Di Jakarta, Mendung Tak Berarti Hujan

Informasi terbaru Di Jakarta, Mendung Tak Berarti Hujan JAKARTA, MP - Sepanjang pekan-pekan terakhir, Jakarta selalu dirundung mendung. Meski demikian, hanya di beberapa tempat saja mendung tersebut turun hujan.

Seperti informasi prakiraan cuaca untuk hari ini dalam situs BMKG, Selasa (14/12), mendung akan menggelayut di Jaksel, Jaktim dan Bekasi. Sedangkan di wilayah Jakpus, Jakbar, Jakut, Bogor, Depok dan Tangerang turun hujan rintik-rintik sepanjang pagi.

Ketika Jakarta memasuki siang hari, cuaca pun mulai tak bersahabat. Karena hujan hampir menyeluruh membasahi ibukota dengan intensitas ringan hingga sedang. Terutama kawasan selatan Jakarta hingga Bogor akan diguyur hujan sedang cukup deras.

Memasuki malam hari, hujan ringan tersisa di Jaksel dan Depok semata. Sedangkan di wilayah lainnya, lagi-lagi mendung menutupi langit Jakarta. Bagi anda yang akan beraktifitas di luar ruangan, tak ada salahnya sedia payung sebelum hujan. (red/*dtc)

Tinggalkan komentar anda tentang Di Jakarta, Mendung Tak Berarti Hujan

Demo Perangkat Desa Ricuh, Gerbang Kemendagri Roboh

Informasi terbaru Demo Perangkat Desa Ricuh, Gerbang Kemendagri Roboh JAKARTA, MP - Demo ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mulai ricuh. Ribuan massa yang telah berdemo sejak pagi mendorong-dorong pintu gerbang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) roboh.

Massa mulai merangsek ke dalam kantor yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/12) sekitar pukul 17.00 WIB. Massa yang berjumlah ribuan itu lantas mendorong-dorong pintu dan pagar Kemendagri.

Melihat pintu gerbang roboh, water cannon yang telah standby di depan Gedung Mahkamah Agung (MA) pun beraksi. Air pun disentorkan ke arah massa yang mulai beringas.

Hingga kini, kericuhan masih terjadi. Sebagian massa telah berhasil masuk ke dalam kantor Kemendagri.

Massa PPDI ini menuntut kejelasan nasib yang menurut mereka hingga kini belum jelas. Mereka ingin diangkat menjadi PNS. (red/*dtc)

Tinggalkan komentar anda tentang Demo Perangkat Desa Ricuh, Gerbang Kemendagri Roboh

Anggota TNI Jadi Tersangka Bentrokan Cempaka Mas

Informasi terbaru Anggota TNI Jadi Tersangka Bentrokan Cempaka Mas JAKARTA, MP - Polisi sudah menetapkan enam tersangka bentrokan antara ormas dengan pegawai PT Oto Multi Artha di Graha Niaga Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Timur Kamis (9/12) lalu. Keenamnya kini menjalani penahanan. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Hamidin saat dihubungi wartawan, Jumat (10/12). "Enam orang tersangka itu kesemuanya adalah debt collector," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa salah seorang tersangka adalah anggota TNI dan pihak kepolisian telah menyerahkan anggota TNI tersebut ke kesatuannya untuk diproses lebih lanjut.

Tersangka lainnya yang merupakan warga sipil, menurutnya akan dikenakan pasal 170 KUHP, tentang penganiayaan. Ancaman hukuman yang bisa diterima tersangka adalah hingga tujuh tahun penjara.

Bentrokan tersebut dipicu oleh penarikan paksa mobil Suzuki AVP milik salah seorang anggota FBR gardu Kota Tanggerang, Minarto (35) di lampu merah tak jauh dari pintu tol Bintaro tiga hari yang lalu, Rabu (8/12) oleh orang suruhan PT OMA karena pembayaran kredit yang bermasalah.

Atas kejadian itu, ratusan anggota FBR pun menyerang kantor PT OMA yang terletak di Graha Niaga Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kantor PT OMA hancur latas bentrokan itu, tiga buah mobil yang diparkir didepannya pun tak luput dari amukan massa. (red/*mi)

Tinggalkan komentar anda tentang Anggota TNI Jadi Tersangka Bentrokan Cempaka Mas

Bus Terbakar di Kebon Sirih, Sopir Kabur

Informasi terbaru Bus Terbakar di Kebon Sirih, Sopir Kabur JAKARTA, MP - Sebuh bus kota jurusan Senen - Ciledug terbakar di Jalan Kebon Sirih Raya, Jumat, pukul 10.05 WIB, namun seluruh penumpangnya berhasil diselamatkan, sementara sopirnya melarikan diri. "Syukur tidak ada korban jiwa tapi kami masih mencari sopir bus yang kabur itu," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hamidin.

Menurut Hamidin, penyebab kebakaran belum ditemukan namun titik api diketahui berasal dari mesin di bagian belakang bis yang mengeluarkan asap. "Asap dan api berasal dari mesin bis," kata Hamidin.

Bus mengeluarkan asap setelah melaju dari Bundaran Hotel Indonesia, kemudian polisi yang melihat kejadian itu menggiringnya hingga perempatan Jalan Kebon Sirih Raya untuk menurunkan penumpangnya.

Bus itu kemudian dijauhkan dari kerumunan orang dan kendaraan, lalu diparkir di samping Bank Indonesia.

Khariul, saksi mata kejadian itu, menceritakan setelah penumpang diturunkan, api masih muncul dari bagian belakang bis dan menyambar seluruh badan bis.

Beberapa saat kemudian, dua mobil pemadam kebakaran tidak di tempat bus yang terbakar itu diparkir dan berhasil memadamkannya. Seluruh kerangka bus hangus, sementara catnya mengelupas.

Akibat kebakaran bus itu beberapa ruas jalan menuju Tanah Abang ditutup, namun sejam kemudian dibuka lagi. (red/*ant)

Tinggalkan komentar anda tentang Bus Terbakar di Kebon Sirih, Sopir Kabur

Tuna Netra Minta Akses Dipermudah

Informasi terbaru Tuna Netra Minta Akses Dipermudah JAKARTA, MP - Sekitar 50 penyandang tuna netra atau penderita cacat mata yang tergabung dalam Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar pemerintah memberikan akses kemudahan bagi para penyandang cacat.

Salah satu aksesibilitas yang diminta para penyandang tuna netra itu di antaranya adalah keinginannya untuk bertemu dan berdialog dengan presiden, yang sampai hari ini belum terlaksana. Bahkan mereka juga kerap mengalami kesulitan ketika mengurus sesuatu di kantor pemerintahan.

"Selama ini mereka mengaku kerap kesulitan untuk mengurus segala sesuatu. Karena itu, hari ini mereka menggelar aksi unjuk rasa terkait aksesibilitas mereka yang kerap mengalami kesulitan," tukas, Yogi Madsoni, Ketua Biro Hukum dan Advokasi Pertuni, Jumat (3/12).

Menurutnya, aksi ini juga bersamaan dengan Hari penyandang Cacat Internasional (Hipenca) yang jatuh pada hari ini, Jumat (3/12). "Kami hanya ingin mereka mendapatkan akses yang sama dengan warga lainnya seperti di kantor-kantor pemerintahan," tambahnya.

Kabag Umum Jakarta Pusat, Ryas Askaris mengatakan, setiap kantor pemerintah di Jakarta Pusat terbuka untuk siapa saja termasuk bagi seluruh penyandang cacat. Ini terbukti dengan adanya akses jalan khusus bagi pengguna kursi roda. "Setiap kantor pemerintahan mulai dari kelurahan sampai kantor walikota memiliki jalan khusus untuk kursi roda. Dan tentunya mereka akan diantar oleh petugas untuk mengatasi permasalahannya," ungkapnya.(red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Tuna Netra Minta Akses Dipermudah

"Peniup Peluit" Akan Dibayar dan Kian Dilindungi

Informasi terbaru "Peniup Peluit" Akan Dibayar dan Kian Dilindungi JAKARTA, MP - "Peniup peluit" atau pelapor pelaku kejahatan, terutama korupsi, akan semakin dilindungi oleh hukum, bahkan mendapat penghargaan tinggi dalam bentuk materi.

"Namun begitu terbukti mencemarkan nama baik, maka perlindungan terhadap whistle blower (peniup peluit) dihentikan," kata Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, dalam seminar antikorupsi di Jakarta, Rabu.

Dia menjamin perlindungan terhadap "peniup peluit" dilakukan efektif, diantaranya karena LPSK memiliki kewenangan dan kemampuan dalam melindungi para "peniup-peluit."

Abdul Haris menyatakan bahwa lembaga pelindung peniup-peluit seperti LPSK harus menjadi saluran pelaporan yang independen dan rahasia.

Lembaga ini, katanya, harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor, menjamin perlindungan hukum kepadanya, dan menganugerahkan reward atau penghargaan untuk laporan yang diberikannya kepada lembaga penegak hukum seperti KPK dan polisi. (red/*ant)

Tinggalkan komentar anda tentang "Peniup Peluit" Akan Dibayar dan Kian Dilindungi

Waspada! Banyak Jalan Berlubang

Informasi terbaru Waspada! Banyak Jalan Berlubang JAKARTA, MP - Pengguna kendaraan bermotor diminta mewaspadai bahaya jalan berlubang saat hujan deras mengguyur Jakarta. Pasalnya, hujan deras akan menyamarkan letak lubang-lubang ini yang bisa mengakibatkan kecelakaan para pengguna jalan.

"Dari data yang diterima oleh TMC, ada sejumlah titik jalan berlubang di Jakarta," kata Koordinator Traffic Management Center (TMC) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Indra Jafar kepada wartawan, Senin (29/11).

Menurut Indra, jalan berlubang di wilayah Jakarta Selatan, terletak di Jalan Raya Deplu, Jalan Buncit 38, Fly Over Pancoran, Jalan Gatot Subroto, Terowongan Cikoko dan Jalan Andara Pondok Labu.

Untuk wilayah Jakarta Timur, jalan berlubang ada di Kampung Melayu, Jalan Raden Inten, Jalan Raya Cacing,

Jalan Supriyadi, Jalan Raya Pondok Gede, Jalan Otista, Jalan Raya Ceger, Jalan MT Haryono, Jalan Sutoyo, Jalan Buaran dan depan Pom Bensin Ujung Menteng. Sedangkan di Jakarta Pusat ada di Jalan Bungur dan Jalan Suprapto.

Wilayah Jakarta Utara, jalan berlubang ada di Jalan Cilincing, Jalan RE Martadinata, Jalan Pademangan, Jalan Akses Marunda, Putaran Kebun baru, Jalan Yos Sudarsi dan Jalan Raya Cilincing.

Sementara di Jakarta Barat, ditemukan di Jalan Raya Daan Mogot, Jalan Rawa Pokor, Tegal Alur arah Kamal Raya, Asemka arah Glodok, dan Jalan S Parman.

"Kedalaman lubang di jalan ini bervariasi, mulai dari 2-10 cm," kata Indra. Indra mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat melintas dijalan. Indra menambahkan, beberapa jalan berlubang menjadi lokasi rawan kecelakaan. Namun, ia tidak menjelaskan wilayah mana saja yang rawan kecelakaan.

Berkaitan dengan banyaknya jalan berlubang di Jakarta, Indra mengatakan pihaknya telah memberikan data-data tersebut ke Instansi terkait. "Kami sudah memberikan data ini ke Dinas Pekerjaan Umum, kami harap bisa segera di respon untuk memperbaiki jalan," tegasnya. (red/*kcm)

Tinggalkan komentar anda tentang Waspada! Banyak Jalan Berlubang

UMP DKI Tahun 2011 Naik 15 Persen

Informasi terbaru UMP DKI Tahun 2011 Naik 15 Persen JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta akhirnya menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2011, naik sebesar 15 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari usulan para buruh yang menginginkan kenaikan sebesar 10 persen maupun rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan sebesar 7,15 persen.

Tentu saja, hal ini patut disyukuri oleh para buruh dan pekerja lainnya yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Ya, kenaikan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2011 itu ditetapkan melalui Pergub DKI No 196 Tahun 2010 tentang UMP DKI Tahun 2011 per tanggal 15 November 2010.

Artinya, melalui pergub itu, Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP DKI tahun 2011 sebesar Rp 1.290.000 per bulan per orang atau naik sebesar 15,38 persen dari UMP DKI tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 1.118.009 per bulan per orang.

Dalam pergub itu menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan. Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan itu dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta selambat-lambatnya 10 hari sebelum peraturan ini diberlakukan.

UMP tahun 2011 berlaku terhitung mulai 1 Januari 2011 dan berlaku pula bagi para pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun serta belum menikah. Besaran UMP ini menjadi besaran gaji pokok bagi para pekerja tersebut.

Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Deded Sukandar mengatakan, Pergub No 196 Tahun 2010 disahkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang telah melakukan rapat cukup alot dan responsif sebanyak 11 kali. Bahkan, sebelum menetapkan UMP 2011, Dewan Pengupahan telah melakukan survei besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta sebanyak sembilan kali di beberapa lokasi dan menetapkan besaran KHL yaitu Rp 1.401.829 per bulan.

Sebelum UMP 2011 ditetapkan, lanjutnya, Dewan Pengupahan mendapatkan usulan dari unsur pakar dan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor. Diantaranya, nilai KHL di DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi Jakarta semester I Tahun 2010 sebesar 6,3 persen dengan prediksi di tahun 2010 mencapai 6 persen dan 2011 mencapai 6,5 persen.

Selain itu, juga berdasarkan laju inflasi di Jakarta sampai September 2010 sebesar 4,83 persen dengan prediksi inflasi tahun 2010 mencapai 5,1 persen dan 2011 sebesar 5,7 persen. Lalu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI 2010 yang menetapkan peningkatan UMP sebesar Rp 1.25 juta serta capaian KHL untuk daerah penyangga pada 2011 seperti Bekasi, Depok dan Bogor antara 90,1-100 persen.

“Sebetulnya keinginan dari buruh melalui surat permohonan yang disampaikan ke Gubernur yaitu kenaikan UMP sebesar 10 persen dari tahun 2010. Selain itu capaian KHL di DKI mencapai 92,02 persen di tahun 2010 lebih tinggi dibandingkan capaian KHL tahun 2009 sebesar 84 persen,” ujar Deded di Balaikota, Jumat (26/11).

Deded mengungkapkan, UMP DKI 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan besaran UMP daerah penyangga di sekitarDKI Jakarta, baik dilihat dari nominal persentase kenaikan UMP maupun capaian KHL. Seperti, UMP 2011 di Kota Bekasi sebesar Rp 1, 275 juta dengan KHL Rp 1,275 juta , Kabupaten Bekasi mencapai Rp 1.286.421 , Kota Bogor Rp 1.079.100, Kabupaten Bogor 1.172.060 dan Depok Rp 1.213.626.

“Saya tegaskan kembali, UMP ini menjadi gaji pokok bagi pekerja yang masih belum menikah dan punya masa kerja 0-12 bulan. Lebih dari itu, gajinya harus diatas UMP. Besaran UMP ini diluar dari uang makan, transportasi dan lembur yang harus dibayarkan perusahaan,” papar Deded.

Bagi perusahaan yang melakukan penangguhan, Deded mempersilakan mengajukan permohonannya kepada Disnakertrans DKI Jakarta. Kemudian, pihaknya akan menurunkan tim pengawas ke lapangan untuk meneliti perusahaan tersebut dan menentukan layak atau tidaknya melakukan penangguhan.

Anggota Dewan Pengupahan DKI dari perwakilan buruh, Mas Muanam mengatakan, pengusaha yang tidak membayar UMP 2011 dianggap telah melakukan kejahatan sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang melanggar akan dikenakan sanksi penjara 1-4 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta hingga 400 juta.

Dia mengatakan, tidak banyak perusahaan yang melakukan penangguhan setiap tahunnya. Di tahun 2008, dari lima perusahaan yang mengajukan penangguhan, hanya 3 yang dikabulkan. Tahun 2009, dari 6 perusahaan yang mengajukan, hanya 2 dikabulkan permohonannya.

Tahun 2010, dari 6 perusahaan yang ditangguhkan, hanya 2 perusahaan yang dikabulkan penangguhannya. Di tahun 2011, ditambahkannya, Dewan Pengupahan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang terdiri dari tiga unsur yaitu pekerja, pengusaha dan pemerintah. “Kami akan melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan apakah sudah melakukan atau tidak,” kata Muanam.

Memang, besaran UMP 2011 belum sesuai dengan KHL. Namun, Muanam cukup puas dengan kenaikan UMP sebesar 15,38 persen. Kalau menetapkan sama dengan KHL, dikhawatirkan perusahaan akan kolaps atau bangkrut, bahkan bisa jadi terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang UMP DKI Tahun 2011 Naik 15 Persen

40 Persen Bangunan DKI Salahi Peruntukan

Informasi terbaru 40 Persen Bangunan DKI Salahi Peruntukan JAKARTA, MP - Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta mencatat, setiap tahunnya terdapat sekitar 10 ribu pengajuan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di DKI Jakarta. Dari jumlah pengajuan IMB itu, sebanyak 40 persen atau 4.000 bangunan dinilai melakukan pelanggaran karena tidak sesuai dengan peruntukan.

Sedangkan 700 bangunan lainnya telah melengkapi kelengkapan administrasi perizinan. Sisanya, sebanyak 3.300 bangunan lagi, diketahui masih melakukan pelanggaran dan harus dilakukan pembongkaran.

Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Hari Sasongko mengatakan, saat ini, pihaknya belum bisa menerapkan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung untuk menjatuhkan sanksi bagi pemilik bangunan yang melanggar lantaran belum ada turunan peraturan daerahnya.

Selama ini, sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan memiliki IMB atau melanggar IMB hanya sebatas sanksi administratif seperti penyegelan. “Penyegelan kami lakukan jika konstruksi bangunan menyalahi ketentuan yang ditetapkan. Seperti, kasus robohnya bangunan di Pusat Grosir Metro Tanah Abang beberapa waktu lalu. Sekarang masih dalam proses pengadilan,” ujar Hari Sasongko, Selasa (23/11).

Hari mengaku, pihaknya kesulitan untuk mendata bangunan yang berizin dan yang tidak berizin di Jakarta. Sebab, banyak proses perizinan bangunan dilakukan dan sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, yang terdaftar ke pihaknya baru setelah masa kemerdekaan. Artinya, ada kemungkinan banyak bangunan yang sampai sekarang belum terdata.

"Untuk mengetahui jumlah bangunan yang tidak berizin di Jakarta secara pasti sangatlah sulit dilakukan. Kami pernah mencoba menghitung dari foto peta udara. Namun, bangunan yang terlihat seringkali tumpang tindih,” katanya. (red/*kcm)

Tinggalkan komentar anda tentang 40 Persen Bangunan DKI Salahi Peruntukan

PNS Walikota Jakpus Disidak

Informasi terbaru PNS Walikota Jakpus Disidak JAKARTA, MP - Belum sebulan menjabat Walikota Jakarta Pusat, Saefullah langsung melakukan gebrakan. Orang nomor satu di jajaran Pemkot Administrasi Jakarta Pusat ini melakukan inspeksi ke ruang kerja Bagian Umum dan Protokol, Jakarta Pusat, untuk memastikan sarana prasarana yang mendukung pelayanan dan kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik.

Dikatakan Saefullah, Bagian Umum merupakan sentralnya layanan di kantor pemerintahan kota. Karena berbagai kegiatan pasti terkait dengan tugas pokok dan fungsi jajaran di unit instansi ini. Seperti contohnya pelaksanaan apel karyawan tak beres, aliran listrik padam, air di Kamar mandi tak mengalir, sangat berkait erat dengan kewenangan dan tupoksi Bagian Umum.

"Bagian Umum memang tidak berhadapan langsung dengan publik dalam kaitan pelayanan, namun tetap memiliki keterkaitan terhadap segala sarana dan prasarana yang mendukung tugas pelayanan dan kegiatan pemerintahan. Karenanya saya minta seluruh aparat Bagian Umum dapat bekerja secara maksimal," ujar Saefullah, di sela-sela inspeksi, Rabu (24/11).

Saefullah juga sempat mengkritik kondisi alat pendingin ruangan (AC) di ruang kerjanya. Menurutnya AC di ruanganya bagaikan kipas angin di pabrik tahu. Ia menduga daya AC tersebut tak sebanding dengan ruang kerjanya yang cukup besar atau kemungkinan lain, karena mesin pendingin yang mulai tua.

“Blower pendingin di ruang kerja saya itu mirip kipas di pabrik tahu. Anginnya saja yang kencang dan keluar cukup besar, tapi udaranya kurang menyegarkan. Namun karena Saya pimpinan yang terbiasa kerja dalam suasana apapun, jadi tak masalah,” ucapnya.

Diungkapkan Saefullah, kegiatannya kali ini juga untuk menjalin silaturahmi dan mengenal lebih dekat seluruh pegawai. Sehingga, diharapkan dapat lebih terjalin hubungan kerja yang harmonis dan lebih bersifat kekeluargaan.

Ia juga mengingatkan terhadap seluruh karyawan, harus merasa bangga menjadi pegawai Pemprov DKI Jakarta. “Dahulu yang membanggakan bila bisa menjadi karyawan di Pertamina atau bank, tapi kini kita harus bangga menjadi karyawan Pemprov DKI. Kini kesejahteraan kita jauh lebih baik dengan adanya tunjangan kinerja daerah (TKD). Ini harus disyukuri dan diimbangi dengan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi, dan patuhi semua ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang PNS Walikota Jakpus Disidak

Pelanggar Operasi Zebra Capai 25 Ribu

Informasi terbaru Pelanggar Operasi Zebra Capai 25 Ribu JAKARTA, MP - Selama sembilan hari pelaksanaan Operasi Zebra oleh Polda Metro Jaya, jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak mencapai lebih dari 25.000 pelanggaran.
Data Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Rabu (17/11) kemarin, tercatat sebanyak 3.440 pelanggaran oleh pengguna jalan.

Dari jumlah tersebut 2.345 diantaranya adalah penindakan tilang target operasi (TO), sementara penindakan tilang diluar TO dan teguran tertulis masing-masing 376 dan 719 pelanggaran.

Jumlah pelanggaran yang dilakukan para penggendara motor masih mendominasi dengan lebih dari 2.000 pelanggaran.

Sementara itu pada angkutan umum terjaring 507 pelanggaran dengan rincian 212 pelanggaran menaikkan atau menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, tiga terminal bayangan, memarkir kendaraan disembarang tempat 264 kasus, melanggar traffic light dua kasus, omprengan empat penindakan, menerobos jalur busway ada lima kasus, syarat teknis dua pelanggaran, dan lainnya 17 kasus.

Operasi Zebra ini masih akan terus berlangsung hingga Desember 2010 mendatang.(red/*b8)

Tinggalkan komentar anda tentang Pelanggar Operasi Zebra Capai 25 Ribu

Busway Koridor IX dan X Beroperasi Akhir Desember

Informasi terbaru Busway Koridor IX dan X Beroperasi Akhir Desember JAKARTA, MP - Akhir tahun nanti, warga ibu kota hampir dapat dipastikan akan menikmati kembali layanan sistem transportasi andalan Pemprov DKI Jakarta. Ya, setelah dipastikan perbaikan infrastruktur, sarana maupun prasarana koridor IX dan X rampung pada pertengahan Desember mendatang, setelah itu segera dilanjutkan dengan pengoperasian bus Transjakarta di dua koridor tersebut. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah melakukan perbaikan infrastruktur maupun penunjang sarana dan prasarana lainnya di dua koridor itu dengan menganggarkan dana sebesar Rp 4,7 miliar.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengungkapkan, pihaknya tengah mengerjakan perbaikan infrastruktur maupun sarana penunjang lainnya sejak awal Oktober lalu. Saat ini, sebanyak 18 halte di koridor IX masih dalam tahap proses fabrikasi. Sedangkan 14 halte di koridor X telah dimulai pengerjaan perbaikannya. “Ditargetkan perbaikan seluruh halte di dua koridor itu rampung 15 Desember mendatang. Sehingga bias langsung dilanjutkan dengan launching pengoperasian bus Transjakarta di dua koridor baru tersebut,” ujar Udar Pristono, Kepala Dishub DKI Jakarta.

Pristono mengungkapkan, untuk pengadaan bus di dua koridor baru itu, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan dua perusahaan otomotif yakni, PT Korindo yang menyediakan 69 bus single dan PT Asian Auto International yang menyediakan 25 bus gandeng.

PT Korindo menyatakan kesanggupannya menyelesaikan perakitan dan pembuatan bus tunggal yang akan digunakan di koridor IX. Dari 69 bus yang dijanjikan, 34 diantaranya akan diberikan pada Minggu ketiga November sedangkan 35 bus sisanya akan diserahkan pada tanggal 8 Desember mendatang.

Senior Manager Bisnis Development PT Korindo, Puryanto mengatakan, untuk garansi perawatan bus tunggal, perusahaannya bekerjasama dengan operator busway yang baru atau yang memenangkan tender operator koridor IX. Kendati demikian, perbaikan gratis akan diberikan pihaknya pada 1.000 kilometer dan 5 ribu kilometer pertama. “Perawatan berkala akan diberikan dalam 7 tahun pengoperasian bus. Jika setiap bus telah menempuh 5.000 kilometer akan dilakukan perawatan rutin berupa penggantian oli, tekanan udara, pemeriksaan tali kipas, dan mesin,” papar Puryanto.

Diungkapkannya, bus tunggal dengan merk Hyundai ini berbahan bakar gas dengan volume tangki full sebanyak 700 liter setara premium (LSP). Dengan sekali isi penuh 700 LSP, bus dapat menempuh jarak 450 kilomter. Artinya, dengan kapasitas BBG seperti itu, bus hanya perlu diisi satu kali saja yaitu pada saat berangkat dan pulang. Sehingga tidak akan mengganggu operasional bus dalam melayani pengguna jasa bus Transjakarta.

Sementara itu, Komisaris PT Asian Auto International, Dian mengatakan, penyerahan 25 bus gandeng akan dilakukan pada pertengahan Desember. “Yang pasti pertengahan Desember, kami akan serahkan bus gandeng tersebut. Bus ini akan berisi Bahan Bakar Gas,” kata Dian.

Adapun rute yang akan ditempuh busway koridor IX jurusan Pinangranti-Pluit yakni, Halte Pinangranti- Halte TMII- Halte Hek- Halte Pasar Kramatjati- Halte Pusat Grosir Cililitan (PGC)- Halte Badan Kepegawaian Negara (BKN)- Halte Universitas Kristen Indonesia (UKI)- Halte Cikoko- Halte Stasiun Cawang- Halte Tebet- Halte Pancoran- Halte Pancoran Baru- Halte Mampang- Halte Kuningan- Halte Kuningantimur- Halte Senayantimur- Halte Semanggi Polda- Halte Senayanbarat- Halte Petamburan- Halte Slipi- Halte Kotabambu- Halte Tomang- Halte Grogol- Halte Stasiun Grogol- Halte Jembatanbesi- Halte Angke- Halte Jembatantiga- Halte Penjaringan- Halte Pluit (Mega Mal Pluit).

Sedangkan rute busway koridor X jurusan Cililitan â€" Tanjungpriok yakni, Halte Pusat Grosir Cililitan (PGC)- Halte Badan Kepegawaian Negara (BKN)- Halte Universitas Kristen Indonesia (UKI)- Halte Cawang- Halte Kalimalang- Halte Otista- Halte Pedati- Halte Jatinegara- Halte Pisanganbaru- Halte Rawamangun- Halte Pemuda- Halte Rawasari- Halte Pulomas- Halte Pulomas Utara- Halte Suprapto- Halte Kodamar- Halte Sunter- Halte Plumpang- Halte Kantor Walikota Jakarta Utara- Halte Koja- Halte Enggano- Halte Tanjungpriok. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Busway Koridor IX dan X Beroperasi Akhir Desember

DKI akan Bangun RSUD Khusus Kelas III

Informasi terbaru DKI akan Bangun RSUD Khusus Kelas III JAKARTA, MP - Tiap tahunnya warga tidak mampu yang menggunakan Gakin dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) mempercayakan kesehatannya pada RSUD di wilayahnya masing-masing. 883 Tempat tidur kelas III di 6 RSUD di Jakarta pun tidak sanggup menampung jumlah pasien kurang mampu tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kesehatan DKI akan segera membangun RSUD di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun RSUD yang baru akan dibangun 2011 ini, hanya dikhususkan untuk kelas III saja.

"Sudah diusulkan ke Dewan dan sudah disetujui, RSUD Jagakarsa itu khusus untuk kelas III, ada 380 kamar rencananya," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI, Firmansyah, Senin (15/11).

Menurut ketua komisi yang membidangi kesejahteraan sosial ini, proyek pembangunan RSUD Jagakarsa akan dilaksanakan mulai tahun depan. Sebagai pembangunan awal, Rp 10 miliar pun sudah disetujui politisi Kebon Sirih untuk pembangunan yang diperkirakan mencapai Rp 150 miliar ini.

"Ini proyek multi years, tahun kita anggarkan Rp 10 miliar dulu, tapi kalau nanti pembangunan bisa segera dilaksanakan dan butuh anggaran lagi bisa diajukan di APBD Perubahan" terang politisi Demokrat ini.

Pembangunan RSUD Jagakarsa ini diprediksi bisa segera dilakukan, mengingat hal yang paling sulit yaitu pembebasan lahan, sudah tidak ada kendala lagi. karena menggunakan lahan milik Pemprov DKI.

"Lahannya itu milik Dinas Pemadam Kebakaran DKI, jadi tinggal diurus administrasinya saja. Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan kunjungan ke lokasi," imbuhnya. (red/*dtc)

Tinggalkan komentar anda tentang DKI akan Bangun RSUD Khusus Kelas III

Istri Gayus Tambunan Ditegur Bosnya

Informasi terbaru Istri Gayus Tambunan Ditegur Bosnya JAKARTA, MP - Istri terdakwa kasus pajak Gayus Halomoan Tambunan, Milana Anggraeni (30), mendapat teguran tertulis dari instansi tempatnya bekerja, DPRD DKI Jakarta, karena sering tidak masuk kerja.

Kepala Sub Bagian Persidangan Pimpinan dan Panitia Sekretariat DPRD DKI Y Sofyan di Jakarta, Kamis, mengatakan, dirinya sebagai atasan Milana telah mengirimkan surat teguran tertulis tersebut.

"Selama dua bulan terakhir, yaitu bulan September, Oktober, dan sampai tanggal 9 November dia tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak selalu ada di tempat. Untuk itu saudari dikenakan sanksi teguran tertulis," kata Sofyan membacakan surat teguran tertulis tersebut.

Surat teguran bertanggal 10 November 2010 itu ditandatangani Sofyan dan diketahui Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD DKI Heru Wiyanto.

Dalam surat itu disebutkan teguran dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin PNS pasal 7 ayat (2).

Sofyan mengatakan, Rani seringkali hanya absen ke kantor dan kemudian pergi dari ruangannya.
"Saya sudah tegur (lisan) berkali kali," katanya.

Mengenai rencana Badan Kepegawaian Daerah DKI untuk memutasi Milana ke Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sofyan mengatakan, mutasi masih dalam tahap proses dan sedang menunggu panggilan dari Walikota Jakarta Utara.

"Dari Walikota Jakarta Utara sudah telepon kemarin, suruh si Rani datang. Ketika saya tanya (Rani), katanya sudah datang," kata dia.

Sedangkan Anggota DPRD DKI Jakarta Habib Husein Alaydrus mengatakan Rani pantas dipecat sebagai PNS Pemprov DKI.

Habib mengatakan surat teguran tersebut membuktikan Rani telah melanggar aturan dan meminta Inspektorat Pemprov DKI harus memanggil serta memeriksanya.

"Inspektorat Pemprov DKI harus memanggil dan memeriksa Rani. Ditanya apakah ikut serta ke Bali atau tidak, kalau iya harus dipecat jadi PNS. Apalagi kalau tidak masuk tanpa alasan," kata Habib. (red/*ant)

Tinggalkan komentar anda tentang Istri Gayus Tambunan Ditegur Bosnya

Disnakertrans Sediakan 2.500 Lowongan Kerja

Informasi terbaru Disnakertrans Sediakan 2.500 Lowongan Kerja JAKARTA, MP - Berbagai upaya dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah pengangguran di ibu kota. Salah satunya dengan memfasilitasi para pencari kerja agar dapat bertemu dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan) melalui kegiatan bursa kerja (job fair).

Kali ini, bursa kerja dengan melibatkan 70 perusahaan terkemuka digelar selama dua hari, yakni 9-10 November, bertempat di Gedung Dhanapala, Jl Senen Raya, Jakarta Pusat. Pihak penyelenggara menargetkan, penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 2.500 orang. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Jakarta yang saat ini mencapai angka 537.470 orang.

"Kita ingin memfasilitasi para pencari kerja agar bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki," kata Deded Sukandar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Ajang bursa kerja ini, dijelaskan Deded salah satu yang terbesar. Perusahaan yang dilibatkan antara lain, Auto 2000, PT Sriwijaya AIR, Bank Sinarmas dan lain sebagainya. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti BMJ Comunication dan DPD KNPI DKI Jakarta. "Kita harap kegiatan ini bisa berhasil," ucapnya.

Ketua KNPI DKI Jakarta, Arief Rahman mengungkapkan, pihaknya ikut terlibat dalam kegiatan ini karena merasa peduli dengan kondisi yang ada. Banyaknya pengangguran yang sebagian besar merupakan usia produktif, tentu menyebabkan masalah serius apabila tidak segera dicarikan jalan keluarnya. "Kegiatan bursa kerja ini menjadi salah satu cara mengatasi permasalah tersebut," tandasnya. (kos)

Tinggalkan komentar anda tentang Disnakertrans Sediakan 2.500 Lowongan Kerja

Hari Pertama Operasi Zebra, Tindak 3.874 Pelanggar

Informasi terbaru Hari Pertama Operasi Zebra, Tindak 3.874 Pelanggar JAKARTA, MP - Sebanyak 3.874 pelanggar lalu lintas berhasil ditindak petugas Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya saat berlangsungnya hari pertama, Operasi Zebra tahun 2010, Senin (8/11) kemarin. Adapun tujuan digelarnya operasi ini, untuk menciptakan tertib berlalu lintas di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Data dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya menyebutkan, hari pertama digelarnya Operasi Zebra, petugas berhasil menindak 3.874 bentuk pelanggaran serta memberikan 630 surat teguran tertulis. Sebagian besar tindak pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan roda dua yakni, sebanyak 1.859 sanksi tilang, disusul angkutan umum dengan 618 sanksi tilang.

Adapun jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengendara roda dua yakni, 712 kasus melawan arus, 429 kasus tidak menggunakan helm, dan 340 kasus memasuki jalur busway. Untuk angkutan umum, jenis pelanggaran terbanyak yakni, menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya sebanyak 303 kasus, larangan parkir 235 kasus, serta melanggar jalur busway sebanyak 27 kasus.

Sebelumnya dalam apel gelar pasukan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman menegaskan, tujuan Operasi Zebra tahun 2010 antara lain untuk menekan angka kecelakaan, memperlancar arus lalu lintas, menertibkan angkutan umum dan melakukan penertiban pasar-pasar tumpah. Operasi ini masih akan terus berlangsung selama 24 hari ke depan atau hingga 5 Desember 2010 dengan melibatkan sekitar 2.000 personel gabungan yang terdiri dari satuan wilayah, Dit Samapta, Bidang Propam, dan Patroli Kota. (cok)

Tinggalkan komentar anda tentang Hari Pertama Operasi Zebra, Tindak 3.874 Pelanggar

Hujan, Motor Dilarang Berteduh di Flyover

Informasi terbaru Hujan, Motor Dilarang Berteduh di Flyover JAKARTA, MP - Gubernur DKI Fauzi Bowo tetap akan melarang pengendara motor berteduh di bawah jalan layang saat hujan. Menurut Fauzi, larangan itu merupakan langkah konkret mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta. "Maksud larangan itu tidak untuk bikin susah masyarakat, tapi prioritas utama kita adalah untuk mengembalikan fungsi jalan," kata Fauzi Bowo usai memimpin rapat di Balai Agung, Jakarta.

Fauzi yang saat pemilihan gubernur ini menyebut sebagai 'ahlinya Jakarta' ini mengatakan, maksud dari larangan ini jangan disalahartikan. Justru, menurut Fauzi, apabila hal ini serius dijalankan dan didukung masyarakat, maka kemacetan di Jakarta dapat efektif berkurang.

"Kami dorong untuk tidak parkir di tempat yang tidak seharusnya. Bukan dengan tilang atau pidana, cukup dengan imbauan," kata gubernur yang akrab disapa Foke ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Foke larangan itu dilakukan karena lalu lintas jadi semakin padat dan macet panjang akibat banyaknya pengendara motor yang berteduh.

Menurut dia, banyak pengendara motor yang seringkali menggunakan badan jalan di bawah jalan layang untuk meneduh saat hujan. Hal itu semakin membuat kondisi lalu lintas semrawut. Apalagi saat hujan muncul genangan dan terdapat penutupan di jalan tertentu. (kos)

Tinggalkan komentar anda tentang Hujan, Motor Dilarang Berteduh di Flyover

Tangani Banjir dan Transportasi DKI Minta Rp 3,89 Triliun

Informasi terbaru Tangani Banjir dan Transportasi DKI Minta Rp 3,89 Triliun JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta akhirnya memproyeksikan besaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2011 sebesar Rp 27,95 triliun. Proyeksi itu mengalami peningkatan sebesar 4,65 persen dibandingkan APBD Perubahan (APBD-P) 2010 sebsar Rp 26,71 triliun. Dari proyeksi itu, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan prioritas pada pengendalian banjir dan pembenahan transportasi dengan mengalokasikan total anggaran sebesar Rp 3,89 triliun atau sebesar 13,9 persen dari proyeksi RAPBD DKI 2011.

Dengan rincian, anggaran pengendalian banjir dialokasikan Rp 1,36 triliun atau sebesar 4,86 persen dari total RAPBD DKI 2011, dan pembenahan transportasi dialokasikan sebesar Rp 2,53 triliun atau sebesar 9,05 persen dari total RAPBD DKI 2011.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menjelaskan, RAPBD DKI 2011 terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 25,52 triliun, Belanja Daerah Rp 27,30 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp 2,42 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 645,00 miliar. Dari total rancangan itu, Belanja Daerah tahun 2011 untuk pengendalian banjir, Pemprov menganggarkan 4,86 persen dari total RAPBD atau Rp1,36 triliun. Untuk penanganan macet atau pembangunan transportasi, Pemprov menganggarkan 9,05 persen dari total RAPBD atau sekitar Rp2,53 triliun. Jadi, total untuk dua masalah utama Jakarta itu Rp3,89 triliun.

Diungkapkanya anggaran pengendalian banjir tersebut akan difokuskan untuk pembebasan tanah kanal banjir timur (KBT) pada koridor kering dan pencahayaan KBT serta normalisasi KIali Apuran Bawah dan pembangunan jalan inspeksi. “Kemudian penyelesaian titik genangan sebanyak 73 lokasi, sehingga sampai tahun 2011 diharapkan titik genangan yang dapat diselesaikan sebanyak 106 titik,” kata Fauzi Bowo.

Pemprov juga akan melaksanakan pendampingan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), pembebasan tanah untuk normalisasi Kali Pesanggrahan dan Kali Krukut serta pembangunan waduk Halim tahap II dan waduk Cilangkap.

Sedangkan untuk pembangunan transportasi, anggaran akan dialokasikan untuk penanganan masalah transportasi di ibu kota dilakukan secara terpadu. Diantaranya, melalui penambahan ruang jalan, penyelesaian pembangunan dan peningkatan kualitas layanan busway, pembangunan dan pengoperasian MRT, integrated urban railway (MRT, KA Jabodetabek, dan Monorail), pembenahan bus regular dan moda angkutan umum lain serta pendukungnya.

Hanya saja, untuk busway hanya akan dioptimalkan hingga koridor XII berikut kelengkapannya. Juga dilakukan peningkatan koridor busway yang telah ada melalui pelebaran dan perbaikan jalan di sepanjang jalan koridor, pembangunan dan pengoperasian control room, serta pengadaan busway. “Juga akan dilakukan sterilisasi pada jalur-jalur tertentu. Dengan demikian, diharapkan akhir tahun 2011 sebanyak 11 koridor busway dapat beroperasi secara optimal,” ujarnya.

Pemprov DKI juga mengharapkan pada tahun 2011, skema pembiayaan monorel sudah dapat diselesaikan sehingga pembangunannya dapat dilanjutkan dengan skema awal proyek monorel yang merupakan business to business. Sedangkan skema penyelesaian diharapkan selain melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga melibatkan investor baru.

Selainitu, direncanakan akan dilakukan restrukturisasi bus reguler yang overlap dengan koridor busway dan restrukturisasi trayek moda angkutan umum lainnya serta penghapusan parkir on street sepanjagn jalan sejajar dengan jalur busway.

Juga dianggarkan pembangunan flyover Tubagusangke dan flyover Bandengan dengan sistem multiyears. Pembangunan kedua flyover ini dilaksanakan untuk meningkatkan headway kereta api lingkar Jakarta. Dengan demikian, sudah 12 dari 16 crossing kereta api dengan jalan yang sudah dibuatkan flyover atau underpass.

Pembangunan Terminal Bus Pulogebang akan dilanjutkan dengan pembebasan tanah dan pembangunan akses terminal. Lalu peningkatan angkutan umum penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu dan pengerukan kolam pelabuhan serta optimalisasi, perluasan dan penambahan jalan melalui pembangunan jalan layang non tol Kampungmelayu-Tanahabang dan Antasari-Blok M. (cok)

Tinggalkan komentar anda tentang Tangani Banjir dan Transportasi DKI Minta Rp 3,89 Triliun

Waspada, Hujan Abu Merapi akan Sampai ke Jakarta

Informasi terbaru Waspada, Hujan Abu Merapi akan Sampai ke Jakarta JAKARTA, MP - Hujan abu tak hanya dirasakan oleh warga diwilayah Jawa Timur, Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Barat, namun kini sudah memasuki wilayah Jakarta.

Menurut Kuncoro (34) kaca kendaraan di Tol Jagorawi juga sudah terkena abu vulkanik tersebut yang berjarak ratusan kilometer dari pusat Gunung Merapi.

"Kaca mobil saya tadi ada debu berwarna putih bercampur air, soalnya gerimis di Tol Jagorawi menuju Bogor," katanya.

Hujan abu ringan tersebut tidak menganggu jarak pandang kendaraan.

Dari pengamatan dirinya diperkirakan akan sampai ke wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, Depok dan Bekasi.(red/*b8)

Tinggalkan komentar anda tentang Waspada, Hujan Abu Merapi akan Sampai ke Jakarta

Polda Metro Gelar Operasi Zebra Mulai Senin 8 November

Informasi terbaru Polda Metro Gelar Operasi Zebra Mulai Senin 8 November JAKARTA, MP - Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Zebra mulai 8 November mendatang dengan prioritas sasaran angkutan umum. Operasi dilakukan untuk menertibkan angkutan umum.

"Dalam upaya menjaga kelancaran berlalu lintas, kami akan menggelar Operasi Zebra," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Royke Lumua, saat dihubungi wartawan, Jumat (5/11).

Operasi digelar selama 24 hari dimulai Senin, 8 November 2010 mendatang. Adapun sasarannya semua kendaran roda dua dan roda empat baik pribadi maupun angkutan umum.

"Tapi lebih diprioritaskan ke angkutan umum, termasuk taksi karena kebanyakan mereka kurang disiplin," katanya.

Royke menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku pelanggaran lalu lintas. "Ya kita tilang sesuai dengan pasal yang dia langgar," katanya.

Adapun target kendaraan yang akan dirazia seperti angkutan umum metromini, kopaja dan taksi. Metromini dan kopaja yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, ngetem tidak pada tempatnya. "Taksi juga berlaku sama," ujarnya.

Sementara itu, penilangan juga berlaku bagi pengendara motor yang tidak menggunakan helm berlabel SNI, berboncengan lebih dari dua orang, melawan arus, tidak menyalakan lampu pada siang hari serta melanggar rambu lalu lintas. "Kalau mobil pribadi sasarannya yang melanggar rambu lalu lintas," ujarnya.

Razia itu sendiri digelar secara merata di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. "Di semua wilayah, tapi diprioritaskan di jalur-jalur yang banyak pelanggaran seperti di perempatan Senen, Daan Mogot dan banyak lagi," katanya.

Royke berharap, dengan dilaksanakannya operasi tersebut, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. "Kalau tertib, kan jadi lancar," tutupnya. (cok)

Tinggalkan komentar anda tentang Polda Metro Gelar Operasi Zebra Mulai Senin 8 November

Forum Buruh DKI Jakarta Desak Fauzi Bowo Mundur

Informasi terbaru Forum Buruh DKI Jakarta Desak Fauzi Bowo Mundur JAKARTA, MP - Forum Buruh DKI Jakarta mendesak H.Fauzi Bowo mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta jika dia sampai menetapkan upah minimum provinsi (UMP) di bawah angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar 1.401.829 sebagaimana hasil survei Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Seruan mundur bagi Fauzi Bowo itu disampaikan Sekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia, Muhamad Rusdi, mengutip pernyataan sikap Forum Buruh DKI Jakarta dalam aksi demonstrasi buruh yang menolak besaran UMP 2011 yang tidak sesuai dengan KHL.

Jika Gubernur Fauzi Bowo sampai menetapkan UMP 2011 sebesar Rp1.197.946 seperti direkomendasikan Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 29 Oktober lalu, pemerintahannya berarti secara sadar menyengsarakan kehidupan raturan ribu orang buruh se-DKI Jakarta, katanya.

"Penetapan upah minimum provinsi di bawah angka kebutuhan hidup layak merupakan `dosa` pemerintah yang secara sadar dilakukan untuk menyengsarakan rakyat," katanya.

Menurut Rusdi, UMP di bawah KHL akan menurunkan daya beli para pekerja sehingga ikut melemahkan tingkat permintaan konsumen serta berdampak negatif terhadap produktivitas kerja dan pertumbuhan sektor industri maupun jasa di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Berkaitan dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta tentang UMP 2011 sebesar Rp1.197.946 atau sekitar 85,4 persen dari KHL, forum buruh juga mendesak kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta agar mundur dari jabatannya karena keputusan dewan yang dipimpinnya itu telah menyengsarakan para pekerja, katanya.

Dalam penjelasannya, Muhamad Rusdi didampingi Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Djoko Wahyudi dan dua aktivis buruh lainnya lebih lanjut mengatakan, rekomendasi UMP 2011 Dewan Pengupahan DKI Jakarta itu tidak sepatutnya diikuti Gubernur Fauzi Bowo.

"Komisi B DPRD DKI Jakarta telah pun menilai bahwa proses penetapan UMP DKI Jakarta 2011 itu cacat proses. Karenanya Forum Buruh DKI Jakarta meminta rekomendasi UMP kepada gubernur itu dicabut kambali," katanya.

Sependapat dengan Sekjen Aspek Indonesia, Ketua DPW FSPMI Djoko Wahyudi mengatakan, keberpihakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap perbaikan nasib kaum pekerja terus diuji karena sejak besaran UMP DKI Jakarta selalu di bawah nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) sejumlah wilayah penyangga ibukota.

"UMP DKI Jakarta lebih rendah dari UMK Depok dan Bekasi. Jika besaran UMP DKI Jakarta 2010 sebesar Rp1,118 juta, UMK Depok justru sebesar Rp1,157 juta," katanya.

Merujuk pada Data UMP DKI Jakarta dari 2001 hingga 2010, terlihat bahwa besaran persentase UMP terhadap KHL di masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo lebih rendah dari kondisi semasa pemerintahan Gubernur Sutiyoso.

Bahkan persentase UMP DKI Jakarta tahun 2001, 2002 dan 2005 mencapai lebih dari 100 persen KHL. Kondisi UMP DKI Jakarta 2007, 2008, 2009 dan 2010 berkisar antara 84,4 dan 90,78 persen dari KHL, katanya.

Forum Buruh DKI Jakarta beranggotakan 14 organisasi serikat pekerja dan serikat buruh. Mereka adalah Aspek Indonesia, FSPMI, SPN, SPSI Lem, FSP, Farkes Ref, SP KEP, KSBSI, SBSI`92, FSBI, GSBI, FB KBN, SP PAR Ref, dan Forum Buruh Cakung-Cilincing.

Di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 488 serikat pekerja dengan jumlah anggota mencapai 249.179 orang. (red/*ant)

Tinggalkan komentar anda tentang Forum Buruh DKI Jakarta Desak Fauzi Bowo Mundur

Aturan Pelarangan Merokok Harus Konsisten

Informasi terbaru Aturan Pelarangan Merokok Harus Konsisten JAKARTA, MP - Aturan pelarangan merokok kembali menghangat. Ini sebagai buntut dikeluarkannya Pergub No 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Pergub No 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, yang menghapuskan ruang khusus merokok. Agar hasil maksimal, aturan ini harus ditegakkan dengan tegas. "Penegakannya harus lebih tegas dan konsisten," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana.

Politisi PKS ini menjelaskan, ketegasan sanksi mutlak untuk dilaksanakan sesuai aturan. Karena itu dibutuhkan komitmen dari pelaksana. "Dalam hal ini pemerintah provinsi dengan perangkatnya, seperti Satpol PP," ujarnya.

Khusus pelanggaran aturan merokok di rumah sakit dan sekolah, Triwisaksana meminta agar sanksi yang diberikan lebih besar. Aparat pelaksana pun harus tegas soal ini.

"Itu tempat seharusnya sama sekali tidak boleh ada asap rokok. Dan ketegasan sanksi, itu mutlak harus ada dalam aturan," imbuhnya.

Pemerintah DKI Jakarta juga diingatkan untuk memasang tanda-tanda dilarang merokok, hal ini sebagai tanda peringatan juga bagi warga agar tidak sembarangan merokok di tempat publik.

"Tanda pelarangan merokok dipasang di tempat strategis, dan juga akibat negatif rokok dipampang agar membuat orang agar jangan merokok," tutupnya.

Pergub Nomor 88/2010 merupakan pengganti dari Pergub Nomor 75/2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok (TKDM). Menurut Gubernur DKI Fauzi Bowo, dengan pemberlakuan Pergub tersebut maka setiap pengelola atau penanggung jawab gedung wajib untuk membongkar seluruh sarana bagi perokok yang sebelumnya telah dibangun. Menurutnya, penyediaan ruang khusus rokok dinilai tidak lagi efektif menekan aktivitas merokok bagi warga.

Pergub itu sudah diteken 6 Mei dan disosialisasikan hingga diluncurkan pada Rabu 13 Oktober. Pada 1 November, aparat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta akan merazia gedung-gedung perkantoran dan pusat belanja apakah sudah menjalankan pergub itu. Bagi pengelola gedung yang masih memiliki ruang khusus merokok, akan mendapat sanksi berupa teguran dan publikasi ke media massa. Saksi terberat adalah pencabutan izin usaha.(red/*dtc)

Tinggalkan komentar anda tentang Aturan Pelarangan Merokok Harus Konsisten

Aturan Pelarangan Merokok Harus Konsisten

Informasi terbaru Aturan Pelarangan Merokok Harus Konsisten JAKARTA, MP - Aturan pelarangan merokok kembali menghangat. Ini sebagai buntut dikeluarkannya Pergub No 88 Tahun 2010 tentang Perubahan Pergub No 75 tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, yang menghapuskan ruang khusus merokok. Agar hasil maksimal, aturan ini harus ditegakkan dengan tegas. "Penegakannya harus lebih tegas dan konsisten," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana.

Politisi PKS ini menjelaskan, ketegasan sanksi mutlak untuk dilaksanakan sesuai aturan. Karena itu dibutuhkan komitmen dari pelaksana. "Dalam hal ini pemerintah provinsi dengan perangkatnya, seperti Satpol PP," ujarnya.

Khusus pelanggaran aturan merokok di rumah sakit dan sekolah, Triwisaksana meminta agar sanksi yang diberikan lebih besar. Aparat pelaksana pun harus tegas soal ini.

"Itu tempat seharusnya sama sekali tidak boleh ada asap rokok. Dan ketegasan sanksi, itu mutlak harus ada dalam aturan," imbuhnya.

Pemerintah DKI Jakarta juga diingatkan untuk memasang tanda-tanda dilarang merokok, hal ini sebagai tanda peringatan juga bagi warga agar tidak sembarangan merokok di tempat publik.

"Tanda pelarangan merokok dipasang di tempat strategis, dan juga akibat negatif rokok dipampang agar membuat orang agar jangan merokok," tutupnya.

Pergub Nomor 88/2010 merupakan pengganti dari Pergub Nomor 75/2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok (TKDM). Menurut Gubernur DKI Fauzi Bowo, dengan pemberlakuan Pergub tersebut maka setiap pengelola atau penanggung jawab gedung wajib untuk membongkar seluruh sarana bagi perokok yang sebelumnya telah dibangun. Menurutnya, penyediaan ruang khusus rokok dinilai tidak lagi efektif menekan aktivitas merokok bagi warga.

Pergub itu sudah diteken 6 Mei dan disosialisasikan hingga diluncurkan pada Rabu 13 Oktober. Pada 1 November, aparat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta akan merazia gedung-gedung perkantoran dan pusat belanja apakah sudah menjalankan pergub itu. Bagi pengelola gedung yang masih memiliki ruang khusus merokok, akan mendapat sanksi berupa teguran dan publikasi ke media massa. Saksi terberat adalah pencabutan izin usaha.(red/*dtc)

Tinggalkan komentar anda tentang Aturan Pelarangan Merokok Harus Konsisten

APBD DKI 2011 Benahi Kemacetan

Informasi terbaru APBD DKI 2011 Benahi Kemacetan JAKARTA, MP - Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Salah satunya yakni dengan memprioritaskan alokasi anggaran dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta saat ini tengah membahas APBD Tahun Anggaran 2011. Dalam pembahasan itu, diusulkan alokasi anggaran untuk mengatasi kemacetan sebesar 10 persen atau Rp 2,7 triliun dari proyeksi jumlah APBD DKI Tahun 2011 sebesar Rp 27 triliun.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Sandy mengatakan, anggota dewan memahami, kemacetan merupakan masalah serius dan harus segera ditangani. Jika tidak cepat ditangani, diprediksi Jakarta akan dilanda kemacetan yang cukup parah. “Tidak hanya itu, masalah ini juga bersentuhan langsung dengan masyarakat Jakarta. Karena itu, badan anggaran termasuk anggota dewan lainnya mengusulkan dalam penyusunan rancangan APBD DKI 2011 agar memprioritaskan alokasi anggaran untuk program penanganan masalah kemacetan,” ujar Sandy.

Diakuinya, sektor pendidikan dan kesehatan juga merupakan hal yang penting, dan bukan semata-mata memberikan prioritas kepada penanganan masalah kemacetan saja. Melainkan tetap sejalan beriringan dengan dua faktor tadi yakni pendidikan dan kesehatan. "Bahkan, bila perlu untuk penanganan kemacetan, dialokasikan anggaran sebesar 10 persen dari proyeksi jumlah APBD DKI Jakarta 2011 sebesar Rp 27 triliun," kata Sandy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta.

Masalah kemacetan di Jakarta, ditegaskan Sandy, tidak bisa diselesaikan secara total, namun dapat dikurangi. Salah satu langkah untuk mengatasi kemacetan yaitu dengan menambah infrastruktur jaringan jalan. “Saya mendukung rencana Pemprov DKI untuk menambah jaringan jalan melalui pembangunan flyover dan underpass. Sehingga arus kendaraan tidak tersendat akibat lampu lalu lintas yang cukup lama,” paparnya.

Penambahan jaringan jalan dengan membangun flyover dan underpass juga mendapat dukungan dari Ketua Fraksi Partai Gerindra, M Sanusi yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD DKI. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan, ditambahkan Sanusi yakni dengan melakukan penambahan jaringan jalan. "Jaringan jalan memang harus ditambah, karena pertumbuhannya sangat kecil sekali," kata Sanusi. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang APBD DKI 2011 Benahi Kemacetan

Dijaga Ketat, PSK di Kemayoran ‘Ngacir’

Informasi terbaru Dijaga Ketat, PSK di Kemayoran ‘Ngacir’ JAKARTA, MP - Berbagai upaya dilakukan pihak Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk membebaskan wilayahnya dari keberadaan pekerja seks komersial (PSK). Selain melakukan razia rutin, pihak kecamatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan penjagaan di lokasi-lokasi yang dijadikan tempat mangkal PSK.

Lokasi yang saat ini dijaga itu, yakni sepanjang Jl Gang Laler, Jl Benyamin Sueb serta di kawasan bundaran Jl Angkasa. Puluhan anggota Satpol PP dikerahkan untuk mensterilkan wilayah itu dari PSK. Hasilnya pun cukup efektif. Karena saat ini para PSK menghilang dari lokasi-lokasi yang dijaga tersebut.

Camat Kemayoran, Marhayadi, mengatakan, praktik asusila di sejumlah tempat itu sangat meresahkan masyarakat. Terlebih di Jl Gang Laler, yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga. Maraknya PSK dikhawatirkan membawa dampak buruk bagi perkembangan moral anak yang tinggal di wilayah itu.

“Warga banyak yang telepon. Mereka mengeluhkan praktik mesum di gang laler. Meski perbuatan terkutuk itu tak dilakukan di lokasi tersebut, namun banyaknya para wanita PSK yang mejeng dapat merusak moral anak-anak remaja. Jadi mulai sekarang kita jaga," kata Marhayadi, Senin (11/10).

Dijelaskan Marhayadi, kawasan yang dijaga ini sebenarnya telah berkali-kali menjadi sasaran operasi penertiban. Dari beberapa razia yang dilakukan, tidak sedikit jumlah wanita yang dijaring dan dikirim ke Panti Sosial Kedoya maupun Pondok Bambu. Tapi entah mengapa, PSK tersebut selalu datang kembali. “Kami bukan membiarkan, tapi penertiban yang dilakukan memang belum memberi efek jera,” ujarnya.

Untuk itu, melalui penjagaan diharapkan bisa menghentikan praktik prostitusi di kawasan tersebut. “Penjagaan mungkin tidak dilakukan tiap malam mengingat keterbatasan anggaran, namun dilakukan secara temporer dan melihat situasi,” tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Dijaga Ketat, PSK di Kemayoran ‘Ngacir’

Puasa, Kunjungan Wisman Turun 20,24 Persen

Informasi terbaru Puasa, Kunjungan Wisman Turun 20,24 Persen JAKARTA, MP - Puasa Ramadhan yang dimulai sejak 11 Agustus 2010 lalu, ternyata bukanlah waktu yang tepat untuk berlibur. Terbukti sepanjang Agustus 2010 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke DKI melalui tiga pintu masuk yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusumah dan Pelabuhan Tanjungpriok hanya mencapai 148.225 kunjungan atau turun sekitar 20,24 persen jika dibandingkan dengan kunjungan wisman pada Juli 2010 yang mencapai 185.828 kunjungan. Namun jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama pada tahun 2009, kunjungan wisman April 2010 justru lebih tinggi sebesar 15,76 persen.

Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Doddy Rudyanto mengatakan, penurunan tajam jumlah kunjungan wisman yang tercatat saat itu, belum terpengaruh karena banyaknya aksi tawuran ormas dan pemuda di Jakarta. Sebab, sejumlah insiden itu baru terjadi pada bulan September ini.

“Banyak kemungkinan penyebab turunnya jumlah kunjungan wisman. Salah satunya, mungkin karena bukan waktu berlibur bagi wisman,” kata Doddy di Jakarta, Sabtu (2/10).

Doddy menyebut, penurunan kunjungan wisman sepanjang Agustus 2010 merupakan penurunan kunjungan wisman yang ketiga kali selama empat tahun terakhir. Ini juga searah dengan penurunan kunjungan wisman ke Indonesia yang menurun sebesar 10,93 persen. Atau dari 658.476 kunjungan pada Juli 2010 menjadi 586.530 kunjungan pada Agustus 2010.

Doddy juga belum bisa memprediksikan jumlah kunjungan wisman akan kembali naik pada bulan Oktober mendatang. “Kita lihat nanti saja perkembangannya. Kami tidak bisa berbicara kalau tidak melalui data-data yang akurat,” ujarnya.

Untuk lima negara yang menjadi pengunjung terbanyak ke kota Jakarta sepanjang bulan Agustus 2010 masih dipegang Malaysia dengan jumlah kunjungan 17.379 kunjungan. Disusul Cina dengan 16.979 kunjungan, Singapura dengan 12.246 kunjungan, Jepang dengan 9.375 kunjungan dan Korea Selatan dengan 7.529 kunjungan. Secara total kunjungan dari lima negara itu berjumlah 63.508 kunjungan. Artinya jumlah tersebut mencapai 42,85 persen dari keseluruhan kunjungan ke kota Jakarta.

Penurunan juga terjadi pada rata-rata menginap tamu asing dan domestik di hotel berbintang sepanjang Agustus 2010 yaitu 1,92 hari. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,15 hari dibandingkan dengan rata-rata lama menginap bulan Juli 2010.
Namun, rasio tamu asing terhadap tamu Indonesia untuk hotel berbintang pada Agustus 2010 mencapai 0,21 poin, mengalami peningkatan 0,05 poin bila dibandingkan dengan rasio Juli 2010. Kendati demikian, untuk rasio bulan yang sama tahun lalu, rasio tamu asing terhadap tamu Indonesia pada bulan Agustus 2010 tidak mengalami perubahan. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Puasa, Kunjungan Wisman Turun 20,24 Persen

Puasa, Kunjungan Wisman Turun 20,24 Persen

Informasi terbaru Puasa, Kunjungan Wisman Turun 20,24 Persen JAKARTA, MP - Puasa Ramadhan yang dimulai sejak 11 Agustus 2010 lalu, ternyata bukanlah waktu yang tepat untuk berlibur. Terbukti sepanjang Agustus 2010 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke DKI melalui tiga pintu masuk yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusumah dan Pelabuhan Tanjungpriok hanya mencapai 148.225 kunjungan atau turun sekitar 20,24 persen jika dibandingkan dengan kunjungan wisman pada Juli 2010 yang mencapai 185.828 kunjungan. Namun jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama pada tahun 2009, kunjungan wisman April 2010 justru lebih tinggi sebesar 15,76 persen.

Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Doddy Rudyanto mengatakan, penurunan tajam jumlah kunjungan wisman yang tercatat saat itu, belum terpengaruh karena banyaknya aksi tawuran ormas dan pemuda di Jakarta. Sebab, sejumlah insiden itu baru terjadi pada bulan September ini.

“Banyak kemungkinan penyebab turunnya jumlah kunjungan wisman. Salah satunya, mungkin karena bukan waktu berlibur bagi wisman,” kata Doddy di Jakarta, Sabtu (2/10).

Doddy menyebut, penurunan kunjungan wisman sepanjang Agustus 2010 merupakan penurunan kunjungan wisman yang ketiga kali selama empat tahun terakhir. Ini juga searah dengan penurunan kunjungan wisman ke Indonesia yang menurun sebesar 10,93 persen. Atau dari 658.476 kunjungan pada Juli 2010 menjadi 586.530 kunjungan pada Agustus 2010.

Doddy juga belum bisa memprediksikan jumlah kunjungan wisman akan kembali naik pada bulan Oktober mendatang. “Kita lihat nanti saja perkembangannya. Kami tidak bisa berbicara kalau tidak melalui data-data yang akurat,” ujarnya.

Untuk lima negara yang menjadi pengunjung terbanyak ke kota Jakarta sepanjang bulan Agustus 2010 masih dipegang Malaysia dengan jumlah kunjungan 17.379 kunjungan. Disusul Cina dengan 16.979 kunjungan, Singapura dengan 12.246 kunjungan, Jepang dengan 9.375 kunjungan dan Korea Selatan dengan 7.529 kunjungan. Secara total kunjungan dari lima negara itu berjumlah 63.508 kunjungan. Artinya jumlah tersebut mencapai 42,85 persen dari keseluruhan kunjungan ke kota Jakarta.

Penurunan juga terjadi pada rata-rata menginap tamu asing dan domestik di hotel berbintang sepanjang Agustus 2010 yaitu 1,92 hari. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,15 hari dibandingkan dengan rata-rata lama menginap bulan Juli 2010.
Namun, rasio tamu asing terhadap tamu Indonesia untuk hotel berbintang pada Agustus 2010 mencapai 0,21 poin, mengalami peningkatan 0,05 poin bila dibandingkan dengan rasio Juli 2010. Kendati demikian, untuk rasio bulan yang sama tahun lalu, rasio tamu asing terhadap tamu Indonesia pada bulan Agustus 2010 tidak mengalami perubahan. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Puasa, Kunjungan Wisman Turun 20,24 Persen

Pintu Air Rusak, Warga Petamburan Resah

Informasi terbaru Pintu Air Rusak, Warga Petamburan Resah JAKARTA, MP - Intensitas hujan yang semakin tinggi belakangan ini membuat warga Kelurahan Petamburan, Tanahabang, Jakarta Barat resah. Warga khawatir akan dilanda banjir. Sebab, tiga pintu air di bantaran Kanal Banjir Barat (KBB) yang mengarah ke pemukiman warga saat ini tidak berfungsi dengan baik. Sehingga saat turun hujan air dikhawatirkan akan meluap dan menggenangi rumah mereka. Tiga pintu air tersebut masing-masing berada di RT 010/05, RT 009/03, serta RT 007/02.

"Pintu air yang panjangnya sekitar dua meter tidak dapat menutup dengan baik. Jika hujan dan Kali Ciliwung meluap, wilayah ini pasti tergenang," kata Supono warga RT 010/05, Jumat (1/10).

Lurah Petamburan, Eddy Syamsudin, mengakui kondisi penutup pintu air yang terhubung dengan saluran warga memang tidak bisa ditutup secara sempurna. Akibatnya saat kondisi air di bantaran Kanal Banjir Barat (KBB) tinggi, pemukiman warga tergenang. "Beberapa genangan disebabkan oleh kurang berfungsinya pintu air," ujar Eddy.

Eddy mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat tembusan kepada Sudin PU Tata Air, Jakarta Pusat tertanggal 6 September 2010 dan 16 September 2010. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Sudin PU Tata Air. "Kita sudah mengirimkan surat sebanyak dua kali agar pintu air tersebut diperbaiki," ungkapnya.

Kepala Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Pusat, Agus Priyono, mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan mengenai kurang berfungsinya pintu air yang berada di Kelurahan Petamburan. Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian PU.

"Kita berkoordinasi dengan Kementerian PU karena Kementerian PU yang membangun pintu air tersebut. Kita bersama Kementerian PU telah meninjau kondisi pintu air dan segera diperbaiki," tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Pintu Air Rusak, Warga Petamburan Resah

Pintu Neraka Sudah ada di Uzbekistan

Informasi terbaru Pintu Neraka Sudah ada di Uzbekistan JAKARTA, MP - Fenomena unik yang berlangsung selama hampir 3, 5 dekade dekat kota kecil bernama Darvaz, Uzbekistan. Sebuah lubang besar pembakaran yang terus menerus untuk membakar tanpa henti dan ini berlangsung sampai sekarang.

Lubang pembakaran gas alam tersebut, tampak seperti pintu gerbang menuju neraka, begitu orang menyebutnya "Pintu ke Neraka". Ini adalah salah satu yang terkenal fenomena "pintu neraka" di bumi sejak tahun 1975.

Seperti dilansir Bukisa.com, Awal terjadinya fenomena ini ketika tim ahli geologi dilokasi pengeboran untuk mencari gas dan tim tersebut menemukan sebuah gua besar bawah tanah yang dipenuhi dengan gas alam.

Karena gua bawah tanah sangat besar, semua peralatan mereka, situs kamp pengeboran dan jatuh ke dalam gua di bawah tanah. Tidak ada yang berani pergi ke bawah tanah karena tempat ini diisi dengan gas beracun.

Kemudian tim ahli geologi memutuskan untuk meninggalkan dan membakar sehingga gas beracun tidak bisa lolos dari lubang. Namun sejak itu, lubang terus terbakar tanpa berhenti.

Sejak pertama kali ditemukan, lubang semakin membesar. Sekarang ukuran lubang adalah sekitar 2 kali ukuran lapangan sepak bola dan ukuran dari dalam adalah sekitar 30 meter kedalaman.

Gelombang panas dari lubang dapat dirasakan sekitar beberapa ratus meter. Bahkan ketika diguyur oleh hujan, api membakar masih tidak mati. Tidak ada yang tahu berapa banyak volume gas itu terbakar dan yang tersisa di lubang selama lebih dari 35 tahun.

Jika di Indonesia, hal tersebut bisa dijumpai dengan kasus Lumpur Lapindo yang telah menelan rumah warga ribuan rumah warga serta membuat danau lumpur di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur.(red/*b8)

Tinggalkan komentar anda tentang Pintu Neraka Sudah ada di Uzbekistan

Lebaran, Bus Transjakarta Tetap Beroperasi

Informasi terbaru Lebaran, Bus Transjakarta Tetap Beroperasi JAKARTA, MP - Para pengguna bus Transjakarta atau yang dikenal dengan sebutan busway tak perlu khawatir tidak dapat menggunakan jasa bus jalur khusus itu selama Lebaran. Sebab, bus Transjakarta tetap beroperasi selama Hari Raya Idul Fitri. Hanya saja, jam operasionalnya disesuaikan dengan kondisi lalu lintas di jalan-jalan ibu kota. Pasalnya, pada malam takbiran, jalan akan dipenuhi warga dan kendaraan yang ingin merayakan takbiran. Begitu juga dengan hari Lebaran pertama, jalan akan dipadati dengan warga yang melaksanakan shalat Idul Fitri.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta akan mengatur jam operasional busway pada malam takbiran dan hari Lebaran.

Operasional busway pada malam takbiran dimulai pukul 05.00 dan berakhir pukul 18.30. Sedangkan pada Lebaran pertama, kata Udar, bus Transjakarta akan mulai beroperasi pukul 09.00-22.00. Pemunduran jam operasional bus Transjakarta tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para pramudi dan petugas Transjakarta melakukan shalat Idul Fitri.

“Sehingga mereka bisa bersilaturahmi dengan keluarga terdekat walaupun hanya sebentar, sebelum mereka bertugas kembali,” ujar Udar.

Kemudian pada hari Lebaran kedua dan seterusnya, jam operasional bus Transjakarta kembali seperti semula yaitu pukul 05.00-22.00.

Percepatan jam operasional bus Transjakarta, kata Udar, dikarenakan jalan-jalan regular dikhawatirkan dipadati oleh kendaraan-kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ingin melakukan takbir bersama di jalan. Dikhawatirkan turunnya warga ke jalan menyebabkan lalu lintas lumpuh total. Sehingga hal itu akan membuat bus Transjakarta mengalami gangguan.

Data BLU Transjakarta, jalur yang akan mengalami gangguan selama takbiran yaitu kawasan Monas, Hotel Indonesia, Balaikota, Tugu Tani, Matraman, Kramat jati, dan Pademangan. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Lebaran, Bus Transjakarta Tetap Beroperasi

Pembangunan MRT Harus Dipercepat

Informasi terbaru Pembangunan MRT Harus Dipercepat JAKARTA, MP - Setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat baik dalam soal pinjaman dana maupun perubahan detail desain kereta bawah tanah (subway) atau mass rapid transit (MRT), Pemprov DKI Jakarta meminta agar target penyelesaian pembangunan MRT dengan rute Lebakbulus-Kampungbandan dipercepat dua tahun lebih awal. Artinya, MRT Koridor Selatan-Utara harus rampung dan dapat beroperasi pada tahun 2018, dari target semula yakni tahun 2020.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengungkapkan, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan untuk meneruskan rencana pembangunan MRT Koridor Selatan â€"Utara. Tidak hanya itu, rencana percepatan penyelesaian MRT Koridor Selatan-Utara dua tahun lebih awal juga sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“MRT ini kan sharing antara pusat dan daerah, maka sudah pasti akan dilanjutkan terus pembangunannya. Pusat sudah memberikan lampu hijau untuk diteruskan dan juga sudah menyetujui langkah percepatan yang akan kita lakukan,” ujar Fauzi, usai memaparkan Transportasi Massal di Jakarta di hadapan Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wakil Presiden, Kamis (2/9).

MRT Koridor Selatan-Utara sepanjang 21,7 kilometer akan dibangun dalam dua tahap. Tahap I dengan rute Lebakbulus-Bunderan Hotel Indonesia (HI) sepanjang 15,5 kilometer yang terdiri dari 9,5 kilometer stasiun layang dan 6 kilometer stasiun bawah tanah. Tahap II dengan rute Bundaran HI-Kampungbandan sepanjang 6,2 kilometer yang terdiri 8 stasiun bawah tanah.

Awalnya, desain rute MRT Koridor Selatan-Utara yakni rute tahap I Lebakbulus-Dukuhatas dan tahap II Dukuhatas-Kampungbandan. Namun, karena lahan di Dukuhatas dinilai tidak memadai dan sudah terlalu ramai dengan bangunan, maka diambil kebijakan, rute dimajukan sekitar 900 meter ke Bundaran HI. Perubahan tersebut sudah disampaikan kepada pihak Japan International Corporation Agency (JICA) sebagai pihak pemberi dana pinjaman.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tribudi Rahardjo mengatakan, perubahan desain MRT Tahap I dan II sudah mendapat persetujuan dari JICA. “Untuk perubahan tahap II sudah tidak ada masalah lagi. Bahkan, JICA sudah memberikan lampu hijau untuk memberikan pinjaman,” kata Tribudi yang turut mendampingi Gubernur DKI Jakarta dalam pertemuan tersebut.

Bahkan, sambungnya, pihak JICA sudah mengirimkan dokumen fact finding mission kepada PT MRT Jakarta. Saat ini dokumen itu sedang dievaluasi. Dalam dokumen itu, pihaknya tidak menemukan adanya permasalahan akibat perubahan desain rute. “Artinya sudah ada sinyal dari JICA, kita bisa teruskan dengan perubahan tersebut,” ujarnya.

Setelah itu akan dilakukan penandatanganan MOD (Manage of Discussion) antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kemudian MOD tersebut akan dibawa ke pemerintah Jepang untuk diproses lebih lanjut. “Dalam MOD tersebut akan diskusikan dan menentukan harga proyek tersebut berapa. Selama ini, pemerintah pusat sudah setuju,” tuturnya.

Kendati demikian, lanjutnya, dengan adanya perubahan rute bukan berarti PT MRT bisa memperpanjang waktu penyelesaian pembangunan fisik MRT Koridor Selatan-Utara karena adanya penambahan 900 meter untuk membangun stasiun bawah tanah dari Dukuhatas ke Bundaran HI.

“Meski ada penambahan 900 meter harus membuat stasiun bawah tanah, kita tidak boleh menambah waktu penyelesaian MRT. Tetap target Tahap I harus selesai November 2016,” tambahnya. Tidak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta juga meminta PT MRT Jakarta sudah dapat merampungkan MRT Koridor Selatan-Utara dari Lebakbulus-Kampungbandan pada tahun 2018, dua tahun lebih awal dari target semula yaitu 2020.

Untuk memenuhi permintaan Gubernur DKI Jakarta, dia mengatakan pihaknya akan melakukan penjadwalan ulang strategi pekerjaan, pemaketan hingga penataan stasiun. Agar semuanya bisa selesai pada tahun 2018. “Mudah-mudahan tidak molor. Saya optimis bisa rampung tahun 2018. Karena itu, saat ini PT MRT Jakarta akan melakukan penjadwalan ulang strategi pekerjaan dan pemaketan,” tegasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Pembangunan MRT Harus Dipercepat

Atasi Anjal, Jakpus Gandeng Pengusaha

Informasi terbaru Atasi Anjal, Jakpus Gandeng Pengusaha JAKARTA, MP - Salah satu permasalahan yang dihadapi kota besar seperti Jakarta adalah soal keberadaan anak jalanan yang kecenderungannya meningkat setiap tahun. Tentunya, dibutuhkan penanganan khusus dan komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan menggandeng para pelaku usaha agar secara bersama-sama membantu penanganan keberadaan anjal.

Para pelaku usaha diharapkan ikut serta dalam mengentaskan keberadaan anjal dengan memberikan berbagai pelatihan dan keterampilan kepada anak jalanan. “Upaya mengatasi anak jalanan dengan menggandeng pengusaha merupakan bagian dari implementasi dan komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta bebas anjal yang dicanangkan pada tahun 2012 mendatang,” ujar Abdul Salam, Kasie Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Sudin Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (1/9).

Saat ini, dikatakan Abdul Salam, Sudin Sosial Jakarta Pusat telah memiliki program pelatihan keterampilan yang diperuntukan bagi anak jalanan dan anak-anak terlantar lainnya berupa pelatihan servis radiator dan tata boga. “Targetnya sekitar 100 anjal yang direkrut dari rumah singgah,” katanya.

Para pengusaha yang akan digandeng untuk bersama-sama mewujudkan program Jakarta bebas anjal di tahun 2012 diantaranya para pengusaha pembuatan kue kering dan basah, pengusaha salon kecantikan serta pengusaha sepatu hingga pihak ketiga seperti yayasan atau rumah singgah.

Ditambahkan Abdul, Sudin Sosial Jakarta Pusat, saat ini tengah membahas rencana tersebut bersama para pengusaha dan pihak ketiga seperti yayasan dan rumah singgah. “Kalangan pengusaha cukup meresponnya dengan baik. Mereka siap memberikan bantuan keterampilan secara gratis. Bahkan adapula yang siap memberikan pelatihan manajemen keuangan,” tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Atasi Anjal, Jakpus Gandeng Pengusaha

THR Wajib Diberikan H-7 Lebaran

Informasi terbaru THR Wajib Diberikan H-7 Lebaran JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta mengingatkan kepada para pemilik perusahaan yang berada di wilayah DKI Jakarta, agar melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) minimal pada H-7 Lebaran atau tepat pada tanggl 4 September 2010 mendatang. Ketentuan pembayaran THR diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 4 Tahun 1994 tentang THR.

Jika nantinya terdapat, perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR kepada karyawannya, berdasarkan kedua peraturan tadi, maka pengusaha dapat dikenai sanksi yakni, berupa denda maksimal Rp 100 juta atau denda kurungan badan selama 3 bulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Deded Sukendar menjelaskan, pihaknya telah melayangkan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta untuk segera menjalankan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran THR kepada para karyawannya. “THR merupakan hak karyawan dan harus diberikan pada H-7 Lebaran,” ujar Deded.

THR wajib diberikan kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 12 bulan dengan besaran satu kali gaji. Untuk karyawan yang masa kerjanya belum mencapai 12 bulan, namun sudah bekerja lebih dari 3 bulan, THR dapat diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan. “Bila tidak dilaksanakan, para karyawan bisa melaporkan perusahannya kepada Disnakertrans. Kami segera memberikan teguran peringatan dan sanksi,” katanya.

Perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan itu, akan diberikan surat teguran tertulis untuk segera membayarkan THR kepada karyawannya. Jika tidak dilakukan juga, maka Disnakertrans DKI Jakarta akan memberikan denda dan ancaman kurungan penjara bagi pemilik perusahaan.

Meski begitu, kata Deded, sejauh ini belum ada perusahaan atau industri yang mengajukan keberatan melakukan pembayaran THR. Begitupun sebaliknya, belum ada pula karyawan yang melaporkan perusahannya yang tidak membayarkan THR. “Perekonomian di Jakarta sudah lebih kondusif. Sehingga belum ditemukan perusahaan yang ingkar membayarkan THR kepada karyawannya. Kami harap tahun ini juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni THR dapat dibayarkan,” tandasnya.

Data dari Disnakertrans DKI Jakarta menyebutkan, saat ini tercatat ada sebanyak 29.191 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 2.004.571 karyawan. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang THR Wajib Diberikan H-7 Lebaran

Sepuluh Pasangan Mesum Dirazia

Informasi terbaru Sepuluh Pasangan Mesum Dirazia JAKARTA, MP - Sepuluh pasangan mesum yang tengah berduaan di hotel kelas melati dirazia petugas Kepolisian Sektor Metro Tanahabang dan Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Pusat. Seluruh pasangan mesum itu tersebut terjaring saat tengah berduaan di dalam kamar hotel kelas melati, seperti Hotel Parmin, Hotel Jaya Sumatera, Hotel Jati, dan Hotel Tugu Asri.

"Kita nggak ngapa-ngapain, kita baru datang, kok Jadi jangan bawa kita ya pak," mohon Pipit (20) seraya berlinangan air mata dan pasangannya Danu (21). Keduanya ditangkap saat tengah tidur-tiduran di kamar Hotel Tugu Asri.

Kepada petugas kedua warga Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat itu mengaku dirinya baru check in di kamar seharga Rp 65.000 pada pukul 16.00. Dan tidak lama kemudian, petugas datang untuk mengamankannya. "Kami baru satu kali ke hotel, biasanya kami bermesraan di rumah," terang Pipit.

Selain pasangan Danu dan Pipit, di hotel tersebut, petugas juga mendapati seorang lelaki dengan seragam Dinas Perhubungan. Lelaki itu mengaku bernama Iwan dan bekerja sebagai pegawai tidak tetap di Sudin Dishub Jakbar.

Iwan didapati bersama seorang wanita di dalam kamar hotel. Iwan mengaku hanya ingin dikeroki, karena sedang masuk angin. Meski demikian Iwan tetap dijaring untuk dimintai keterangan.

Di hotel lain, beberapa pasangan mesum juga terkena operasi. Rata-rata, mereka meminta agar jangan dibawa ke kantor polisi. Waktu digiring petugas dari hotel, warga sekitar menyoraki mereka. "Nggak ada waktu lain apa, lagi bulan puasa juga," ujar warga.

Wakil Kepolisian Sektor Metro Tanahabang, Ajun Komisarir Polisi (AKP) Kasmono mengatakan, razia itu merupakan rangkaian razia pada Operasi Patuh Jaya. "Razia ini bertujuan untuk menghormati dan menjaga kesucian bulan Ramadhan," katanya.

Kepala Seksi Operasional Satpol PP Jakpus Bernard Oktavianus Pasaribu membenarkan jajarannya ikut membantu polisi Polsektro Tanahabang yang melakukan razia di kamar-kamar hotel. "Pelaksana operasinya Polisi dan Satpol PP Tanahabang, kita tadi hanya mengirimkan anggota saja," kata Bernard. (cok)

Tinggalkan komentar anda tentang Sepuluh Pasangan Mesum Dirazia

Usai Lebaran, 6 BUMD Akan Didivestasi

Informasi terbaru Usai Lebaran, 6 BUMD Akan Didivestasi JAKARTA, MP - Setelah tertunda selama kurang lebih dua tahun serta untuk mengurangi kerugian yang selama ini diderita, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memastikan segera melakukan divestasi terhadap enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta usai Lebaran nanti. Saat ini, proses kesiapan administrasi serta kebijakan divestasi BUMD DKI tengah dalam pengkajian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Nantinya, setelah rekomendasi dari BPKP dikeluarkan, divestasi dapat segera dilakukan dengan nilai total divestasi sebesar Rp 16,35 miliar.

Divestasi akan dilakukan terhadap PT Jaya Nur Sukses sebesar Rp 6,7 miliar, PT Rheem Indonesia Rp 210 juta, PT Alakasa Industrindo Rp 4,8 miliar, PT Pakuan International Rp 1,34 miliar, PT Bumi Grafika Jaya Rp 1,2 miliar, dan PT Determinan Indah Rp 2,1 miliar.

Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian DKI Jakarta, Eben Siregar, menyatakan, kebijakan divestasi terhadap enam BUMD dipastikan dilakukan tahun ini. Pasalnya, proses administrasi persiapan divestasi telah rampung. Seperti, penaksiran harga divestasi enam BUMD dari appraisal, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, dan penilaian dari konsultan keuangan independen.

“Karena gubernur ingin pelaksanaan divestasi aman dan tidak menyalahi prosedur hukum dan peraturan yang berlaku, maka proses administrasi persiapan divestasi diserahkan kepada BPKP untuk meminta opini dari lembaga tersebut,” ujar Eben Siregar di Balaikota, Rabu (25/8).

Permintaan opini kepada BPKP ditujukan untuk menilai proses administrasi persiapan divestasi apakah sudah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku atau tidak. Jika nantinya rekomendasi BPKP menyatakan sudah sesuai, divestasi enam BUMD segera dilakukan. Diharapkan rekomendasi BPKP tersebut dapat dikeluarkan usai Lebaran tahun ini. “Kami pastikan tahun ini divestasi dilakukan. Pokoknya begitu keluar rekomendasi BPKP yang menyatakan sudah sesuai dengan hukum dan peraturan, langsung enam BUMD tersebut didivestasi,” katanya.

Rencananya, hasil divestasi enam BUMD tersebut akan dimasukkan ke kas penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2010. Eben membantah kalau nilai divestasi akan dialihkan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di Kota Jakarta. “Kalau mau digunakan untuk proyek pembangunan, ya kita serahkan saja kepada DPRD untuk dibahas bersama Pemprov DKI,” tuturnya.

Ditambahkan Eben, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan beberapa persyaratan penawaran kepemilikan saham Pemprov DKI di enam BUMD kepada pihak calon pembeli siaga (standby buyer) seperti yang tertuang dalam aturan Undang Undang Pasar Modal.

Sebelumnya, Langkah Pemprov DKI menunda waktu divestasi dilakukan untuk menunggu situasi pasar finansial stabil dan membaik, karena divestasi berkaitan dengan uang daerah yang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Jika Pemprov DKI tetap nekat melakukan divestasi, bisa berdampak buruk pada hasil atau harga yang diperoleh dari divestasi di pasaran.

Setelah krisis keuangan global terlewati dan roda perekonomian mulai stabil, Eben optimis hasil divestasi akan mencapai target yang ditetapkan. Hitungan itu berdasarkan atas saham aktiva yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta di setiap perusahaan tersebut. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Usai Lebaran, 6 BUMD Akan Didivestasi

Asyiknya, Berburu Parsel di Cikini

Informasi terbaru Asyiknya, Berburu Parsel di Cikini JAKARTA, MP - Berkunjung ke sanak saudara saat hari raya Idul Fitri kurang lengkap jika tidak membawa buah tangan. Bagi Anda yang kebingungan mencari buah tangan yang pas, datang saja ke lantai dasar Stasiun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Selama ini, Cikini memang dikenal sebagai pusatnya pedagang parsel terbesar di wilayah Jakarta Pusat. Di daerah ini pula, sekitar puluhan pedagang parsel berkompetisi mencari keuntungan dalam satu atap.

Sri (52), salah seorang pengusaha parsel mengaku, dirinya mulai berusaha sebagai pedagang parsel sejak awal puasa. Bahkan dia mengaku sejak awal puasa sudah kebanjiran pesanan parsel. "Selama bulan puasa ini sekitar 100 set parsel sudah laku terjual," ujarnya, Selasa (24/8).

Peningkatan pesanan parsel diakui Sri akan melonjak pada H-7 Lebaran. Saat itu, menurutnya, lebih dari 100 set parsel laku terjual. "Seperti tahun kemarin, seminggu sebelum Lebaran sekitar 500 set parcel sudah laku terjual. Kalau saat ini hanya pesanan saja," kata wanita yang mengaku sudah berjualan parsel selama 5 tahun itu.

Peningkatan hasil penjualan pun berdampak pada pendapatan yang dialami oleh toko miliknya. Menurutnya sejak dibukanya usaha parcel pada awal puasa, dirinya mempu meraup keuntungan sebesar 3 hingga 4 juta perhari. Dan jumlah tersebut diprediksikan meningkat menjadi 10 sampai 15 juta per hari.

Sri mengaku di toko miliknya terjual beraneka ragam parsel mulai dari isi dan bentuk. Untuk isi sendiri lanjut Sri, parsel dibedakan menjadi dua, yakni parsel snack atau makanan dan parsel keramik yang berisi gelas piring atau hiasan. "Untuk parsel ukuran jumbo harganya mencapai Rp 1 juta hingga Rp 3,5 juta, tapi kalau yang biasa, harga mulai Rp 200 ribu," katanya.

Selain di Cikini, pedagang parsel juga terdapat Jl Letjen Soeprapto, Cempakaputih. Ratusan parcel dihias menarik dan dipajang di toko-toko sepanjang jalan tersebut. Para pedagang tampaknya tidak mau kehilangan momen hari raya untuk meraup rezeki besar.

Seperti yang dilakukan Oscar Siregar, salah seorang pemilik toko parsel. Oskar bahkan telah menjual parsel di tokonya sejak awal bulan Ramadhan lalu. Puluhan parsel dari berbagai jenis dan ukuran menghiasi toko yang bernama "A.A Parcel" itu. Meski sampai saat ini pengunjung yang datang ke tokonya baru sekadar bertanya-tanya dan belum membeli, namun menurutnya geliat permintaan parsel sudah mulai terlihat. "Pengunjung masih sekadar tanya-tanya atau meminta brosur, tapi jumlahnya banyak," kata pengusaha percetakan yang kemudian beralih menjadi usaha parsel saat puasa ini.

Peningkatan pemesanan parsel, kata Oscar, biasanya baru akan terjadi pada dua atau satu minggu sebelum Lebaran. Saat itu, sekitar 50 hingga 70 parcel akan laku terjual per hari. "Pada minggu-munggu itu kita sibuk melayani pengunjung yang membeli atau minta antar parsel ke tempat tujuan," ujar Oscar saat dijumpai di gerai parsel miliknya.

Yusuf Kardono (49) warga Menteng, Jakarta Pusat mengaku, tradisi mengirim parsel sudah terjadi puluhan tahun silam. Dan ini yang mengilhami Yusuf untuk berkirim parsel saat akan Lebaran. "Saya pesan parsel untuk mengirim ke sahabat atau klien saya, terlebih saat mendekati Lebaran," kata pria yang bekerja sebagai Manajer Operasional salah satu perusahaan swasta di Jakarta itu.

Untuk menghindari ramainya pesanan parsel yang ia beli, Yusuf selalu memesan parsel jauh-jauh hari sebelum Lebaran, yang kemudian akan dikirim sekitar seminggu sebelum Lebaran. "Takut ramai atau kehabisan kalau kita pesan parsel mendekati hari raya, jadi saya pesan dulu. Kalau dikirimnya ya deket-deket Lebaran saja," katanya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Asyiknya, Berburu Parsel di Cikini

Calo Tiket Dibekuk di Stasiun Gambir

Informasi terbaru Calo Tiket Dibekuk di Stasiun Gambir JAKARTA, MP - Seseorang yang diduga sebagai calo tiket di Stasiun Kereta Api (KA) Gambir, Jakarta Pusat berhasil dibekuk petugas keamanan stasiun. Ya, Hendri Haryono (52) yang diduga sebagai calo tiket akhirnya diamankan petugas keamanan Stasiun Gambir berikut barang bukti berupa tiga lembar tiket KA Eksekutif Argo Sindoro jurusan Semarang, Rabu (18/8) kemarin. Petugas terpaksa mengamankan Hendri lantaran kedapatan menjual tiket khusus milik pegawai PT KA kepada orang lain dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga tiket resmi.

Asmat Saputra, salah seorang karyawan PT KAI yang ditemui di Stasiun Gambir mengungkapkan, peristiwa itu bermula setelah pihak keamanan stasiun menaruh rasa curiga dengan aksi Hendri yang coba menawarkan tiket KA Argo Sindoro jurusan Semarang kepada pengunjung stasiun dengan harga murah dibanding harga resmi yang ditetapkan PT KAI. Lantaran kecurigaan itu, petugas pun terus memantau gerak gerik pria berusia 52 tahun tersebut.

Guna menjerat si pelaku, terang Asmat, ia bersama rekannya yang lain akhirnya menyamar menjadi seorang penumpang yang berpura-pura membutuhkan tiket. “Sewaktu transaksi dengan petugas yang menyamar, pelaku akhirnya berahasil diamankan berikut barang bukti sebuah tiket KA khusus karyawan,” ujar Asmat.

Sementara itu, Hendri sendiri hingga kini mengelak jika dirinya dituduh sebagai calo yang biasa beraksi di sekitar Stasiun Gambir. Ia mengaku memperoleh tiga lembar tiket KA Argo Sindoro tujuan Semarang Tawang dari seorang temannya. Menurutnya, satu tiket diantaranya akan digunakannya untuk pulang ke Semarang pada pukul 16.45. “Saya tidak ada niat untuk menjual tiket. Karena hanya terpakai satu jadi yang dua saya tawarkan ke orang lain takutnya mubazir,” ujar Hendri yang mengaku tinggal di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Kepala Stasiun Gambir, Sofyan Hasan membenarkan tertangkapnya Hendri berdasarkan pengamatan dan pantauan yang dilakukan petugas keamanan stasiun. Petugas menaruh curiga, lantaran Hendri menawarkan tiket KA eksekutif dengan harga murah dibanding harga tiket resmi yang dikeluarkan PT KAI. "Tiket resmi KA eksekutif jurusan Semarang harganya Rp 250 ribu per kursi, tapi pelaku menjualnya dengan harga Rp 200 ribu," kata Sofyan.

Meski pelaku mengelak, lanjut Sofyan, pihaknya tetap akan melaporkan Hendri ke Polsek Gambir guna pemeriksaan lebih lanjut. “Sejak beredar di Stasiun Gambir terdapat calo, kami langsung kerahkan petugas intel kami. Hasilnya satu orang yakni, Hendri kami amankan dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara ada juga mereka yang kami lepaskan karena tidak terbukti sebagai calo,” tandasnya. (red/*bj)

Tinggalkan komentar anda tentang Calo Tiket Dibekuk di Stasiun Gambir