Informasi terbaru Tiga Solusi Atasi Kemacetan Jakarta JAKARTA, MP - Untuk mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah ibu kota, sepertinya tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi massal seperti bus rapid transit (BRT) melalui busway dan mass rapid transit (MRT). Akan tetapi, upaya ini harus disinergiskan dengan pembangunan dan peningkatan jaringan jalan serta pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi di Kota Jakarta.
Saat ini, daya dukung infrastruktur jalan DKI hanya mampu menampung 1,05 juta kendaraan. Sebab, panjang jalan yang dimilik kota Jakarta adalah sepanjang 7.650 kilometer dan luas jalan seluas 40,1 kilometer atau sekitar 6,2 persen dari luas wilayah DKI Jakarta. Sementara pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun.
Berdasarkan data yang dimiliki Polda Metro Jaya, pada tahun 2009 lalu, jumlah sepeda motor di Jakarta mencapai 7,5 juta unit atau meningkat dari tahun 2008 yang mencapai 6,7 juta unit. Kemudian, jumlah angkutan umum di tahun 2009 mencapai 859 ribu unit atau meningkat dari tahun 2008 yang hanya sebanyak 847 ribu unit. Begitu juga dengan jumlah kendaraan pribadi mobil di tahun 2009 sebanyak 2,11 juta unit atau meningkat dari tahun 2008 yang mencapai 2 juta unit.
Sedangkan tahun ini, pertambahan kendaraan di Jakarta sekitar 1.117 kendaraan per hari, terdiri dari 220 mobil dan 897 sepeda motor. Total kebutuhan perjalanan di DKI Jakarta sebanyak 20,7 juta perjalanan per hari. Kemudian total jumlah kendaraan bermotor yang melintasi jalan di DKI Jakarta sekitar 5,8 juta unit, terdiri dari kendaraan pribadi sebanyak 5,7 juta unit (98,5%) dan angkutan umum 88.477 unit (1,5%).
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, Kota Jakarta mempunyai permasalahan berat yang harus segera diselesaikan, yakni masalah kemacetan lalu lintas. Sehingga, Pemprov DKI harus mencari berbagai upaya untuk mengurai kemacetan dan menghilangkannya dari wajah ibu kota ini.
Untuk mengatasi dan mengurai kemacetan yang diakibatkan pertumbuhan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua yang semakin pesat, tidak bisa hanya diserahkan pada pembangunan, pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi massal. “Kita tidak hanya bisa mengandalkan peningkatan pelayanan transportasi umum, pengembangan busway yang berbasis BRT dan pembangunan MRT di kota Jakarta,†kata Azas Tigor di Jakarta, Selasa (27/7) lalu.
Jika hanya mengandalkan pengembangan transportasi massal, dipastikan upaya mengatasi kemacetan tidak akan terselesaikan sama sekali. Sebab, saat beroperasi melayani warga Jakarta, transportasi massal ini membutuhkan jaringan jalan yang baru dan tidak bisa menggunakan jaringan jalan yang sudah ada. Karena beban jaringan jalan eksisting sudah terlampau berat menampung jumlah kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum yang setiap hari terus bertambah banyak.
Untuk itu, lanjutnya, upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta diperlukan tiga upaya yang sinergis dan harus dilakukan secara bersamaan. Yaitu, harus dilakukan pengembangan, pembangunan dan peningkatan layanan transportasi massal, pembangunan jaringan jalan baru, dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.
“Jaringan jalan baru juga harus dibuat untuk mengatasi pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi yang bertambah banyak. Saat ini perbandingan pertumbuhan keduanya yaitu satu berbanding sembilan persen untuk kendaraan pribadi,†ujarnya.
Artinya, setiap hari pertumbuhan kendaraan bermotor seperti sepeda motor bisa mencapai 800-900 unit per hari, sedangkan mobil mencapai 300 unit per hari. Sehingga kalau tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan, kemacetan juga tidak akan teratasi dengan baik. Meski transportasi massal dan pembangunan jaringan jalan baru sudah dilakukan, namun Pemprov DKI tidak melakukan pengendalian penggunan kendaraan pribadi, kemacetan juga tidak bisa diuraikan.
“Jadi, ketiganya harus dilakukan secara beriringan, tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja. Mengingat kebutuhan ketiganya sudah sangat mendesak,†tegasnya. Ia mendukung rencana Pemprov DKI yang akan membangun jaringan jalan baru dengan konsep jalan susun atau vertikal ke atas. Jika ada yang mengatakan pembangunan jalan baru akan menimbulkan kemacetan baru, Tigor mengingatkan, dalam sebuah pembangunan jalan dipastikan akan ada konsultan pendamping yang akan memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.
Selain itu, penyelesaian masalah kemacetan jangan hanya diserahkan ke tangan Pemprov DKI. Akan tetapi pemerintah pusat juga harus turut bertanggungjawab menyelesaikan masalah kemacetan karena kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. (red/*bj)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar