Banjir di Jakarta

Parade Barongsai Jakarta Dipadati Penonton

Informasi terbaru Parade Barongsai Jakarta Dipadati Penonton JAKARTA, MP - Ribuan warga Jakarta menyaksikan parade barongsai nusantara yang digelar Pemprov DKI dan Pemkot Jakarta Pusat di lapangan Monumen Nasional Jakarta, Minggu, dalam rangka Imlek atau Hari Raya Tahun Baru China.

Pada perayaan tersebut selain parade Barongsai juga digelar pawai Liong, pertunjukan bela diri wushu, pawai ondel-ondel, lampion, gambang kromong, foto ala pengantin Tionghoa, tari nusantara yang menggelar tari betawi, tari Bali hingga tari asal Papua.

Digelar pula senam lansia, lomba mewarnai untuk anak-anak TK dan SD, drumband anak-anak, pawai sepeda, serta panggung musik dan lagu-lagu serta puluhan tenda yang menggelar berbagai dagangan khas dan lucu, seperti tas daur ulang, sendal unik warna-warni, kaos, makanan khas Betawi, souvenir, jamu dan lain-lain.

Sejumlah balon hias bertulis "Gong Xi Fat Chai", umbul-umbul selamat tahun baru Imlek, hingga kendaraan toilet juga menghiasi berbagai sisi Monas.

Kebanyakan warga membawa serta anak-anak. Mereka menyaksikan berbagai hiburan yang digelar secara tersebar di lapangan Monas seperti ondel-ondel yang dibungkus kain dan dihias pernak-pernik warna-warni, diikuti tabuhan-tabuhan, tarian Papua dengan para penari yang penuh dengan lukisan cat.

"Habis dari sini kami juga mau naik ke atas tugu Monas," kata Teti yang datang bersama dua anak dan ibunya sambil membeli kacamata plastik warna-warni yang digelar pedagang kakilima di lapangan Monas.

Banyak juga anak-anak yang bermain layang-layang di tengah lapangan dan keluarga-keluarga muda yang menggelar tikar serta bekalnya di rerumputan serta memberi makan rusa-rusa Monas dengan daun-daun.

Acara berjudul "Harmony in Diversity atau indahnya Perbedaan dalam Kebersamaan" itu dimulai sejak pukul 06.00 hingga 11.00 WIB di bawah kondisi cuaca yang berawan. (red/*an)

Tinggalkan komentar anda tentang Parade Barongsai Jakarta Dipadati Penonton

85 RS Dilarang Tolak Pasien Miskin

Informasi terbaru 85 RS Dilarang Tolak Pasien Miskin JAKARTA, MP â€" Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan anggaran Rp 413 miliar untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2010.

Untuk itu, sedikitnya 85 rumah sakit disiapkan sebagai lokasi rujukan program tersebut. Puluhan rumah sakit tersebut tersebar di lima wilayah dan telah memiliki Ikatan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dengan kata lain, 85 rumah tersebut wajib melayani pasien miskin.

Rinciannya, di Jakarta Pusat terdapat 14 rumah sakit umum (RSU) dan 7 rumah sakit khusus (RSK). Jakarta Utara terdapat 10 RSU, dan 3 RSK. Di Jakarta Barat ada 9 RSU dan 6 RSK yang melayani JPK Gakin. Sedangkan di Jakarta Selatan terdapat 8 RSU serta satu RSK dan Jakarta Timur terdapat 16 RSU serta 6 RSK.

Jaminan Kesehatan tersebut diberikan kepada penduduk yang memiliki KTP dan KK Jakarta. “Sedangkan bagi masyarakat Jakarta yang tidak memiliki KK atau KTP DKI, pelayanan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Ditegaskan Dien Emawati, Kepala Dinkes DKI, pihaknya menjamin seluruh pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin akan terlayani. Namun dirinya tidak menampik jika kenyataan di lapangan pelayanan tersebut kerap tidak maksimal lantaran ulah oknum petugas rumah sakit.

Untuk Itu, Dien mengimbau warga yang mengalami hal itu untuk segera melaporkannya kepada petugas.Bahkan Dien menyatakan pihaknya juga telah menempatkan kotak saran di setiap layanan kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD. “Kotak saran itu akan rutin dibuka setiap satu bulan dan akan segera kami tindaklanjuti,” tegas Dien.

Mengenai jenis layanan kesehatan, diakui tidak terdapat perbedaan kualitas antara pasien gakin dengan umum. Beberapa jenis layanan yang diberikan kepada pemegang kartu gakin diantaranya, pelayanan kesehatan dasar sampai dengan pemeriksaan spesialis antara lain, rawat, jalan, pemeriksaan penunjang tindakan medis sederhana, persalinan normal di kelasi III dan pemberian obat-obatan.

Sedangkan layanan yang diberikan di RS adalah Rawat Jalan, rawat inap kelas III, termasuk persalinan, tindakan medis sampai dengan operasi, pemeriksaaan penunjang bila dibutuhkan, dan pemberian obat-obatan.

Dalam hal ini, ditambahkan, Dien dirinya berharap kelurahan mempermudah masyarakat dalam mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selain itu, melakukan verifikasi secara menyeluruh ke lapangan sebelum mengeluarkan SKTM. Sehingga tak ada kemungkinan adanya kebohongan oleh warga akan kondisi kehidupannya.

Kelurahan juga harus memberikan informasi secara detail kepada masyrakat. Sehingga tidak ada warga yang tidak tahu tentang program tersebut.

Sementara itu dari data Dinkes DKI, sepanjang 2009, sedikitnya 2 juta warga miskin terlayani melalui JPK Gakin dalam memperoleh layanan kesehatannya.(red/*pk)

Tinggalkan komentar anda tentang 85 RS Dilarang Tolak Pasien Miskin